Palantir Technologies kembali menjadi sorotan pada 2026 setelah teknologi analisis datanya digunakan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan dan intelijen hingga layanan kesehatan, sementara pemerintah dan lembaga publik di sejumlah negara memperdebatkan dampak penggunaannya terhadap privasi, kedaulatan digital, dan pengawasan. 

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menawarkan perangkat lunak yang mampu menghubungkan data yang sebelumnya terpisah, menemukan pola dan hubungan di antara jutaan informasi, serta membantu manusia mengambil keputusan. Daya kemampuannya yang sekaligus menjadikannya sangat berguna bagi institusi publik dan korporasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh sebuah sistem teknologi boleh mengetahui kehidupan manusia.

Palantir didirikan pada 2003 oleh Peter Thiel, Alex Karp, Stephen Cohen, Joe Lonsdale, dan Nathan Gettings. Sejak awal, perusahaan ini tidak tumbuh seperti perusahaan teknologi konsumen yang membangun aplikasi untuk kehidupan sehari-hari. Palantir dibangun berangkat dari persoalan yang jauh lebih khusus tentang bagaimana menyatukan data yang tersebar di berbagai sistem agar dapat digunakan untuk pekerjaan intelijen dan investigasi.

Dalam laporan tahunannya kepada Securities and Exchange Commission (SEC), Palantir menyebut bahwa perusahaan itu mulai membangun perangkat lunak untuk komunitas intelijen Amerika Serikat dalam mendukung penyelidikan dan operasi kontraterorisme. Dari lingkungan tersebut, teknologinya kemudian berkembang ke sektor komersial. Pada akhir 2025, Palantir mencatat memiliki 954 pelanggan, dengan pendapatan 2025 sekitar US$4,5 miliar. Sebanyak 54 persen pendapatannya berasal dari pelanggan pemerintah dan 46 persen dari sektor komersial.

Angka tersebut memperlihatkan perubahan besar dibanding gambaran lama tentang Palantir sebagai perusahaan yang terutama bekerja untuk sejumlah kecil badan intelijen. Sekarang teknologinya telah menjadi bagian dari ekosistem digital yang jauh lebih luas mulai dari lembaga pemerintah, perusahaan manufaktur, perusahaan energi, perusahaan farmasi, rumah sakit, organisasi keuangan, hingga institusi pertahanan di berbagai negara.

Nama Palantir sendiri memiliki sejarah yang tidak kalah menarik. Istilah tersebut merujuk pada palantír, semacam “batu penglihat” dalam dunia fiksi J.R.R. Tolkien, yang memungkinkan penggunanya melihat kejadian atau tempat yang jauh. Nama itu menjadi semacam metafora bagi bisnis perusahaan dalam kerja mengumpulkan potongan-potongan informasi yang terpisah sehingga sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat menjadi dapat dibaca.

Di sinilah kekuatan sekaligus persoalan Palantir bermula. Teknologi ini tidak semata-mata menyimpan data, namun dirancang untuk menemukan hubungan di antara data. Nama seseorang dapat dikaitkan dengan lokasi, kendaraan, transaksi, organisasi, komunikasi, dokumen, peristiwa, atau entitas lain yang sebelumnya berada dalam sistem berbeda. 

Dalam istilah Palantir, pendekatan ini bertumpu pada Ontology, sebuah lapisan yang menghubungkan data, logika, dan tindakan ke dalam model operasional yang dapat digunakan manusia maupun sistem kecerdasan buatan. Secara sederhana, persoalannya bukan hanya berapa banyak data yang dimiliki sebuah institusi, melainkan apa yang dapat diketahui setelah data-data itu dipertemukan.

Palantir memiliki empat platform utama, yaitu Gotham, Foundry, Apollo, dan Artificial Intelligence Platform (AIP). Gotham banyak digunakan dalam lingkungan pemerintahan, pertahanan dan intelijen. Foundry berfungsi sebagai platform operasi data bagi organisasi komersial maupun pemerintah. Apollo digunakan untuk menjalankan dan memperbarui perangkat lunak di berbagai lingkungan, sementara AIP menghubungkan kemampuan kecerdasan buatan generatif dengan data dan operasi organisasi.

Palantir sendiri menggambarkan teknologinya sebagai alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan manusia. Dalam keterangan resminya, perusahaan mengatakan, “We believe in augmenting human intelligence, not replacing it.” Namun Palantir tidak dengan sendirinya menentukan siapa yang harus ditangkap, atau siapa yang harus diawasi, dan keputusan apa yang harus dibuat. Karena keputusan akhirnya tetap berada pada manusia dan institusi yang menggunakan perangkat tersebut.

Persoalannya menjadi lebih rumit ketika manusia memperoleh kemampuan untuk melihat hubungan yang sebelumnya tidak terlihat. Jika dalam pekerjaan intelijen atau penegakan hukum, kemampuan menghubungkan informasi dapat memiliki manfaat yang jelas. Data yang tersebar di banyak sistem sering menyulitkan petugas melihat hubungan antarperistiwa. Sistem analitik dapat membantu mempercepat pencarian, mengurangi pekerjaan manual dan memberikan gambaran situasi secara lebih menyeluruh.

Pengadilan Konstitusi Federal Jerman bahkan mengakui bahwa analisis otomatis dapat menghasilkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak tersedia secara langsung dari data yang dikumpulkan. Tetapi pengadilan juga menegaskan bahwa pemrosesan otomatis terhadap data pribadi merupakan bentuk intervensi terhadap hak atas penentuan nasib informasi seseorang dan membutuhkan pembenaran hukum yang memadai.

Putusan itu memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa masalahnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah data tersebut diperoleh secara sah. Persoapannya apa yang terjadi ketika data yang sah secara individual digabungkan sehingga menghasilkan pengetahuan baru tentang seseorang. Misalnya satu alamat mungkin tampak biasa, satu transaksi mungkin tidak berarti banyak, atau zatu nomor kendaraan juga belum tentu penting. Tetapi ketika semuanya ditempatkan dalam satu sistem dan dikaitkan dengan orang, tempat, waktu, serta peristiwa lain, terbentuklah sebuah gambaran yang jauh lebih lengkap. Dengan teknologi ini tidak hanya menjadi alat pencarian informasi, tetapi mampu  menjadi gambaran sebagai alat pembentukan pengetahuan. Di titik itulah persoalan privasi berubah menjadi persoalan kekuasaan.

Perdebatan itu terlihat jelas di Inggris melalui NHS Federated Data Platform (FDP). Konsorsium yang dipimpin Palantir memperoleh kontrak senilai sekitar £330 juta dengan masa maksimal tujuh tahun untuk membantu NHS menghubungkan berbagai sistem data kesehatan. Platform tersebut dimaksudkan untuk membantu rumah sakit dan lembaga kesehatan mengelola kapasitas, daftar tunggu, perawatan pasien dan perencanaan layanan. NHS England menegaskan bahwa Palantir hanya bertindak sebagai pemroses data dan tidak diperbolehkan mengomersialkan atau menggunakan data NHS untuk mengembangkan produk baru. NHS juga menyatakan data diproses dan disimpan di Inggris, dengan pengaturan akses berbasis peran dan tujuan.

Palantir pun membela rekam jejaknya. Louis Mosley, pimpinan Palantir di Inggris, mengatakan kritik yang menyebut perusahaan tersebut sebagai ancaman bagi NHS terlalu sarat dengan pertimbangan ideologis. Ia menyatakan bahwa bukti jelas dari pelaksanaan selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perangkat lunak kami memberikan manfaat, sementara perusahaan memperkirakan manfaat finansial dari sistem tersebut dapat mencapai 150 juta poundsterling pada akhir dekade ini.

Tetapi kritik tidak berhenti pada keamanan teknis. Pada April 2026, anggota parlemen Inggris Chi Onwurah mengatakan persoalan Palantir bukan sekadar perbedaan ideologis. Ia menyoroti transparansi kontrak, ketergantungan terhadap vendor, nilai manfaat ekonomi dan keamanan data. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah yang patut diperhatikan terlepas dari posisi politik seseorang.

Perdebatan itu semakin kompleks setelah analisis Financial Times pada Oktober 2026 menemukan bahwa lebih dari 20 NHS trusts telah menghentikan penggunaan sejumlah perangkat Palantir untuk pengelolaan daftar tunggu. NHS dan Palantir sebelumnya mengaitkan platform tersebut dengan pengurangan lebih dari 300.000 pasien dalam daftar tunggu, tetapi sejumlah lembaga mengatakan mereka tidak dapat mengukur atau memastikan seberapa besar perubahan itu secara langsung disebabkan oleh perangkat Palantir.

Fakta tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa teknologi Palantir tidak bermanfaat. Tetapi ia memperlihatkan persoalan manfaat teknologi publik yang harus dapat diukur secara independen, bukan hanya berdasarkan klaim penyedia teknologi atau institusi yang menggunakannya.

Persoalan kedaulatan teknologi juga semakin kuat di Eropa. Pada Juni 2026, Prancis mengumumkan bahwa badan intelijen domestiknya, Direction generale de la securite interieure (DGSI), akan menggunakan ChapsVision sebagai pengganti Palantir. Pemerintah Prancis membingkai keputusan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan teknologi nasional. Palantir kemudian membantah anggapan bahwa perusahaan itu telah sepenuhnya dikeluarkan dari Prancis dan mengatakan pekerjaannya masih berlanjut dalam masa transisi.

Peristiwa tersebut menarik karena membawa pertanyaan lain siapa yang menguasai teknologi dan yang menguasai data strategis sebuah negara? Di Eropa, pertanyaan semacam itu berkaitan dengan kekhawatiran mengenai ketergantungan pada perusahaan teknologi Amerika dan konsekuensi hukum dari yurisdiksi Amerika Serikat. 

Sejumlah perusahaan Eropa kemudian mulai menawarkan teknologi alternatif, antara lain ChapsVision, Quantexa, DataWalk, Thales dan Systematic. Namun, alternatif tersebut belum tentu merupakan pengganti satu banding satu untuk seluruh kemampuan Palantir. Banyak di antaranya lebih kuat pada bagian tertentu dari ekosistem data. Eropa tidak sedang berhadapan dengan sebuah perusahaan saja, juga sedang berhadapan dengan sebuah model teknologi.

Kontroversi Palantir semakin tajam karena sebagian teknologi yang sama dapat digunakan untuk tujuan yang sangat berbeda. Dalam bidang pertahanan, kemampuan Gotham mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara hampir waktu nyata dapat membantu komandan memperoleh gambaran situasi di medan operasi. Palantir sendiri menjelaskan bahwa Gotham digunakan untuk mengintegrasikan data lintas domain dan sensor guna meningkatkan kesadaran situasional serta mempercepat pengambilan keputusan operasional. Dalam bidang penegakan hukum dan imigrasi, kemampuan serupa dapat digunakan untuk menghubungkan identitas, lokasi, catatan dan informasi lain.

Inilah sebabnya perdebatan mengenai Palantir karena bersifat dual-use antara manfaat dan risikonya sangat ditentukan oleh siapa yang menggunakannya, data apa yang dimasukkan, tujuan penggunaannya, batas hukum, serta mekanisme pengawasannya. Bahkan perkembangan terbaru di Amerika Serikat menunjukkan betapa sensitifnya persoalan tersebut. Pada Oktober 2026, sebuah dokumen pengadilan yang sebagian dibuka untuk publik memuat tuduhan bahwa data mengenai pengamat kegiatan Immigration and Customs Enforcement (ICE), termasuk foto dan nomor kendaraan, dimasukkan ke dalam sistem Investigative Case Management yang dibangun Palantir. Para penggugat menuduh data tersebut digunakan dalam konteks pengawasan terhadap pengamat ICE. Pemerintah AS membantah keberadaan basis data pengunjuk rasa seperti yang dituduhkan dan menyebut perkara itu tidak berdasar.

Kasus tersebut masih merupakan perkara yang diperdebatkan dan tuduhan para penggugat belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Namun ia cukup menggambarkan mengapa sistem penggabungan data menjadi sangat sensitif ketika diterapkan pada aktivitas sipil, politik atau penegakan hukum. Meski tentu memandang Palantir hanya sebagai perusahaan kontroversial juga berisiko menyederhanakan persoalan. 

Jika suatu negara mengganti Palantir dengan perusahaan lokal tetapi memberikan kewenangan yang sama luas tanpa pengawasan yang memadai, masalah dasarnya tidak hilang. Yang berubah hanya nama perusahaan. Sebaliknya, jika menolak teknologi semata-mata karena ia berasal dari perusahaan asing juga belum tentu menyelesaikan persoalan. Pemerintah tetap membutuhkan sistem untuk mengelola data dalam skala besar. Rumah sakit perlu menghubungkan data pasien. Demikian aparat penegak hukum perlu menghubungkan informasi kriminal. Seperti halnya militer membutuhkan sistem untuk membaca situasi yang semakin kompleks. Dunia usaha juga membutuhkan kemampuan yang sama untuk mengelola rantai pasok, produksi dan risiko.

Lalu pertanyaannya batas apa yang harus ditempatkan di sekelilingnya. Siapa yang berhak memasukkan data, siapa yang boleh melihatnya dan berapa lama data disimpan, serta untuk tujuan apa data boleh diproses kembali. Apakah seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya dianalisis oleh sebuah sistem. Apakah keputusan yang dihasilkan mesin dapat diperiksa manusia. Lalu siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma menghasilkan kesalahan. Penting juga justru digunakan secara berlebihan.

Pertanyaan-pertanyaan itu penting ketika Palantir dan perusahaan sejenisnya mulai menggabungkan analisis data dengan kecerdasan buatan. Sistem tidak lagi sekadar membantu manusia menemukan informasi. Bahkan ia semakin mampu menyarankan hubungan, menghasilkan analisis, mengotomatisasi alur kerja dan membantu mengambil keputusan. Di situlah letak batas antara melihat data dan mengambil keputusan berdasarkan data mulai menipis.

Palantir mungkin bukan “batu penglihat” seperti dalam dunia Tolkien. Tetapi metafora itu tetap relevan. Batu penglihat dalam cerita tersebut memberikan kemampuan untuk melihat jauh dan sekaligus memperlihatkan bahwa kemampuan melihat bukanlah kemampuan yang netral. Orang yang memiliki kemampuan melihat lebih banyak dapat memperoleh kekuasaan lebih besar atas apa yang dilihatnya.

Begitu pula dengan teknologi modern. Masalah terbesar bukan ketika mesin mampu melihat terlalu sedikit. Masalahnya muncul ketika mesin mampu melihat terlalu banyak, sementara manusia yang diawasi tidak tahu apa yang sedang dilihat, bagaimana potongan-potongan hidupnya dihubungkan, dan siapa yang akhirnya memegang kendali atas gambaran tersebut.

Karena itu, masa depan teknologi seperti Palantir barangkali tidak terutama ditentukan oleh seberapa canggih perangkat lunaknya. Ia akan ditentukan oleh kualitas institusi yang menggunakannya akan seberapa transparan aturannya, seberapa ketat pengawasannya, seberapa kuat perlindungan terhadap warga, dan seberapa mudah kekuasaan itu dimintai pertanggungjawaban.

Dalam masyarakat yang semakin dipenuhi data dan perkembangan teknologi data, persoalan terbesar bukan lagi siapa yang memiliki informasi paling banyak, melainkan siapa yang memiliki hak untuk menghubungkan informasi itu menjadi pengetahuan tentang manusia lain. (Red)