Di tengah ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045, perdebatan mengenai arah pembangunan nasional kembali mengemuka. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mendorong berbagai program populis berbasis kesejahteraan, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyedot perhatian sekaligus anggaran besar negara. Namun di saat bersamaan, sejumlah ekonom, akademisi, dan pengamat pembangunan mempertanyakan mengapa investasi terhadap riset, teknologi, dan pendidikan tinggi justru masih tertinggal jauh dibanding negara-negara Asia yang berhasil melakukan lompatan peradaban. Pertanyaannya apakah Indonesia sedang membangun masa depan, atau sekadar mengelola kebutuhan jangka pendek?

Pergeseran prioritas fiskal ini memicu alarm di kalangan intelektual yang melihat bahwa cetak biru pembangunan nasional terancam kehilangan jangkar ilmiahnya. Perdebatan ini semakin relevan ketika dunia memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Dalam ekonomi modern, kekuatan sebuah negara tidak lagi terutama ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau melimpahnya sumber daya alam. Negara-negara kuat hari ini adalah negara yang mampu mengubah ilmu pengetahuan menjadi inovasi, industri, dan produktivitas teknologi tinggi. Di titik inilah riset dan pengembangan atau Research and Development (R&D) menjadi jantung pembangunan nasional. Tanpa adanya ekosistem sains yang mapan, sebuah bangsa hanya akan menjadi konsumen abadi dari peradaban yang diciptakan oleh bangsa lain.

Tulisan ekonom Erizeli Bandaro yang menyebut Indonesia “tidak pernah serius membangun negara” sesungguhnya lahir dari kegelisahan panjang mengenai arah pembangunan tersebut. Pernyataan itu mungkin terdengar keras, tetapi data-data ekonomi global menunjukkan bahwa kritik itu bukan tanpa dasar. Kritik tersebut merefleksikan keprihatinan mendalam atas kebiasaan historis bangsa ini yang gemar mengambil jalan pintas ekonomi, mengeksploitasi alam tanpa memedulikan kapasitas intelektual manusia yang mengelolanya.

Menurut data World Bank dan berbagai laporan internasional, Korea Selatan kini mengalokasikan lebih dari 5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) untuk riset dan pengembangan. Jepang berada di kisaran 3,5 persen, Taiwan di atas 3 persen, sementara China telah melampaui 2 persen PDB. Sebagaimana dicatat oleh laporan UNESCO Science Report, negara-negara tersebut sengaja menciptakan integrasi yang intim antara korporasi, universitas, dan laboratorium negara. Indonesia sendiri masih berada di sekitar 0,28–0,3 persen PDB. Sebuah angka yang tidak hanya tertinggal di tingkat global, tetapi juga membuat Indonesia berada di bawah bayang-bayang sesama negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang jauh lebih progresif dalam mendanai inovasi lokal.

Kesenjangan itu bukan sekadar angka statistik. Ia menggambarkan perbedaan cara sebuah bangsa memandang masa depannya. Negara-negara Asia Timur menjadikan sains sebagai mesin transformasi ekonomi. Mereka memahami bahwa kedaulatan teknologi adalah syarat mutlak untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Indonesia, sebaliknya, masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer seperti batu bara, nikel, minyak sawit mentah (CPO), dan mineral mentah atau semi-hilir. Ketergantungan kronis pada komoditas rentan ini membuat ekonomi domestik terus mendengkur dalam siklus naik-turun harga pasar global (commodity supercycle) tanpa pernah benar-benar mandiri.

Data Economic Complexity Index (ECI) dari Harvard Growth Lab menunjukkan struktur ekonomi Indonesia masih memiliki kompleksitas relatif rendah dibanding negara-negara industri Asia. Indonesia kerap kali menempati peringkat yang jauh di bawah daya saing teknologi regional, mencerminkan diversifikasi produk ekspor yang miskin sentuhan pengetahuan. Artinya, Indonesia belum sepenuhnya menguasai rantai nilai teknologi tinggi. Mesin industri, komponen strategis, teknologi manufaktur, bahkan sebagian besar sistem produksi modern masih bergantung pada luar negeri. Kita terperangkap sebagai perantara manufaktur, merakit komponen yang didesain di Silicon Valley atau Shenzhen, tanpa pernah memiliki hak paten atas kecerdasan di baliknya.

Dalam konteks itu, kritik terhadap prioritas anggaran pemerintah mulai muncul. Anggaran negara yang terbatas idealnya dialokasikan secara proporsional untuk memicu produktivitas jangka panjang, bukan habis dalam pusaran belanja konsumtif. Program MBG memang dipuji sebagai upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan menekan stunting. Pemerintah berargumen bahwa tidak mungkin membangun sumber daya manusia unggul tanpa memastikan anak-anak memperoleh asupan makanan layak. Langkah ini dianggap sebagai intervensi mendasar bagi keadilan sosial di tingkat akar rumput.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut program MBG sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang yang diharapkan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Kebijakan ini dipandang mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM pangan. Namun, pembiayaannya menuntut konsekuensi fiskal yang luar biasa masif. Reuters melaporkan, pada awal 2026 saja biaya program ini telah mencapai puluhan triliun rupiah dan terus meningkat seiring perluasan penerima manfaat. Skala anggaran yang begitu gigantik ini pada akhirnya memaksa negara melakukan efisiensi ketat, yang sayangnya mengorbankan pos anggaran untuk sektor pendidikan tinggi dan lembaga riset.

Sejumlah kritik datang dari kelompok ekonom dan akademisi yang menilai negara terlalu berfokus pada konsumsi jangka pendek dibanding pembangunan fondasi pengetahuan. Laporan dari jurnal ilmiah internasional seperti Nature dan lembaga pemikir domestik berulang kali menyoroti bahaya laten dari deindustrialisasi dini di Indonesia, di mana sektor manufaktur menyusut sebelum negara mencapai kemakmuran penuh. Mereka mempertanyakan mengapa laboratorium riset masih tertinggal, kualitas universitas stagnan, dana penelitian terbatas, sementara belanja populis justru tumbuh lebih cepat. Institusi riset yang mengalami birokratisasi akut kian menyulitkan para ilmuwan lokal untuk melahirkan invensi yang relevan bagi dunia industri.

Ekonom pemenang Nobel Joseph Stiglitz pernah mengingatkan tentang bahaya policy capture, yakni ketika kebijakan negara lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek dan elite ekonomi dibanding kebutuhan transformasi struktural jangka panjang. Di bawah tekanan siklus pemilu lima tahunan, penguasa cenderung memilih program-program yang memberikan kepuasan instan kepada pemilih demi menjaga stabilitas elektoral. Dalam situasi seperti itu, pembangunan mudah terjebak pada proyek-proyek yang populer secara politik tetapi lemah secara fondasi peradaban. Narasi kemajuan dikerdilkan menjadi sekadar kalkulasi elektabilitas dan pembagian insentif karitatif.

Pandangan serupa juga terlihat dalam teori Raul Prebisch dan Hans Singer mengenai deterioration of terms of trade. Teori ekonomi strukturalis ini menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, harga barang komoditas primer akan selalu merosot berbanding lurus dengan harga barang-barang manufaktur berteknologi tinggi. Negara pengekspor bahan mentah cenderung terus berada dalam posisi lemah karena nilai tambah terbesar dinikmati negara yang menguasai teknologi dan manufaktur lanjutan. Akibatnya, transfer kekayaan secara riil terus mengalir dari negara berkembang yang miskin riset ke negara maju yang kaya inovasi.

Indonesia sesungguhnya sedang menghadapi paradoks klasik negara berkembang: kaya sumber daya alam tetapi belum mampu membangun kemandirian teknologi. Kita bangga dengan predikat sebagai pemilik cadangan energi dunia, namun gagal menjadi tuan rumah di tanah sendiri dalam hal penguasaan keilmuannya. Nikel diekspor besar-besaran, tetapi teknologi baterai dan kendaraan listrik masih banyak dikendalikan asing. Hilirisasi berjalan, namun sebagian besar mesin, desain industri, dan modal teknologi tetap datang dari luar negeri. Apa yang kita sebut sebagai hilirisasi hanyalah pemindahan lokasi pabrik asing ke wilayah domestik, sementara transfer teknologi yang substansial tetap menjadi barang langka.

Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi tampak besar di atas kertas, tetapi rapuh di dalam struktur. Tanpa adanya jangkar inovasi domestik, pertumbuhan tersebut tidak menciptakan ketahanan ekonomi yang sejati. Devisa keluar melalui impor teknologi, pembayaran utang, repatriasi keuntungan, dan ketergantungan terhadap modal asing. Siklus ini menciptakan kebocoran ekonomi yang terus-menerus. Tidak mengherankan jika Posisi Investasi Internasional Bersih (Net International Investment Position/NIIP) Indonesia masih negatif, mengonfirmasi bahwa kewajiban finansial kita kepada pihak luar negeri jauh lebih besar daripada aset yang kita miliki di luar sana.

Masalahnya tidak berhenti pada ekonomi. Pembangunan yang minim fondasi sains juga rentan melahirkan kerusakan ekologis. Ketika instrumen sains dan analisis berbasis data disingkirkan dari proses pengambilan kebijakan, maka keputusan yang lahir cenderung eksploitatif dan destruktif. Eksploitasi sumber daya alam lebih mudah digerakkan oleh kepentingan rente jangka pendek dibanding keberlanjutan lingkungan. Hutan ditebang tanpa pemulihan memadai. Tambang dibuka tanpa menghitung daya dukung ekologis. Sungai tercemar, tanah rusak, dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidupnya. Krisis iklim global yang kian nyata di depan mata justru dihadapi dengan kebijakan tambal sulam yang abai terhadap riset lingkungan yang komprehensif.

Dampak buruk dari pengabaian ekologis ini tidak pernah terdistribusi secara merata di dalam stratifikasi sosial kita. Kelompok yang paling merasakan dampaknya justru masyarakat bawah: petani, nelayan, masyarakat adat, dan pekerja informal. Mereka yang hidupnya bergantung langsung pada kemurahan alam harus menanggung beban polusi, kegagalan panen akibat anomali cuaca, dan marjinalisasi ruang hidup. Artinya, pembangunan tanpa basis ilmu pengetahuan pada akhirnya gagal menghadirkan keadilan sosial. Ia hanya memperlebar jurang ketimpangan, menguntungkan segelintir elite pemilik modal sembari mewariskan kerusakan lingkungan jangka panjang bagi generasi terkucil.

Di sisi lain, pendukung kebijakan populis pemerintah berpendapat bahwa Indonesia tidak bisa langsung meniru Korea Selatan atau Jepang begitu saja. Mereka berargumen bahwa konteks sosiologis dan historis setiap bangsa berbeda, dan setiap negara memiliki urgensi kedaruratannya masing-masing. Mereka menilai negara masih harus menyelesaikan persoalan dasar seperti kemiskinan, ketimpangan gizi, dan akses pendidikan. Dalam pandangan ini, pembangunan manusia tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan laboratorium dan teknologi tinggi, tetapi juga memastikan rakyat tidak lapar. Membicarakan riset kuantum atau kecerdasan buatan kepada anak-anak yang mengalami malanutrisi kronis dianggap sebagai sebuah kemewahan yang tidak realistis.

Argumen itu tentu memiliki dasar kuat. Tidak ada negara maju dengan rakyat kelaparan. Pemenuhan kebutuhan jasmani yang paling elementer adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Tetapi pertanyaannya bukan memilih antara makanan atau sains. Ini bukanlah sebuah dikotomi mati yang harus saling menegasikan. Persoalannya terletak pada keberanian menentukan prioritas jangka panjang dan keseimbangan pembangunan. Pemerintah yang bijaksana tidak akan menguras lumbung fiskalnya demi program konsumtif sesaat, melainkan mampu merajut kebijakan di mana pemenuhan gizi hari ini diintegrasikan langsung dengan penguatan sistem pendidikan dan sains untuk hari esok.

Sebab sejarah menunjukkan, negara-negara yang berhasil melakukan transformasi besar hampir selalu menjadikan sains sebagai inti strategi nasional. Mereka tidak menunggu negaranya kaya baru berinvestasi pada riset, melainkan mereka menjadi kaya karena berinvestasi pada riset sejak awal. Jepang pascaperang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China modern memahami satu hal penting bahwa sumber daya alam bisa habis, tetapi pengetahuan dapat terus berkembang dan melipatgandakan kekuatan bangsa. Ketika Korea Selatan hancur pasca-Perang Korea pada dekade 1950-an, kebijakan pertama yang mereka genjot bukanlah subsidi konsumsi, melainkan pendirian Korea Institute of Science and Technology (KIST) yang menjadi otak dari kebangkitan industri mereka.

Pembangunan sejati bukan sekadar membangun jalan tol, gedung tinggi, atau mengejar angka pertumbuhan ekonomi tahunan yang sering kali semu. Indikator fisik tersebut hanyalah kulit luar dari sebuah modernisasi, bukan esensi dari modernitas itu sendiri. Pembangunan sejati adalah membangun masyarakat yang berpikir kritis, menghargai ilmu pengetahuan, produktif, mandiri, dan mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, demokrasi, dan lingkungan. Ia adalah tentang pembentukan karakter bangsa yang rasional, objektif, dan memiliki daya tahan intelektual dalam menghadapi badai perubahan zaman.

Kita harus berani bercermin pada realitas sosiologis kita hari ini. Apakah kebijakan-kebijakan yang kita ambil hari ini dirancang untuk membawa Indonesia duduk setara di meja perundingan global, ataukah kita sedang memenjarakan diri sendiri dalam ruang tunggu sejarah? Kita tidak boleh membiarkan masa depan bangsa ini digadaikan demi kenyamanan politik jangka pendek yang melenakan.

Karena makanan memang dapat mengenyangkan satu generasi. Tetapi sains, pendidikan, dan riset adalah sesuatu yang memungkinkan sebuah bangsa berdiri tegak selama ratusan tahun. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka-angka yang tampak megah di laporan statistik, namun rapuh ketika berhadapan dengan masa depan. Pilihan ada di tangan kita hari ini untuk mengesahkan investasi pengetahuan sebagai roh peradaban, atau membiarkan Indonesia Emas 2045 layu sebelum berkembang, menyisakan cerita tentang sebuah bangsa yang raga fisiknya kenyang, namun jiwanya keropos akan ilmu pengetahuan. (Red)