Sekitar 100 pemuda dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau (Kepri) mendeklarasikan Rembuk Pemuda Kepri di Tanjungpinang, Sabtu (3/10) malam, sebagai ruang bersama untuk menghimpun aspirasi, membahas persoalan daerah, sekaligus merumuskan gagasan dan gerakan nyata di bidang sosial, pendidikan, infrastruktur, dan isu kepemudaan lainnya.

Mereka datang dari Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Batam, Karimun, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Kehadiran perwakilan dari seluruh wilayah Kepri membuat forum tersebut memiliki ambisi yang lebih besar daripada sekadar komunitas berbasis kota. Rembuk Pemuda Kepri ingin menjadi ruang pertemuan berbagai pengalaman anak muda dari daerah kepulauan yang menghadapi persoalan pembangunan dengan karakter berbeda-beda.

Koordinator Rembuk Pemuda Kepri, M. Khairil Ramadhan, mengatakan pembentukan wadah tersebut berangkat dari kebutuhan untuk mempertemukan pemuda dan membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing. “Wadah ini untuk menyerap aspirasi anak muda, merangkul anak muda untuk berdiskusi isu-isu yang terjadi di tujuh kabupaten/kota di Kepri,” kata Khairil dalam deklarasi tersebut.

Menurut Khairil, diskusi yang dibangun Rembuk Pemuda Kepri tidak dimaksudkan berhenti pada pertukaran pendapat. Aspirasi yang muncul diharapkan dapat diolah menjadi gagasan dan kemudian diterjemahkan menjadi gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. “Diskusi-diskusi ini akan terus dilakukan untuk menyerap aspirasi untuk memajukan Kepri,” ujarnya.

Gagasan itu menemukan konteks yang cukup kuat jika melihat kondisi pembangunan pemuda di Kepri. Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat Kepri termasuk tiga provinsi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terbesar. Pada saat yang sama, data tersebut menunjukkan masih terdapat pekerjaan rumah serius pada aspek partisipasi dan kepemimpinan pemuda.

Dalam laporan tersebut, domain partisipasi dan kepemimpinan Kepri pada metode lama tercatat 36,67, lebih rendah dibanding capaian nasional 50. Salah satu indikator yang mengalami penurunan adalah persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dari 4,63 persen menjadi 4,34 persen. Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda akhirnya tidak otomatis berarti semakin banyak anak muda yang terlibat dalam organisasi dan proses sosial-politik di lingkungannya.

Karena itu, persoalan tersebut penting karena pemerintah pusat kini sedang menempatkan partisipasi dan kepemimpinan sebagai salah satu dari lima domain utama pembangunan pemuda dalam IPP metode baru. Selain pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ketenagakerjaan layak, pembangunan pemuda juga diukur melalui kemampuan mereka mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan kepemimpinan. Pada tingkat nasional, domain partisipasi dan kepemimpinan masih menjadi domain dengan capaian terendah, yakni 48,24 pada 2024.

Dengan demikian, kelahiran Rembuk Pemuda Kepri dapat dibaca bukan semata sebagai bertambahnya satu komunitas kepemudaan. Semestinya hadir dengan tepat di tengah kebutuhan yang lebih besar agar bagaimana membuat anak muda tidak hanya menjadi kelompok yang dibicarakan dalam kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi pihak yang ikut menentukan arah kebijakan penyelenggara negara.

Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, yang menjadi pembicara utama dalam deklarasi, menilai pemuda memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan daerah. Menurutnya, sejarah perubahan Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda selalu memiliki peran dalam mendorong perubahan. “Pemuda harus berbuat perubahan yang nyata, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat Provinsi Kepri,” tegas Iman.

Ia berharap Rembuk Pemuda Kepri tidak berhenti sebagai ruang bertukar pikiran. Forum tersebut, menurut Iman, harus mampu menghasilkan gagasan yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dan diwujudkan dalam tindakan. “Saya berharap Rembuk Pemuda tidak hanya sekadar tempat diskusi. Namun tempat lahirnya gagasan, kolaborasi hingga gerakan nyata,” katanya.

Harapan itu sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan bahwa penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda membutuhkan sinergi lintas sektor, bukan hanya program dari pemerintah yang berdiri sendiri. Pemerintah juga menempatkan IPP sebagai salah satu instrumen pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029.

Kepri sendiri memiliki modal yang cukup kuat. Pemerintah daerah mencatat IPM Kepri pada 2025 mencapai 80,53 dan masuk kategori sangat tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 tercatat 6,45 persen. Perekonomian Kepri juga tumbuh 6,99 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Namun angka-angka makro tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan yang dihadapi anak muda, terutama menyangkut kualitas pekerjaan, akses kesempatan, keterlibatan dalam organisasi, dan ruang untuk ikut menentukan kebijakan.

Di sinilah tantangan Rembuk Pemuda Kepri menjadi lebih konkret. Aspirasi yang dihimpun dari Batam tentu tidak selalu sama dengan persoalan pemuda di Natuna atau Anambas. Problem pendidikan dan lapangan kerja di daerah industri juga berbeda dengan persoalan konektivitas, biaya mobilitas, dan akses ekonomi di wilayah kepulauan. Karena itu, forum lintas kabupaten/kota semestinya tidak sekadar memperbanyak pertemuan, tetapi juga mampu memetakan persoalan berdasarkan karakter masing-masing daerah.

Catatan serupa sebenarnya sudah disampaikan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah ketika menerima audiensi pengurus Rembuk Pemuda Kepri Tanjungpinang pada 21 September 2026. Lis mengingatkan agar organisasi kepemudaan tidak terjebak dalam kegiatan rutin dan seremonial. “Saya berharap komunitas Rembuk Pemuda Kepri Tanjungpinjang ini dapat bersatu, menjaga budaya Melayu, menjaga kondusivitas daerah, dan dapat menggerakkan ekonomi kreatif di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang,” ujar Lis.

Ia juga meminta program kepemudaan memiliki wawasan yang lebih luas dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. “Pemuda Kepri harus memiliki program dengan wawasan yang lebih luas,” katanya. Pernyataan itu menjadi semacam sisi kritis terhadap romantisme tentang pemuda sebagai agen perubahan. Sebab, menyebut pemuda sebagai pelopor perubahan relatif mudah, tetapi menyediakan ruang, sumber daya, akses informasi, dan mekanisme agar gagasan mereka masuk ke dalam proses kebijakan adalah persoalan yang jauh lebih rumit.

Bahkan, Ketua Rembuk Pemuda Kepri Tanjungpinang sendiri menyebut organisasi tersebut ingin menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Pernyataan itu penting karena posisi sebagai mitra kritis mengandung konsekuensi bahwa pemuda tidak hanya hadir ketika pemerintah membutuhkan dukungan, tetapi juga harus berani mempertanyakan kebijakan ketika kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Maka ukuran keberhasilan Rembuk Pemuda Kepri seharusnya tidak diletakkan pada jumlah peserta deklarasi, banyaknya forum diskusi, atau seberapa sering kegiatan digelar. Ukurannya dapat dilihat dari hal-hal berapa persoalan yang berhasil dipetakan, berapa rekomendasi yang benar-benar disampaikan kepada pemerintah, berapa gagasan yang diterima menjadi program, dan berapa perubahan yang akhirnya dirasakan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kepri 2027 sendiri menempatkan domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda sebagai indikator pembangunan. Dokumen tersebut mencantumkan target nilai domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 47,85 serta indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kepeloporan, kepemimpinan, dan organisasi. Rembuk Pemuda Kepri sebenarnya memiliki ruang yang cukup terbuka untuk menguji apakah partisipasi anak muda benar-benar mendapatkan tempat dalam pembangunan daerah. 

Forum ini dapat menjadi jembatan antara pengalaman sehari-hari anak muda dengan bahasa kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang sering terputus karena aspirasi masyarakat berhenti sebagai keluhan, sementara kebijakan berhenti sebagai dokumen perencanaan. Namun jembatan itu hanya akan berarti apabila dapat dilalui dua arah. Pemerintah perlu bersedia mendengar kritik dan membuka akses partisipasi, sementara pemuda perlu datang bukan hanya dengan tuntutan, melainkan juga dengan data, gagasan, argumentasi, dan kesediaan ikut bekerja setelah sebuah kebijakan disepakati.

Menjadi pemuda bukan sekadar persoalan usia. Ia adalah posisi sosial yang membawa kesempatan sekaligus tanggung jawab. Karena itu, Rembuk Pemuda Kepri akan menghadapi pertanyaan yang lebih besar setelah deklarasi. Apakah ia hanya akan menjadi tempat berkumpulnya suara-suara muda, atau mampu mengubah suara tersebut menjadi pengetahuan, kebijakan, dan perubahan yang benar-benar terasa di tujuh wilayah Kepri?

Jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat beberapa tahun dari sekarang. Ketika gagasan yang hari ini dibicarakan mulai meninggalkan ruang pertemuan dan memasuki sekolah, kampus, tempat kerja, kampung-kampung pesisir, ruang-ruang ekonomi kreatif, hingga meja-meja tempat keputusan pembangunan dibuat. (Red)