Penghapusan RANS Carnival dan Cipungland dari kalender kegiatan Plaza Asia Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Senin (2/11/2026), menandai meluasnya tekanan publik terhadap acara hiburan yang terafiliasi dengan RANS Entertainment. Meski belum menjadi keputusan pembatalan final, langkah manajemen pusat perbelanjaan tersebut muncul setelah sejumlah musisi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menarik diri dari RANS Carnival di Sleman, Yogyakarta, menyusul gelombang penolakan masyarakat.

Manajemen Plaza Asia Tasikmalaya sebelumnya menjadwalkan RANS Carnival dan Cipungland berlangsung pada 14–15 November 2026. Namun, kedua kegiatan tersebut tidak lagi tercantum dalam kalender acara mal. Manajer Operasional Plaza Asia, Roni Apriliansyah, menyebut pihaknya masih menunggu kepastian dari penyelenggara sebelum mengambil keputusan akhir.

"Manajemen masih menanti kepastian resmi dari pihak RANS Entertainment, dengan keputusan final baru akan dibahas melalui rapat internal pada Senin (2/11/2026)," ujar Roni, sebagaimana dikutip Warta Purwakarta. Penghapusan dari kalender kegiatan belum serta-merta dapat dimaknai sebagai pembatalan permanen. Keputusan tersebut masih bergantung pada hasil pembahasan internal dan komunikasi dengan pihak penyelenggara.

Peristiwa di Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari situasi yang berkembang di Sleman. RANS Carnival yang berlangsung di area parkir Stadion Maguwoharjo pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 menghadapi gelombang pengunduran diri pengisi acara.

Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, dan OM Wawes termasuk musisi yang membatalkan penampilan. Mereka menyampaikan keputusan melalui akun media sosial masing-masing. Sejumlah pelaku UMKM yang semula membuka lapak di lokasi acara juga memilih menarik diri.

Alasan yang disampaikan para musisi tidak seluruhnya sama. Namun, persoalan kenyamanan, keamanan, dan kepekaan terhadap situasi sosial menjadi pertimbangan utama. Manajemen Guyon Waton, misalnya, menegaskan bahwa keputusan mereka bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. "Pertimbangan utama kami bukan terkait dengan materi acara, melainkan lebih kepada aspek kondusivitas, keamanan, kenyamanan masyarakat, serta potensi munculnya persepsi dan kesalahpahaman di tengah situasi publik yang sedang cukup sensitif tersebut," demikian pernyataan manajemen Guyon Waton.

Sementara Masdddho memandang keterlibatan musisi dalam sebuah pertunjukan tidak semata-mata berkaitan dengan pekerjaan profesional. "Bagi kami, musik bukan sekadar hiburan dan panggung bukan hanya tentang penampilan. Ada nilai, kepedulian, dan suara masyarakat yang juga perlu dihargai," tulisnya dalam pernyataan pengunduran diri.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa reputasi sebuah acara tidak hanya ditentukan oleh popularitas penyelenggara atau deretan pengisi acaranya. Penerimaan masyarakat juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi keberlangsungan sebuah kegiatan komersial.

Kontroversi yang berawal dari panggung politik

Gelombang penolakan terhadap RANS Carnival menguat setelah Raffi Ahmad menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kehadiran Raffi dalam kegiatan yang diselenggarakan Polda Metro Jaya itu menuai kritik setelah muncul persoalan mengenai identitas sejumlah peserta. 

Beberapa orang yang mengenakan atribut almamater perguruan tinggi diketahui bukan mahasiswa aktif dari kampus yang identitasnya mereka gunakan. Bahkan, salah seorang peserta mengaku menerima bayaran untuk mengikuti kegiatan tersebut. Raffi kemudian memberikan klarifikasi. Ia menyatakan kehadirannya sebatas memenuhi undangan dan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara.

"Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir," tulis Raffi dalam pernyataannya pada 31 Oktober 2026. Sehari kemudian, Raffi juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. Ia mengakui perlunya lebih berhati-hati dalam memahami kegiatan yang akan dihadirinya. 

Dari pihak penyelenggara deklarasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Raffi dan kreator konten Willie Salim hadir sebagai undangan. "Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi," ujar Budi. 

Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat persoalan secara berimbang. Raffi menyatakan tidak terlibat dalam penyelenggaraan deklarasi, sementara kritik publik terutama menyangkut kepantasan kehadiran seorang pejabat negara dalam kegiatan yang kemudian dipersoalkan kredibilitasnya.

Polemik ini tidak cukup disederhanakan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap seorang figur publik. Ada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai tanggung jawab pejabat publik, transparansi kegiatan yang melibatkan institusi negara, dan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Meski dampak polemik ini tidak berhenti pada musisi atau reputasi penyelenggara, pelaku UMKM yang telah mengeluarkan modal untuk mempersiapkan dagangan ikut juga menghadapi risiko kerugian ketika memutuskan mundur dari acara.

Di Sleman, situasi tersebut memunculkan gerakan solidaritas warga yang dikenal dengan sebutan Warga Jaga Warga. Sejumlah masyarakat berinisiatif membeli dagangan pelaku UMKM yang terdampak agar modal dan biaya persiapan mereka tidak sepenuhnya hilang. Radar Jogja melaporkan bahwa aksi pembelian warga membantu memperkecil kerugian para pedagang. 

Fenomena ini memperlihatkan dua sisi persoalan. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan ketidaksetujuan, termasuk melalui keputusan tidak menghadiri atau tidak mendukung sebuah acara. Di sisi lain, pekerja kreatif, pedagang kecil, dan tenaga lapangan yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan tersebut tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan kontroversi yang melibatkan figur publik.

Karena itu, gerakan boikot perlu disertai kesadaran untuk tidak menjadikan kelompok pekerja kecil sebagai korban tambahan. Solidaritas warga di Sleman menunjukkan bahwa kritik terhadap penyelenggara dan kepedulian terhadap ekonomi masyarakat sebenarnya dapat berjalan beriringan.

Apakah gelombang penolakan akan meluas?

Penghapusan RANS Carnival dan Cipungland dari kalender kegiatan Plaza Asia Tasikmalaya menjadi ujian berikutnya bagi penyelenggara. Jika keputusan pembatalan benar-benar diambil, dampaknya bukan sekadar perubahan jadwal hiburan, melainkan juga menunjukkan bahwa respons masyarakat dapat memengaruhi keputusan bisnis di tingkat daerah.

Namun, belum tepat menyimpulkan bahwa seluruh daerah akan mengikuti langkah yang sama. Setiap pengelola tempat acara memiliki pertimbangan berbeda, mulai dari kontrak kerja sama, kesiapan penyelenggaraan, potensi kerugian, hingga respons konsumen di wilayah masing-masing.

Bagi RANS Entertainment, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa popularitas figur publik tidak selalu menjamin penerimaan masyarakat terhadap kegiatan bisnis yang menggunakan namanya. Reputasi perusahaan hiburan sangat bergantung pada kepercayaan publik, bukan hanya kekuatan promosi dan jangkauan penggemar. Kritik masyarakat tetap perlu berpijak pada fakta dan disampaikan secara proporsional. Perbedaan pandangan tidak semestinya berubah menjadi persekusi, intimidasi, ataupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Persoalan RANS Carnival lebih luas daripada sekadar nasib sebuah festival. Ini menyangkut hubungan antara figur publik, kekuasaan, dunia hiburan, kepentingan bisnis, dan kepercayaan masyarakat.

Ketika masyarakat mulai menggunakan pilihan konsumsi dan partisipasi sebagai bentuk ekspresi politik, penyelenggara acara tidak bisa lagi hanya mengandalkan popularitas untuk menarik pengunjung. Mereka juga harus memahami bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial yang tidak dapat dibangun melalui promosi semata.

Dari Sleman hingga Tasikmalaya, pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya apakah RANS Carnival akan tetap berlangsung, melainkan sejauh mana sebuah perusahaan hiburan mampu merespons kritik dan memulihkan kepercayaan masyarakat. (Red)