Jumat seharusnya menjadi jeda yang khidmat di tengah riuh rendahnya kehidupan metropolitan. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berubah dalam ruang sakral tersebut. Dari khutbah ke khutbah, saya mendengar resonansi suara yang memantul dari dinding-dinding masjid di beberapa sudut Jakarta bukan lagi sebagai oase, melainkan sebagai gema yang mengusik kesadaran. Sebuah rutinitas spiritual yang seharusnya menjadi telaga ketenangan, kini terasa seperti medan laga kata-kata yang saling berbenturan.

Pertama, kedua, dan seterusnya.. setelah berulang kali saya mencoba bersabar dan menyimak dengan saksama, sebuah tanya besar mulai menyeruak: haruskah saya memekik di tengah keheningan jamaah? Ketidaktentraman ini muncul bukan tanpa alasan. Ada rasa sesak yang menghimpit saat menyaksikan bagaimana mimbar suci, yang sejatinya adalah tempat bagi pencerahan, kadang kala beralih rupa menjadi panggung agitasi.

Kondisi ini membawa ingatan saya pada sebuah refleksi tajam tentang ironi kemanusiaan. Barangkali musuh terbesar kita bukanlah sosok luar yang nyata, melainkan ego yang bercokol kuat dalam diri sendiri. Ego itulah yang seringkali bekerja dengan cara yang sangat halus: memperhebat apa yang buruk seolah-olah itu adalah sebuah kebaikan, memperindah sesuatu yang busuk dengan narasi suci, dan membenarkan dusta demi memuaskan kegelisahan jiwa yang haus akan pembenaran.

Lantas, jika cermin ini diletakkan di hadapan kita, siapakah sebenarnya yang sedang sakit? Engkau atau saya? Di tengah gemuruh doktrin ini, kita patut bertanya siapakah yang sebenarnya tak bersedia menerima ajakan Ittaqillah—bertaqwalah—dengan sebenar-benarnya taqwa?

Taqwa seharusnya menjadi air yang menyejukkan dahaga spiritual, namun di musim politik yang panas, ia seringkali disuguhkan dengan cara yang paradoks. Dengan menyiram bara yang justru membakar akal sehat. Kata-kata yang dilesatkan bagai panah dari busurnya yang seolah-olah terlihat mengkilap di permukaan, yang tajam menghunus nurani hingga ke akarnya. Kita seolah dipaksa untuk berdiri di tengah hujan anak panah tersebut tanpa tahu arah. Panah kata-kata yang menusuk-nusuk ini, apakah ia benar-benar membawa saripati kebenaran dan nasihat yang tulus, ataukah ia hanyalah bungkus dari kebencian yang dipoles sedemikian rupa dengan mencatut "ilham" dari otoritas ulama dan nabi?

Di titik inilah, kita kehilangan kemampuan untuk membedakan. Di mana kita meletakkan batas antara anjuran dan celaan, antara bujukan dan hasutan, antara ajakan yang tulus dan paksaan yang halus? Padahal, Islam mengajarkan hikmah—kebijaksanaan yang menghujam langsung ke kesadaran mereka yang memiliki iman, bukan retorika yang memecah belah persaudaraan.

Dari khutbah ke khutbah, adakah khatib yang cukup berani untuk berkata dengan jernih dalam “memilih petugas administratur yang beragama atau berbudaya lain, siapa yang melarang secara konstitusional?” Memilih yang seiman memang dianjurkan sebagai bentuk ikatan emosional dan spiritual. Namun, di tengah kompleksitas kota metropolitan, cukupkah hanya bermodal "teman seislam" sebagai pilihan utama? Pilihan tersebut seharusnya dibersamai dengan penimbang neraca keadilan. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar simbol, melainkan mereka yang telah lulus "kursus panjang" dalam menghitung laba-rugi pemerataan sosial dan memiliki keberanian eksekusi di lapangan.

Negeri ini, dan kota ini, butuh lebih banyak lagi orang yang berani menggebrak. Pemberi keputusan yang tegas menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sosok yang tak bersedia berkompromi atau melakukan transaksi gelap dengan para taipan dan cukong, atau mereka yang dengan rakus menggasak uang rakyat dan menganggapnya sebagai ghanimah atau harta rampasan perang.

Tak bolehkah saya merasa terusik bila ada yang melabeli "kurang beriman" hanya karena pilihan politik yang berbeda? Hak pilih adalah bagian dari hak hidup itu sendiri. Ia setara dengan hak untuk makan. Sebagaimana engkau ingin makan dengan cara yang terhormat, saya pun ingin memastikan bahwa cara kita mengelola kota ini, adalah cara kita "mencari makan" secara kolektif mampu dikelola oleh tangan yang tepat dan profesional.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Merekat Kebangsaan", pernyataan Menteri Agama sebenarnya telah memberikan titik tengah yang adil. Beliau menyebut bahwa memilih berdasarkan preferensi agama adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia dan dijamin oleh konstitusi. Baik warga yang memilih calon gubernur muslim karena ingin patuh pada makna literal ayat, maupun mereka yang memilih petahana non-muslim karena melihat langkah konkret perbaikan nasib, keduanya memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang satu bersandar pada teologi formal, yang lain pada teologi amal dan kapasitas. Sebagaimana jamak diketahui dalam kaidah moral, jika seorang muslim melakukan korupsi, esensi keislamannya saat itu sedang tercerabut, sebenarnya ia sedang "kafir" secara fungsional terhadap nilai-nilai kejujuran.

Keragaman pilihan di tubuh umat ini adalah bukti bahwa tafsir Islam tidaklah monolitik. Umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Namun, tantangannya adalah apakah kita akan terus membiarkan narasi kebodohan memandu kita, ataukah kita akan memilih untuk hidup dengan kecerdasan dan kejelian berpikir yang mengalir dalam darah kita.

Sampai kapankah panah-panah provokasi berhenti menggoyang kekhusyukan setiap Jumat? Saya sering bertanya, apakah ini benar nasihat agama? Jika syarat pemimpin selalu cukup dengan "orang beriman", ingatlah bahwa dalam narasi teologis pun, iblis itu beriman. Iblis mengakui satu Tuhan (bertauhid), namun ia dilaknat karena kesombongan dan ketiadaan amal saleh. Al-Qur'an secara konsisten menggandangkan iman dengan "amal saleh". Maka, apakah amal saleh yang kita maksud menjadi berbeda hanya karena suaranya tidak selaras dengan kepentingan politik kelompok kita?

Menarik untuk meninjau perspektif yang pernah dikutip dari pemikiran Zakir Naik dalam sebuah laporan di Republika. Beliau mengingatkan bahwa Al-Qur'an melarang kita berbuat tidak adil kepada siapa pun, termasuk non-muslim. Mengenai surah Al-Maidah ayat 51, secara semantik kata “Auliya” memiliki spektrum makna yang luas: teman setia, pelindung, hingga pemimpin. Namun, konteks kepemimpinan di era modern dapat bergeser menjadi fungsi manajerial. Tidakkah itu disebut tidak adil bila kita menafikan kapabilitas dan profesionalisme seseorang dalam menata kota hanya berdasarkan latar belakang lahiriahnya pada ia yang dicalonkan sebagai petugas administratur—seorang manajer publik? Seberapa jauh keyakinan kita boleh diintervensi oleh Ghazwul Fikri atau perang pemikiran yang mengkapitalisasi agama demi kekuasaan jangka pendek?

Dari khutbah ke khutbah, terkadang muncul rasa lelah. Dari Jumat ke Jumat, sering kali yang terdengar adalah narasi yang menjauhkan kita dari esensi agama sebagai rahmat. Namun, setitik harapan muncul dari sebuah mimbar di masjid Bandara Halim Perdanakusuma. Seorang khatib, dengan nada yang bergetar penuh penekanan, berulang kali berpesan: “Serahkanlah urusan pada ahlinya, serahkan urusan pada ahlinya.” Sebuah pesan nubuat yang melampaui sekat-sekat identitas.

Mendengar itu saya masih bisa merasa lega dan tidak berputus asa. Mengapa? Karena di barisan sujud itu, saya melihat para jamaah yang lelah setelah bekerja keras demi anak dan istri mereka. Banyak di antara mereka yang barangkali lebih peduli pada rasa kantuk yang menyerang atau pada peluh yang belum kering, daripada retorika tajam yang dilantangkan dari podium. Di tengah musim "paceklik beragama dengan rendah hati" ini, ketulusan masyarakat bawah yang hanya ingin hidup tenang dan sejahtera adalah pengingat, bahwa pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri di luar riuh rendah panggung politik. Esensi agama akan tetap terjaga dalam sunyinya hati mereka yang tulus, bukan pada kerasnya suara yang memecah belah. (Sal)