Beberapa tahun lalu, sebuah peristiwa memalukan terjadi di gedung dewan. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi ruang terhormat bagi perdebatan gagasan, adu argumentasi, dan pertarungan pikiran demi kepentingan rakyat, justru berubah menjadi arena keributan yang banal. Jika itu terjadi di masa itu, bukan berarti kejadiannya tidak terulang jika mereka yang duduk di sana adalah orang-orang "karbitan" dalam kedewasaan berpikirnya. Fenomena ini memicu pertanyaan apakah kursi kekuasaan otomatis memberikan kematangan personal, ataukah ia hanya memperbesar retakan karakter yang sudah ada sejak awal?

Ketika dari tayangan televisi saya menyaksikan aksi para anggota DPR terlibat saling dorong, saling bentak, bahkan nyaris baku hantam di depan kamera, memori saya seketika mengingatkan pada masa-masa mahasiswa. Membandingkan dengan saat mahasiswa pun, aksi protes kami tidak sampai sedemikian parahnya dalam mencederai martabat institusi. Ada semacam kode etik tak tertulis yang dijaga. Namun di Senayan, batas itu seolah menguap di bawah lampu sorot media.

Logika sederhana pun terusik. Kalau anggota DPR saja bisa tawuran, bagaimana dengan wong cilik di kampung-kampung urban yang setiap hari hidup dalam tekanan ekonomi, sempitnya ruang hidup, dan kemarahan sosial yang terus menumpuk. Ketimpangan sosial yang menurut data BPS masih menjadi tantangan struktural, bisa menjadi sumbu pendek bagi kekerasan di akar rumput. Lalu ketika elite politik melakukan hal serupa, sesungguhnya mereka tidak sedang merespons lapar atau sempitnya lahan, melainkan sedang mempertontonkan defisit peradaban.

Barangkali dari situlah mengapa sindiran Gus Dur terasa terus relevan. Presiden keempat Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, pernah menyebut DPR seperti "taman kanak-kanak". Sindiran itu bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari kegelisahan melihat para elite yang sering ribut sendiri, saling serang, dan gagal menunjukkan kedewasaan politik. Ucapan itu bahkan berkali-kali kembali dikutip publik setiap kali parlemen terlibat kisruh politik, seolah menjadi "mantra" yang mengutuk realitas kita.

Meskipun di kemudian hari Gus Dur juga pernah berseloroh bahwa dirinya menyesal menyamakan DPR dengan anak-anak TK. Sebab, menurutnya, anak-anak TK justru “suci, cerdas, dan kreatif”, sedangkan orang dewasa seringkali lebih sibuk mencari celah kepentingan. Candaan khas Gus Dur itu terdengar lucu, tetapi menyimpan kritik sosial yang sangat tajam bahwa orang dewasa sering kehilangan kejujuran nurani yang dimiliki anak-anak, demi mengejar ego dan dominasi kekuasaan.

Para wakil rakyat seharusnya memberi teladan tentang bagaimana perbedaan diselesaikan melalui dialog. Demokrasi modern dibangun bukan dengan otot, melainkan dengan kemampuan mendengar, menahan diri, dan menerima kemungkinan bahwa lawan bicara juga memiliki sebagian kebenaran. Tetapi yang sering terlihat justru sebaliknya melalui interupsi tanpa akhir, saling ejek, saling gertak, bahkan adu fisik. Pada titik itu, wakil rakyat bukan lagi sedang menunjukkan kualitas kepemimpinan, melainkan sedang mempertontonkan kegagalan mengendalikan emosi, yang semestinya "kecerdasan emosional" tersebut yang justru merupakan syarat mutlak kepemimpinan publik.

Tetapi mungkin memang benar bahwa wakil rakyat adalah cerminan masyarakatnya sendiri. Mereka lahir dari budaya sosial yang sama. Dari lingkungan yang sejak lama akrab dengan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Dari budaya yang terlalu sering menganggap kemarahan sebagai simbol keberanian dan ketegasan, padahal itu hanyalah manifestasi dari ketidakmampuan mengolah argumen.

Maka media pun hampir setiap tahun menayangkan berita tawuran. Tawuran pelajar, tawuran antarkampung, tawuran suporter, tawuran organisasi, bahkan tawuran politik. Seolah-olah bangsa ini selalu punya energi besar untuk bertikai, tetapi cepat lelah untuk berdialog. Data dari berbagai riset sosiologi perkotaan menunjukkan bahwa kekerasan kolektif ini sering menjadi katarsis atas buntunya saluran aspirasi dan keadilan. Dari gang sempit di kota-kota padat sampai ruang sidang Senayan, pola yang muncul seringkali sama bahwa ketika perdebatan menemui jalan buntu, kepala dingin perlahan hilang, lalu tangan mulai berbicara.

Mungkin kita memang tidak perlu terlalu jauh bertanya, “ke mana moral bangsa?” Sebab jawabannya terkadang sedang dipertontonkan di depan mata kita sendiri. Mereka yang berkelahi itu memang belum tentu mewakili seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 278 juta jiwa ini. Tetapi mereka adalah bagian dari wajah sosial yang tumbuh dari sistem yang selama puluhan tahun gagal mendidik kedewasaan publik. Pendidikan kita lebih banyak berorientasi pada nilai angka, bukan pada nilai karsa.

Indonesia sebenarnya bukan bangsa yang miskin kecerdasan. Kita punya banyak universitas, ribuan sarjana lahir setiap tahun, dan teknologi makin mudah diakses. Namun, kita harus mengakui secara pahit bahwa kecerdasan intelektual tidak otomatis melahirkan kedewasaan spiritual dan sosial. Pendidikan seringkali hanya menghasilkan kemampuan teknis, tentang bagaimana cara menang, cara berdebat, dan cara menguasai—bukan kemampuan etis agar bagaimana mampu dan tahu cara menghargai, cara mengalah untuk kepentingan lebih besar, dan cara berempati.

Orang bisa saja sangat terdidik, tetapi tetap mudah marah. Bisa sangat pintar berbicara, tetapi gagal mendengar. Bisa fasih bicara demokrasi, tetapi tidak siap menerima perbedaan. Di situlah problem pembangunan sumber daya manusia (SDM) kita terasa begitu rumit. Selama bertahun-tahun pembangunan lebih sering dipahami secara fisik dan materialistik. Membangun jalan raya, gedung tinggi, pusat bisnis, kawasan industri, dan angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi pembangunan watak (character building), budaya dialog, serta pendidikan karakter sering tertinggal jauh di belakang dan bahkan dianggap sebagai "investasi yang terlalu abstrak" dan tidak mendatangkan suara elektoral secara instan.

Padahal demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan atau sekadar prosedur mencoblos di TPS. Demokrasi adalah latihan mental untuk hidup bersama di tengah perbedaan yang tajam. Dan latihan itu membutuhkan napas kedewasaan yang panjang serta konsistensi. Ironisnya, dalam banyak situasi, masyarakat justru terus disuguhi contoh buruk dari elite politiknya sendiri. Ketika elite mudah menghina lawan, publik ikut belajar membenci. Ketika elite gemar memecah belah dengan politik identitas, masyarakat ikut terbiasa curiga pada tetangganya sendiri. Ketika elite mempertontonkan amarah, rakyat pun merasa kemarahan adalah hal yang lumrah dalam mengekspresikan diri.

Kita sering bangga menyebut Indonesia sebagai bangsa ramah dan penuh gotong royong. Tetapi di saat yang sama, sejarah kita juga dipenuhi ledakan-ledakan amuk massa yang mengerikan. Dalam kajian sejarah kolonial bahkan dikenal istilah “amok” atau “amuck”, yang merujuk pada perilaku mengamuk secara brutal dan tiba-tiba di masyarakat Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Istilah itu kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris sebagai gambaran tentang ledakan kekerasan yang sulit dikendalikan. Barangkali itu sebabnya bangsa ini begitu mudah tersulut emosi kolektif, oleh sebab ada trauma sejarah dan sosiologis yang belum sepenuhnya tersembuhkan melalui rekonsiliasi budaya yang mendalam.

Realitas ini diperparah oleh era disrupsi informasi. Media sosial memperparah keadaan dengan algoritma yang mengurung kita dalam "ruang gema" (echo chamber). Hari ini orang tidak perlu lagi bertemu secara fisik untuk bertengkar. Cukup dengan komentar pendek, potongan video yang dipelintir, atau judul provokatif, kemarahan bisa menyebar dalam hitungan menit dari Sabang sampai Merauke. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan sering berubah menjadi arena saling menghina (toxic environment) yang menghabiskan energi bangsa secara sia-sia.

Dan dalam situasi seperti itu, elite politik tetap menjadi variabel paling menentukan. Karena rakyat belajar bukan hanya dari pidato retoris, tetapi juga dari perilaku sehari-hari. Ketika wakil rakyat tidak mampu menunjukkan kedewasaan, maka publik kehilangan kompas atau panutan dalam berdemokrasi. Kita terjebak dalam lingkaran setan kekerasan verbal dan fisik yang dianggap sebagai kewajaran.

Dalam banyak negara maju, parlemen memang tetap gaduh. Perdebatan keras, sinisme, hingga mosi tidak percaya adalah bagian dari dialektika demokrasi. Tetapi kegaduhan di sana umumnya berhenti pada adu gagasan dan kebijakan publik. Sedangkan dalam banyak peristiwa politik di Indonesia, kegaduhan sering bergeser menjadi permusuhan personal yang penuh dendam. Perbedaan pandangan dianggap sebagai penghinaan harga diri. Kritik dianggap sebagai serangan personal. Lawan politik diperlakukan seperti musuh bebuyutan yang harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya, bukan sebagai mitra tanding dalam memajukan negara.

Padahal inti demokrasi justru terletak pada kemampuan menerima perbedaan tanpa kehilangan kemanusiaan. Tanpa penghormatan pada kemanusiaan, demokrasi hanyalah topeng bagi tirani mayoritas dan kerakusan elite.

Karena itu, persoalan terbesar bangsa ini mungkin bukan sekadar rendahnya pendidikan formal atau lemahnya ekonomi yang fluktuatif. Persoalan terbesar kita adalah krisis kedewasaan sosial dan krisis keteladanan. Kita terlalu cepat marah, terlalu mudah tersinggung, dan terlalu sulit duduk tenang untuk sekadar mendengar sudut pandang orang lain yang berbeda. Kita hidup di zaman ketika orang lebih sibuk memenangkan pertengkaran di kolom komentar atau ruang sidang daripada mencari kebenaran yang substantif.

Dan mungkin di situlah letak ironi paling menyedihkan dari perjalanan demokrasi kita. Gedung dewan dibangun begitu megah dengan anggaran triliunan rupiah, tetapi kematangan berpikir para penghuninya seringkali masih rapuh dan dangkal. Kita memiliki banyak aturan hukum, tetapi miskin keteladanan dari para pembuat hukum itu sendiri. Kita gaduh berbicara tentang moral bangsa, tetapi terlalu jarang memberi contoh nyata tentang bagaimana bersikap dewasa di tengah perbedaan yang tak terelakkan.

Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa anggota dewan bisa "tawuran" atau mengapa pelajar kita gemar berkelahi. Pertanyaan yang lebih subtil dan mendesak untuk kita renungkan bersama adalah: sejak kapan bangsa yang katanya luhur ini kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa kemarahan? Sejak kapan kita menjadi begitu alergi terhadap perbedaan pendapat?

Sebab, sejarah mencatat bahwa sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena kemiskinan materi atau kekurangan sumber daya alam. Sebuah bangsa perlahan-lahan akan runtuh ketika orang-orang di dalamnya, terutama para pemimpinnya, tak lagi mampu berbicara dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Ketika amarah menjadi panglima, maka peradaban sedang berada di ambang senjakala. 

Sudah saatnya kita kembali belajar menjadi "manusia" sebelum menjadi "politik", agar demokrasi kita tidak sekadar menjadi panggung sandiwara yang penuh luka. (Sal)