Di tengah polemik tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus proyek digitalisasi pendidikan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melontarkan kritik terhadap arah kebijakan negara. Dalam talkshow di kanal YouTube Ruang Sahabat, Ahok tidak hanya membela logika penggunaan Chromebook di sekolah, tetapi juga menuding adanya kecenderungan sistematis untuk menghambat kebijakan yang dapat memberdayakan rakyat melalui pendidikan dan teknologi. Menurut Ahok, rakyat yang pintar dan kritis akan lebih sulit dikuasai secara politik. Pernyataan itu muncul di tengah gencarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang oleh Ahok dibandingkan sebagai pendekatan konsumtif ketimbang transformatif.

Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan bahwa ia tidak sedang membela Nadiem secara personal. Ia justru berbicara mengenai arah besar transformasi pendidikan nasional. “Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud, sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus. Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yang paling penting, sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau,” ujar Ahok.

Menurut Ahok, penggunaan Chromebook sebenarnya masuk akal bila dilihat dari kebutuhan pendidikan digital modern. Perangkat berbasis Chrome OS memang dirancang lebih ringan, terintegrasi dengan sistem cloud, dan banyak digunakan di sektor pendidikan di berbagai negara karena biaya operasionalnya relatif lebih murah dibanding laptop konvensional.

Ia kemudian memberi contoh tentang seorang guru di Jawa Barat yang mampu memperoleh empat sertifikat internasional dengan biaya ujian hanya sekitar 10 dolar AS. Bagi Ahok, teknologi pendidikan membuka peluang yang selama ini sulit dijangkau sekolah-sekolah di daerah. “Bayangkan kalau semua anak kita di kampung ada Starlink. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau Amerika atau Australia. Itu bukan mimpi. Itu sudah bisa dilakukan sekarang,” tegasnya.

Pernyataan itu mengarah pada satu gagasan besar tentang teknologi yang seharusnya menjadi alat pemerataan pendidikan, bukan sekadar proyek pengadaan barang. Dengan akses internet yang memadai, batas geografis dapat dipangkas, dan kualitas pembelajaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh lokasi sekolah.

Di titik inilah Ahok melontarkan kritik dan mengaku curiga bahwa kebijakan semacam ini justru sengaja dihambat. “Saya pikir ini sengaja,” katanya hati-hati. Menurutnya terdapat logika sederhana jika rakyat yang memiliki akses pendidikan dan informasi luas akan menjadi lebih kritis terhadap kekuasaan. Mereka lebih sulit dibohongi, lebih sulit dimanipulasi, dan tidak mudah digiring menjelang pemilu. “Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa,” kata Ahok.

Pernyataan tersebut memantik perdebatan luas di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik Ahok menyentuh persoalan mendasar tentang hubungan pendidikan dan kekuasaan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, berbagai program bantuan sosial memang sering dipuji sebagai bentuk kepedulian negara, tetapi di sisi lain muncul kritik bahwa negara terlalu fokus pada bantuan jangka pendek dibanding pembangunan kapasitas masyarakat secara jangka panjang.

Dalam konteks itu, Ahok membandingkan Chromebook dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, negara lebih memilih program yang bersifat konsumtif dan cepat terasa secara politik daripada investasi jangka panjang di bidang pendidikan digital. “Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?” sindirnya.

Meski demikian, pandangan Ahok juga menuai kritik. Banyak pengamat menilai membenturkan MBG dengan digitalisasi pendidikan adalah pendekatan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Masalah gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama terkait stunting dan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Dalam banyak penelitian, kemampuan belajar anak memang berkaitan erat dengan kondisi gizi mereka. Karena itu, sejumlah pihak menilai kedua program tersebut seharusnya tidak dipertentangkan. Pendidikan digital dan pemenuhan gizi mestinya berjalan beriringan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. 

Namun Ahok kembali mengkritik cara pemerintah menggunakan survei publik sebagai legitimasi program bantuan sosial. “Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi. Mereka juga pintar. Dia survei, Pak,” katanya. Menurutnya, ketika masyarakat tidak pernah diberi akses terhadap pilihan yang lebih besar dan lebih transformatif, maka preferensi publik tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran utuh. Dalam pandangannya, keterbatasan informasi dapat membuat masyarakat hanya memilih apa yang tersedia di depan mata.

Di sisi lain, polemik proyek digitalisasi pendidikan juga memunculkan kritik soal tata kelola kebijakan publik. Tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim membuat perdebatan tidak lagi sekadar soal ada atau tidaknya korupsi, tetapi juga tentang bagaimana negara menjalankan proyek transformasi pendidikan yang bernilai hampir Rp10 triliun.

Seperti disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini yang menilai masalah utama proyek tersebut bukan semata soal memperkaya diri, melainkan lemahnya tata kelola dan cara berpikir negara dalam membangun pendidikan digital. “Kasus ini jangan dilihat secara hitam-putih sekadar ‘korupsi atau tidak korupsi’. Masalah utamanya justru ada pada tata kelola proyek publik yang sangat besar. Ini proyek hampir Rp10 triliun,” ujarnya dalam wawancara dengan Times Indonesia.

Menurut Didik, sejak awal terdapat kekeliruan cara pandang yang terlalu percaya bahwa pendidikan bisa ditransformasi cepat hanya melalui perangkat digital dan internet. “Ada keyakinan bahwa pendidikan bisa ditransformasi cepat hanya dengan gadget, laptop, dan internet. Ini yang saya sebut tech-solutionism. Seolah-olah teknologi adalah jawaban tunggal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah persoalan yang jauh lebih kompleks, terutama soal kualitas guru, budaya belajar, literasi dasar, infrastruktur listrik, internet, hingga kesiapan sekolah. Karena itu, digitalisasi tanpa fondasi yang kuat berisiko hanya menjadi proyek pengadaan perangkat tanpa perubahan nyata.

Didik juga menyinggung adanya perbedaan besar antara budaya startup dan birokrasi negara. Menurutnya, pendekatan cepat dan fleksibel ala perusahaan teknologi tidak bisa langsung diterapkan dalam birokrasi publik yang penuh prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Saya tidak melihat Nadiem sebagai orang yang membutuhkan uang dari proyek itu. Dia sudah sangat kaya. Tetapi hukum tidak hanya bicara soal memperkaya diri. Hukum juga mempertanyakan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara,” ujarnya.

Ia bahkan mengakui adanya kemungkinan dimensi politik dalam kasus tersebut, mengingat proyek digitalisasi pendidikan pada masa itu mendapat dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo. “Karena proyek ini sejak awal didukung langsung oleh presiden, maka akan lebih fair jika semua pihak yang terkait juga dimintai penjelasan,” kata Didik.

Pandangan Didik menunjukkan bahwa polemik Chromebook sesungguhnya jauh lebih rumit daripada sekadar perdebatan “pro teknologi” atau “anti teknologi”. Di satu sisi ada kebutuhan besar untuk mempercepat pemerataan pendidikan digital. Namun di sisi lain, negara juga dituntut memastikan kesiapan infrastruktur, tata kelola, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Terkait kasus hukum yang menyeret Nadiem, Ahok kembali menegaskan bahwa ia tidak sedang membela individu tertentu. Ia hanya mempertanyakan logika kriminalisasi kebijakan publik tanpa bukti aliran dana pribadi. “Ini soal profesionalisme. Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran, kecuali dia nyuruh atau terima,” ujar Ahok.

Ia juga menyinggung bahwa hasil pemeriksaan PPATK disebut tidak menemukan aliran dana ke Nadiem. Karena itu, menurut Ahok, harus dibedakan antara kebijakan yang dianggap gagal dengan tindakan korupsi yang memang memiliki unsur keuntungan pribadi.

Polemik Chromebook dan MBG dalam pandangan Ahok dan Didik memperlihatkan pertarungan dua cara pandang tentang masa depan bangsa. Di satu sisi ada pendekatan yang menekankan bantuan langsung untuk menjawab kebutuhan hari ini. Di sisi lain ada gagasan tentang investasi pendidikan dan teknologi yang dampaknya mungkin tidak instan, tetapi dapat mengubah kualitas hidup dalam jangka panjang.

MBG mungkin memberi makan hari ini. Tetapi pendidikan dan akses teknologi dapat mengubah nasib seseorang seumur hidup. Namun sejarah juga berkali-kali mengingatkan bahwa teknologi bukanlah penyelamat tunggal. Laptop, internet cepat, dan aplikasi digital tidak otomatis melahirkan masyarakat yang tercerahkan bila fondasi pendidikan, budaya berpikir, dan keberanian intelektual tidak dibangun secara serius. Karena pendidikan bukan sekadar soal perangkat apa yang dibeli negara, melainkan tentang jenis manusia seperti apa yang ingin dibentuk oleh sebuah bangsa. 

Dan mungkin, di situlah letak kegelisahan terbesar dari seluruh polemik ini bahwa rakyat yang benar-benar tercerahkan akan selalu lebih sulit dikendalikan oleh siapa pun yang berkuasa. (Red)