Di tengah sergapan macet atau arus ramai lancar dari arah Salemba menuju simpang Senen, saya sering kali menepi sejenak dalam pikiran, menatap sebuah gedung tua beralamat di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat. Gedung itu kini bersalin rupa menjadi Museum Sumpah Pemuda, adalah saksi bisu dari sebuah peristiwa yang secara ontologis melahirkan "Indonesia" pada 28 Oktober 1928.

Saat pertama kali melihatnya secara langsung, saya sempat terhenyak. Ada semacam disonansi kognitif melalui hat bangunan itu yang terasa begitu mungil, hampir-hampir asketik. Bagaimana mungkin sebuah sumpah yang menggetarkan fondasi kolonialisme, yang gaungnya melintasi satu abad, lahir dari bangunan yang tampak begitu sederhana itu?

Gedung itu tidak berdiri dengan kemegahan pilar-pilar neoklasik yang mengintimidasi. Ia hanyalah sebuah landhuis bergaya transisi, bangunan lama dengan halaman terbatas yang kini dikepung oleh gedung-gedung beton dan hiruk-pikuk metropolitan yang tak pernah tidur. Namun, justru di sanalah letak ironi sejarah yang paling puitis bahwa seringkali sesuatu yang kolosal lahir dari ruang-ruang sempit yang awalnya dianggap remeh.

Kecil memang gedungnya, namun letaknya sangat strategis. Karena seringkali sesuatu yang besar justru datang dari hal-hal yang pada mulanya dianggap remah bahkan tidak penting. Begitu pula Kongres Pemuda II pada masa itu. Pada hari berkumpulnya anak-anak muda dari berbagai etnisitas di pondokan “Langen Siswo” sekitar 98 tahun lalu, sebagian otoritas kolonial mungkin menganggapnya tak lebih dari sekadar kerumunan kaum terpelajar yang sedang mencari bentuk idealisme remaja.

Padahal, secara geopolitik, Hindia Belanda saat itu sedang bergerak dalam pusaran arus politik yang sangat deras. Struktur perlawanan telah terbentuk melalui berbagai organisasi massa. Ada gerakan buruh yang militan, organisasi keagamaan yang mengakar, hingga kelompok-kelompok yang bergerak dalam garis perlawanan ideologis yang lebih radikal.

Berbeda dengan Partai Komunis Hindia (PKH) yang sebelumnya memicu aksi mogok massal, atau Sarekat Islam yang terus mengonsolidasi kekuatan ekonomi dan umat. Begitu pula Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau Budi Utomo yang memiliki agenda pergerakan sektoral yang konkret dengan basis massa yang nyata. Organisasi-organisasi ini memiliki pengaruh sosial yang mapan. Sementara itu, Kongres Pemuda pada mulanya tampak seperti peristiwa pinggiran, hanya sebuah forum diskusi kaum muda yang, jika dilihat dengan kacamata hari ini, mungkin tampak setara dengan rapat organisasi mahasiswa di sebuah kedai kopi.

Namun sejarah sering bekerja dengan cara yang melampaui logika linear. Kadang-kadang sebuah bangsa lahir bukan dari suara yang paling keras atau dentuman meriam, melainkan dari sebuah kesepakatan yang diambil dalam kesunyian yang khidmat.

Gedung Kramat 106 sendiri pada mulanya adalah rumah pondokan (Commensalen Huis) milik Sie Kong Lian, yang disewakan bagi pelajar STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) dan Rechtsschool (Sekolah Hukum). Tempat ini kemudian bertransformasi menjadi laboratorium intelektual bagi organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, hingga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI).

Di sana, mereka tidak hanya berwacana tentang dekolonisasi. Mereka bermain musik, berlatih kesenian, membedah sastra, hingga bercengkerama tentang cinta dan kegelisahan masa muda. Di salah satu sudut gedung itu bahkan pernah terdapat meja biliar sebagai ruang rileks di mana perdebatan tentang masa depan negeri yang bahkan belum bernama "Indonesia" secara utuh itu didinginkan sesaat. 

Mungkin karena itulah Kongres Pemuda menjadi begitu organik. Sebab lahir bukan dari barak militer atau istana birokrasi, melainkan dari rumah kos para pelajar yang penuh mimpi. Dari ruang kecil itulah lahir sesuatu yang dimensinya jauh melampaui fisik gedungnya, menuju sebuah imajinasi kolektif tentang kebangsaan kita.

Salah satu arsitek utama yang memastikan peristiwa ini adalah Muhammad Yamin. Sebagai Sekretaris Kongres sekaligus seorang sastrawan, Yamin memiliki kekuatan retorika dan "imajinasi sejarah" yang luar biasa. Kelak, ketika ia menjabat berbagai posisi menteri di era Soekarno, ia secara konsisten mengonstruksi narasi Sumpah Pemuda sebagai pilar jati diri bangsa.

Berangkat dari latar belakang kesastraannya, Yamin, seorang putra Minang yang sangat mengagumi sejarah Jawa, mencoba menarik benang merah kejayaan Majapahit dan Sriwijaya sebagai fondasi identitas Indonesia modern. Bagi Yamin, masa lampau bukanlah sekadar artefak bisu, melainkan "energi kinetik" untuk membangun masa depan.

Sebagian akademisi menganggap pendekatan Yamin terlalu romantis, bahkan ada yang menyebutnya sebagai pengrajin mitos sejarah yang gemar membesar-besarkan fakta. Namun, di sanalah letak keunikan Yamin. Ia paham bahwa sebuah bangsa yang baru lahir membutuhkan "Mitos Besar" (Grand Myth) dan simbol-simbol heroik untuk mengikat solidaritas. Ia ingin melihat sejarah Nusantara dengan sudut pandang "Indosentris", bukan "Eropasentris".

Kita mencatat bagaimana Mohammad Hatta pernah berselisih paham dengan Yamin terkait klaim rancangan UUD. Kita juga tahu visi ekspansif Yamin yang membayangkan Indonesia meliputi Semenanjung Malaya hingga Papua Nugini (Indonesia Raya). Bahkan, identifikasi wajah Gajah Mada pada pecahan celengan Terakota adalah hasil interpretasi imajinatifnya. Meski penuh kontroversi, sejarah memang sering kali digerakkan oleh tokoh-tokoh yang gagasannya melompat terlalu jauh melampaui batasan zamannya.

Sekalipun pada masa itu Kongres Pemuda mungkin dianggap hanya pertemuan kelas menengah terdidik yang sedang "urun rembug", namun signifikansinya tak terbantahkan. Mereka yang berkumpul terdiri dari ratusan delegasi. Mulai dari Jong Islamieten Bond hingga pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong yang turut hadir memberikan dukungan. Mereka mencoba meleburkan partikularisme (identitas kecil) ke dalam sebuah universalisme baru: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa.

Kalimat yang kini mungkin terasa klise karena terlalu sering dihafalkan dalam upacara sekolah ini, sesungguhnya adalah pernyataan politik yang sangat radikal pada tahun 1928. Mengapa? Karena saat itu, "Indonesia" belum ada secara geopolitik. Yang ada adalah sekat-sekat etnis, perbedaan bahasa ibu yang tajam, dan struktur kolonial yang memecah belah. Pemerintah Hindia Belanda bahkan tidak pernah membayangkan bahwa pemuda dari berbagai kepulauan ini mampu melakukan konvergensi identitas seberani itu.

Lebih mengagumkan lagi, mereka rata-rata masih berusia 20-an tahun, bahkan ada yang belum genap 18 tahun. Mereka adalah generasi optimis yang berani bersikap bombastis. Ketua Kongres, Soegondo Djojopoespito, sempat mengenang bagaimana Yamin berpidato dengan gaya anak muda yang gemar menggunakan "kata-kata muluk" daripada realitas konkret. Namun, sejarah membuktikan bahwa keberanian untuk menjadi "naif" dan percaya pada mimpi adalah prasyarat lahirnya perubahan besar.

Di tengah situasi Indonesia hari ini, di mana politik identitas meruncing dan polarisasi media sosial menciptakan dinding-dinding kecurigaan, suara dari Kramat 106 terasa seperti pengingat yang menyentak. Pelajaran paling berharga dari gedung kecil itu bahwa sejarah tidak selalu lahir dari kemewahan kuasa, melainkan dari keberanian untuk bersepakat di atas perbedaan.

Generasi 1928 melakukan sebuah lompatan besar dalam hal diplomasi bahasa. Meski mereka fasih berbahasa Belanda sebagai simbol status intelektual, mereka secara sadar memilih bahasa Melayu sebagai lingua franca. Keputusan ini adalah bentuk "kerendahan hati kolektif" demi persatuan. Mereka menepis ego kedaerahan demi bahasa yang inklusif dan mudah diakses oleh rakyat jelata.

Kini, kontras itu terasa nyata. Hari ini, banyak orang berkumpul hanya untuk memperkuat dinding kelompoknya sendiri. Kita lebih sering menemukan kohesi sosial berdasarkan algoritma. Kita hanya berkumpul dengan mereka yang memiliki opini serupa, hobi yang sama, atau kepentingan politik yang seragam. Kita berkumpul bukan untuk mencari titik temu, melainkan untuk menegaskan siapa "kami" dan siapa "mereka".

Meminjam istilah Benedict Anderson, generasi 1928 sedang membangun Imagined Community (Komunitas Terbayang). Mereka membayangkan Indonesia bahkan ketika wajahnya belum nyata. Seperti yang pernah ditulis oleh Andrea Hirata, "Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu." Generasi itu telah membuktikannya.

Namun di era sekarang, kita seringkali terjebak dalam pragmatisme. Kita berkumpul, tetapi sering hanya sebagai kerumunan yang sporadis. Kita bersatu karena kepentingan ekonomi atau pembagian kekuasaan, bukan karena kesamaan visi jangka panjang. Katanya bersatu, tetapi saling menyiku. Katanya ersama, tetapi tetap pasang kuda-kuda penuh curiga.

Muncul sebuah pertanyaan dan renungan apakah pandangan saya yang mulai rabun ini mampu menangkap optimisme? Apakah saya terlalu banyak terpapar narasi negatif di era informasi ini, ataukah kita memang sedang mengalami defisit kepercayaan terhadap satu sama lain?

Dunia memang dibangun oleh cerita. Dalam perspektif sufistik, pandangan indrawi hanya menangkap permukaan yang kasar dan gaduh. Namun, jika kita mau sedikit menjauh dan memandang Indonesia sebagai sebuah bentang kain tenun, maka simpul-simpul yang tampak berantakan itu sebenarnya sedang membentuk sebuah pola yang indah.

Di balik segala keributan politik dan kegaduhan media sosial, saya ingin percaya bahwa masih ada lapisan terdalam bernama "Harapan Bersama". Indonesia tetap berdiri karena masih ada orang-orang yang percaya pada ruang kebersamaan, betapapun rapuhnya ruang itu.

Warisan sejati dari Kramat 106 bukanlah naskah sumpah yang dibingkai, melainkan jiwa yang lapang, jiwa yang mampu mendengar dan menerima bahwa perbedaan adalah niscaya. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu hidup bersama di tengah ketidaksamaan.

Tugas kita hari ini bukan lagi merumuskan sumpah, melainkan merawat sisa ruang kosong: ruang untuk harapan, ruang untuk keadilan yang belum tuntas, dan ruang untuk Indonesia yang belum sepenuhnya rampung dikerjakan. Sampai rambut kita memutih nanti, tugas untuk terus "membayangkan Indonesia yang lebih baik" memang tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena Indonesia bukan sekadar warisan, melainkan sebuah proses yang terus-menerus menjadi dalam kemenjadian kita masing-masing. (Sal)