Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan tajam setelah editorial terbaru majalah The Economist menilai Indonesia sedang bergerak menuju “jalur berbahaya” akibat kombinasi kebijakan fiskal yang agresif dan kecenderungan pemusatan kekuasaan politik. Dalam artikel yang terbit di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global, media berpengaruh asal Inggris tersebut menyoroti membengkaknya belanja negara untuk program-program populis, potensi pelebaran defisit anggaran melampaui batas aman 3 persen, hingga menyempitnya ruang oposisi politik di Indonesia. Kritik itu muncul ketika nilai tukar rupiah terus berfluktuasi, arus modal asing (capital outflow) mulai keluar dari pasar domestik, dan pemerintah sedang mengakselerasi berbagai program prioritas nasional yang menelan anggaran luar biasa besar.

Editorial itu menarik bukan hanya karena kritiknya yang tajam, tetapi karena ia menyentuh satu pertanyaan dan renungan bagi kita sebagai bangsa. Mau ke mana sebenarnya arah Indonesia sedang dibawa? Dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, Prabowo memang tampil dengan pendekatan yang kontras dibanding pendahulunya. Ia bergerak dengan ritme yang cepat, gaya kepemimpinan sentralistis, dan langkah agresif dalam menjalankan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa, serta obsesi pada swasembada pangan dan energi. Di mata pendukungnya, langkah ini adalah manifestasi keberanian politik untuk memutus rantai kemiskinan dan mempercepat pemerataan. Namun, bagi para pengamat internasional dan kritikus domestik, pendekatan ini menyerupai perjudian fiskal yang berisiko menyeret Indonesia ke dalam jebakan utang jangka panjang.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar yang konkret. Data dari Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id) menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan negara dalam APBN 2026 meningkat signifikan seiring ekspansi berbagai program prioritas. Di saat yang sama, tantangan makroekonomi tidaklah ramah. Bank Indonesia terus berjibaku menghadapi tekanan eksternal akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur, serta kebijakan moneter Amerika Serikat yang menjaga dolar tetap perkasa. Dalam situasi sempit dan terjepit ini, fleksibilitas anggaran Indonesia menjadi taruhan. Sebagaimana dilaporkan oleh lembaga riset seperti Center of Reform on Economics (CORE), ruang fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah memiliki prioritas yang tepat agar tidak terjadi crowding out effect—di mana belanja pemerintah justru menekan investasi sektor swasta.

The Economist secara spesifik menyoroti bahwa sekitar 10 persen anggaran negara diarahkan untuk dua pilar besar, yaitu makan gratis di sekolah dan revitalisasi jaringan koperasi desa. Program Makan Bergizi Gratis sendiri diprediksi memerlukan anggaran hingga Rp450 triliun per tahun jika diimplementasikan secara penuh. Pemerintah secara konsisten berargumen bahwa kebijakan ini adalah "senjata utama" untuk menciptakan Generasi Emas 2045 dengan menekan angka stunting yang masih menghantui kualitas SDM kita. Namun, para ekonom mengingatkan bahwa niat mulia ini harus dibarengi dengan reformasi perpajakan yang radikal. Tanpa peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang signifikan, program ini hanya akan menjadi beban berjalan yang memperlebar defisit.

Mendiang ekonom senior Faisal Basri dalam berbagai pemikirannya sering mengingatkan bahwa belanja sosial, betapapun mulianya, tetap memerlukan disiplin fiskal yang ketat. Beliau menilai bahwa program populis tanpa kalkulasi matang dapat memicu kanibalisasi anggaran terhadap sektor produktif lainnya seperti pendidikan tinggi, riset teknologi, dan penguatan layanan kesehatan primer. 

Di sisi lain, pemerintah mencoba memberikan perspektif yang berbeda. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan dalam berbagai keterangan pers bahwa MBG adalah investasi, bukan beban. “Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ini adalah cara kita membangun fondasi kognitif anak bangsa,” ujarnya. Pemerintah meyakini multiplier effect dari program ini akan menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui serapan produk pangan lokal di setiap daerah.

Selanjutnya dinamika politik domestik turut menyumbang narasi "jalur berbahaya" tersebut. Editorial tersebut menyoroti arah demokrasi Indonesia yang dianggap mengalami regresi atau kemunduran perlahan. Struktur parlemen yang kini didominasi koalisi besar pemerintah membuat fungsi kontrol atau checks and balances menjadi sayup-sayup. Wacana mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah hingga isu sentralisasi birokrasi dipandang sebagai sinyal menguatnya kekuasaan di satu tangan.

Kritik pedas juga datang dari pengamat politik Rocky Gerung yang sering menekankan pentingnya ruang perbedaan pendapat. “Demokrasi hanya bisa hidup jika ada detak jantung oposisi. Ketika kritik dipandang sebagai hambatan atau ancaman, maka demokrasi kita sedang menuju ruang gawat darurat,” ungkapnya dalam sebuah forum diskusi. Meskipun pemerintah berulang kali membantah dengan dalih bahwa stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi, persepsi publik internasional tetap menjadi faktor penentu bagi kepercayaan investor.

Saat ini, pasar keuangan mulai mengirimkan sinyal kehati-hatian (cautionary signals). Analis keuangan dari lembaga seperti Morgan Stanley atau Moody’s mulai mencermati kenaikan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara. Hingga pertengahan 2026, nilai tukar rupiah masih tertekan, mencerminkan keraguan pasar terhadap kesinambungan fiskal jangka panjang. 

Kendati demikian, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa kondisi Indonesia masih jauh dari bayang-bayang krisis 1998. Fundamental ekonomi nasional saat ini jauh lebih tangguh. Adanya cadangan devisa yang kuat, sistem perbankan yang teruji oleh pandemi, serta rasio utang terhadap PDB yang masih dalam koridor aman jika dibandingkan dengan negara-negara emerging markets lainnya. Narasi bahwa Indonesia menuju "keruntuhan" mungkin terlalu dini dan berlebihan, namun peringatan tersebut tetaplah berharga.

Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh The Economist lebih menyerupai sebuah early warning system atau sebuah alarm dini bahwa negara sebesar Indonesia tidak boleh hanya dikelola dengan ambisi, tetapi harus dengan keseimbangan antara imajinasi politik dan realitas ekonomi. Sejarah politik dunia  mencatat bahwa krisis besar jarang sekali disebabkan oleh satu kesalahan tunggal. Krisis biasanya lahir dari akumulasi kebijakan yang abai terhadap kritik, terlalu percaya pada kekuasaan yang terpusat, dan hilangnya kepekaan terhadap suara-suara dari pinggiran.

Indonesia bukanlah sebuah entitas tunggal yang sederhana. Ia adalah mozaik raksasa dengan ratusan etnis, keragaman kepentingan, dan kompleksitas ekonomi yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintahan yang sehat tidak bisa hanya bersandar pada angka popularitas atau loyalitas politik semata. Ia membutuhkan dialektika yang hidup, ruang bagi para pemikir bebas, dan keberanian untuk mendengarkan mereka yang berdiri di jalur yang berbeda.

Di sinilah letak pentingnya evaluasi bagi kita semua. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan bahwa stabilitas yang dipaksakan tanpa adanya ruang kritik hanyalah ketenangan semu di permukaan. Ketika ruang untuk berbeda pendapat dipersempit, ketidakpuasan tidak akan sirna, hanya akan mengendap, bermetamorfosis, dan menunggu momentum untuk muncul kembali ke permukaan dengan cara yang tidak terduga.

Mungkin, tantangan terbesar bagi kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini bukanlah sekadar menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen atau mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa visi besar untuk membangun bangsa bisa berjalan beriringan dengan komitmen menjaga napas demokrasi. 

Bangsa yang besar tidak dibangun dari kepatuhan tanpa syarat, melainkan dari keberanian untuk terus berdialog dengan kenyataan, termasuk kenyataan pahit yang datang dari meja editorial media internasional atau dari suara-suara kritis di dalam negeri sendiri. Sebab, di titik genting inilah, integritas dan arah masa depan kita sedang dipertaruhkan. (Red)