Siapa sebenarnya yang mendorong lahirnya radikalisme Islam modern, bagaimana ia terbentuk, dan mengapa narasi abad pertengahan tetap menemukan momentumnya di era algoritma? Pertanyaan ini menjadi bahasan dalam karya klasik Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics. Melalui karyanya, Sivan mengajak kita menelusuri bagaimana warisan teologi abad ke-14 tidak sekadar menjadi artefak sejarah, melainkan dihidupkan kembali sebagai senjata politik untuk menggugat krisis negara bangsa modern.

Sivan berangkat dari asumsi bahwa radikalisme tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari proses "pengaktifan kembali" gagasan lama dalam situasi yang baru. Tokoh sentral dalam narasi ini adalah Ibn Taimiyah. Oleh kelompok radikal kontemporer, fatwa-fatwa Ibn Taimiyah, terutama mengenai legalitas melawan penguasa "Mongol" yang dianggap tidak menjalankan syariat ditarik paksa dari konteks sejarahnya untuk melegitimasi perlawanan terhadap rezim modern yang dianggap murtad.

Antara tahun 1940 hingga 1970-an, pemikir seperti Sayyid Qutb memperluas jembatan ini. Qutb merumuskan ulang konsep jahiliyah sebagai makna ketidaktahuan di masa pra-Islam, untuk menggambarkan masyarakat modern. Bagi Qutb, dunia tidak lagi terbagi secara geografis, melainkan secara maknawi antara Hakimiyyah (kedaulatan Tuhan) dan kedaulatan manusia. Dalam kerangka ini, radikalisme menjadi bahasa alternatif untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap negara yang gagal menyediakan keadilan.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai kelanjutan teologi abad pertengahan berisiko menyederhanakan realitas yang berlapis. Radikalisme tidak tumbuh di lahan kering, melainkan tumbuh subur di atas tanah yang gembur oleh pelbagai krisis lembaga negara yang korup, ketimpangan ekonomi, dan intervensi asing yang meninggalkan luka kolektif. Data dari Pew Research Center mengonfirmasi bahwa ketidakstabilan ekonomi merupakan pupuk paling efektif bagi tumbuhnya sentimen ekstremisme.

Di titik ini, Olivier Roy menawarkan perspektif kritis yang melengkapi Sivan. Dalam The Failure of Political Islam, Roy berargumen bahwa Islamisme lebih merupakan "format ekspresi" atau "bahasa mobilisasi" ketimbang solusi pemerintahan yang konkret. Ia bahkan memperkenalkan tesis "Islamisasi radikalisme"—sebuah kondisi di mana individu yang teralienasi secara sosial terlebih dahulu menemukan pembenaran atas kemarahan mereka melalui narasi agama, bukan sebaliknya.

Memasuki era disrupsi digital, tesis Sivan menemukan urgensi dan perluasan konteks yang lebih dalam. Internet telah meruntuhkan monopoli otoritas tradisional, mengubah tafsir keagamaan menjadi arena terbuka yang rentan terfragmentasi. Di sini, platform digital memungkinkan narasi—baik yang moderat maupun ekstrem—melampaui batas geografis secepat para warganet menghakimi berita hanya dari judul clickbait, mampu melintasi batas negara dalam sekejap.

Algoritma media sosial, yang secara inheren memperkuat konten sensasional, seringkali memperbesar gaung narasi ekstrem dibandingkan diskursus yang bernuansa. Ruang digital memang membuka peluang bagi demokratisasi pengetahuan, namun di saat yang sama, ia mempercepat penyebaran ideologi simplistis bagi mereka yang mencari kepastian di tengah ketidakpastian dunia modern.

Jika kita menengok sejarah yang mencatat bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi yang inklusif dan kosmopolit. Jalur Sutra adalah bukti nyata bagaimana Islam menyebar melalui etika bisnis dan pertukaran ide, bukan sekadar konflik. Oleh karena itu, menyalahkan radikalisme hanya pada "kesalahan membaca teks" akan menutup mata pada dimensi struktural yang luas. Sebaliknya, hanya menyalahkan modernitas juga mengabaikan bagaimana tafsir agama bisa diselewengkan menjadi alat kekerasan.

Membaca ulang Emmanuel Sivan hari ini adalah sebuah refleksi kritis bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar selesai. Sejarah bukanlah benda mati di dalam museum, melainkan sebuah organisme hidup yang bisa dipanggil kembali untuk menyembuhkan atau justru melukai, tergantung siapa yang memegang kendali atas narasinya.

Dengan demikian, tantangan bagi kita bukan lagi sekadar memilih antara teologi atau politik, melainkan bagaimana menjaga kemampuan untuk membaca secara utuh di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Di era ketika kebenaran diperebutkan di ruang siber, yang paling mendesak adalah memastikan bahwa sejarah tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi menjadi cermin untuk memahami batas-batas kemanusiaan kita sendiri. (Red)