Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menghentikan sementara operasional 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, Senin (2/11/2026). Kebijakan tersebut diberlakukan karena ribuan dapur dinilai tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), sehingga pencairan insentif dan dana operasional mereka ditangguhkan sampai kewajiban administrasi dipenuhi dan diverifikasi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran program MBG. Penghentian ribuan dapur tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem administrasi, mekanisme pengawasan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan pelayanan makanan bergizi bagi para penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengungkapkan, dari 26.385 dapur MBG yang menjadi basis data dalam pemaparannya pada Kamis (29/10), terdapat sekitar 6.100 SPPG yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian sesuai ketentuan.

"Dari 26.385 dapur, Bapak Ibu semua, hari ini ada 6.100 dapur yang tidak melaporkan laporan penggunaan dana hariannya. Ternyata, selama ini dia tidak terlalu disiplin untuk rinci-rinci," ujar Sudaryono dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan.

Sebagai tindak lanjut, BGN menerjunkan tim audit untuk memeriksa penggunaan anggaran pada dapur-dapur yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Penyaluran dana operasional juga dihentikan sementara sampai pengelola menyelesaikan kewajiban administrasinya. "Kami terjunkan tim untuk diinvestigasi penggunaan dananya," kata Sudaryono.

Dalam perkembangan berikutnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan, berdasarkan data per 28 Oktober 2026, jumlah SPPG yang dikenai sanksi penghentian sementara tercatat sebanyak 6.097 unit. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.801 SPPG berada di Wilayah I yang meliputi Sumatera, 2.616 SPPG di Wilayah II yang mencakup Jawa, Bali, dan Madura, dan 1.680 SPPG di Wilayah III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ketut menegaskan, pelaporan penggunaan dana harian bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.

"Penyampaian LPDH merupakan bagian terpenting dari pertanggungjawaban penggunaan dana Program MBG. LPDH diwajibkan untuk memastikan akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan APBN, mengukur kebutuhan anggaran harian, mingguan, dan bulanan SPPG, serta mendukung pemantauan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran," ujarnya sebagaimana dikutip ANTARA, Jumat (30/10).

Menurut BGN, laporan tersebut juga diperlukan untuk mencegah pengalihan dana maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan. SPPG yang telah menyampaikan laporan secara benar dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan pencabutan status penghentian sementara setelah melalui proses verifikasi. Selama masa penghentian, insentif kepada dapur bersangkutan tidak dicairkan.

Di Kota Batam, kebijakan penghentian sementara ini juga berdampak terhadap operasional sejumlah dapur MBG. Salah seorang kepala SPPG di Batam menyampaikan bahwa penghentian sementara berkaitan dengan penarikan atau pembaruan data dari pemerintah pusat.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah tidak hanya bersentuhan dengan kewajiban pelaporan keuangan, tetapi juga proses penyesuaian administrasi yang sedang berlangsung di tingkat pusat.

Hal senada tercermin dalam surat pemberitahuan yang diterima salah satu pengelola dapur SPPG. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sehubungan dengan penyesuaian administrasi dan dukungan operasional dalam penyelenggaraan program MBG.

Penghentian berlaku mulai 2 November 2026 sampai dengan pencairan kembali Bantuan Pemerintah (Banper). Operasional dapur akan dilanjutkan setelah proses penyesuaian administrasi dan dukungan operasional selesai. Pemberitahuan itu juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan layanan tetap berjalan sesuai aturan, ketentuan, dan standar yang berlaku.

Penjelasan dari pengelola SPPG tersebut memperlihatkan adanya perspektif lain dalam memahami penghentian operasional. Jika BGN menitikberatkan kebijakan pada ketidakdisiplinan pelaporan dan akuntabilitas anggaran, sementara pengelola di daerah menanggapinya bahwa itu sedang dilakukan proses penyesuaian administrasi dan kepastian pencairan dukungan operasional.

Meski demikian, kedua penjelasan tersebut tidak serta-merta bertentangan. Penyesuaian administrasi dapat menjadi bagian dari proses pembenahan yang memang diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah seluruh SPPG yang dihentikan memang tidak menyampaikan LPDH, mengalami kendala teknis dalam pelaporan, atau masih dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi. Pembedaan ini penting agar sanksi yang diberikan tidak menggeneralisasi seluruh persoalan pengelolaan dapur.

Besarnya skala program MBG membuat pengawasan keuangan menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam keterangan resmi pada 29 Oktober 2026, BGN menyebut program tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, dengan 26.723 dapur terverifikasi dari total 27.485 dapur. BGN juga mencatat realisasi anggaran program pada 2026 sebesar Rp165 triliun. Bahkan lembaga tersebut mengklaim telah melakukan efisiensi dan pengembalian anggaran hingga Rp44 triliun dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono.

Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan program berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan melibatkan lebih dari satu juta tenaga kerja aktif dan puluhan ribu pemasok lokal, persoalan pengelolaan MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.

BGN sendiri menempatkan pembenahan tata kelola sebagai salah satu prioritas transformasi MBG 2.0. Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyimpangan dalam pengelolaan program. "Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya," tegasnya.

Dari sisi pengawasan, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap mitra pelaksana program. Tanpa laporan keuangan yang terperinci, pemerintah akan kesulitan memastikan kesesuaian antara dana yang dicairkan, bahan pangan yang dibeli, jumlah makanan yang diproduksi, dan penerima manfaat yang dilayani.

Namun, ketegasan dalam pengawasan juga harus diikuti dengan sistem administrasi yang sederhana, transparan, dan mudah diterapkan. Pemerintah perlu memastikan setiap pengelola dapur memperoleh petunjuk teknis yang jelas, akses pelaporan yang memadai, dan pendampingan apabila menghadapi kendala dalam memenuhi kewajibannya.

Penghentian sementara juga tidak boleh berujung pada terputusnya layanan makanan bagi anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Dalam kebijakan pengawasan sebelumnya, BGN menyatakan telah menyiapkan mekanisme pengalihan pelayanan kepada SPPG terdekat yang memenuhi standar dan memiliki kapasitas mencukupi. Prinsip serupa perlu dipastikan dalam pelaksanaan penghentian kali ini.

Penghentian ribuan SPPG semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar memberikan sanksi administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat ditelusuri penggunaannya, sementara pengelola dapur memperoleh kepastian mengenai prosedur dan dukungan operasional.

Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana anggaran program yang bersumber dari uang negara dikelola dan sejauh mana manfaatnya benar-benar diterima. Sebuah program yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak tidak boleh hanya kuat dalam ambisi kebijakan, tetapi juga harus kokoh dalam transparansi, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksanaannya. (Red)