Di kota-kota besar Indonesia, pada periode 2024-2026, kelas menengah menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Jumlahnya meningkat, kontribusinya dominan terhadap ekonomi, tetapi daya tahannya justru dipertanyakan. Mereka adalah sekitar seperlima populasi yang dikategorikan kelas menengah menurut standar World Bank. Mereka yang mengalami stagnasi relatif di tengah kenaikan biaya hidup dan ekspektasi sosial yang melambung tinggi. 

Fenomena ini nyata terjadi di kawasan urban strategis, mulai dari Jakarta, Surabaya, hingga pusat industri seperti Batam. Sejak satu dekade terakhir, terutama dalam transisi pascapandemi hingga saat ini, pertumbuhan pendapatan mereka seolah tertinggal jauh dari kenaikan harga aset dan tekanan gaya hidup. Dampaknya, muncul perasaan bergerak tanpa benar-benar maju, sebagai paradoks sosial-ekonomi yang semakin nyata.

Gambaran paling sederhana mungkin seperti berlari di atas treadmill. Tubuh bergerak, tenaga terkuras, tetapi posisi tetap di tempat. Analogi ini bukan sekadar retorika, tetapi mencerminkan pengalaman sehari-hari banyak keluarga kelas menengah urban di Indonesia hari ini. Fenomena "Mantab" (Makan Tabungan) yang sempat viral di awal 2024 menjadi bukti empiris bahwa biaya hidup primer, seperti pangan dan energi, mulai menggerus bantalan finansial mereka.

Data World Bank menunjukkan sekitar 20 persen penduduk Indonesia telah masuk kategori kelas menengah, sementara sekitar 40–50 persen lainnya berada di kelompok “aspiring middle class” adalah mereka yang nyaris sampai, tetapi masih rentan jatuh kembali ke kemiskinan. Dalam laporan resminya, World Bank menekankan bahwa kelompok ini “sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi dan kehilangan pekerjaan.” 

Kerentanan ini semakin nyata ketika kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya tren penurunan jumlah kelas menengah secara persentase dalam beberapa tahun terakhir akibat pergeseran ke kelompok Aspiring Middle Class. Hal ini menandakan bahwa tangga naik menuju kesejahteraan jauh lebih curam daripada perosotan menuju kerentanan.

Di sinilah tekanan pertama muncul adanya kompetisi horizontal. Persaingan tidak lagi didominasi jurang kaya dan miskin, melainkan antar mereka yang berada di posisi hampir setara yang berebut peluang kerja di tengah disrupsi AI, akses pendidikan berkualitas yang kian mahal, hingga perjuangan untuk kualitas hidup yang layak. Ruang gerak mereka kian sempit karena mereka seringkali "terlalu kaya" untuk menerima bantuan sosial pemerintah, namun "terlalu miskin" untuk benar-benar merasa aman secara finansial.

Tekanan ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan kepemilikan aset, terutama perumahan. Data dari berbagai laporan properti nasional menunjukkan harga rumah di kota besar cenderung tumbuh sekitar 8–12 persen per tahun, sementara kenaikan upah rata-rata nasional berada di kisaran 3–5 persen. Kondisi ini diperparah oleh suku bunga acuan yang fluktuatif, membuat cicilan KPR kian mencekik. 

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, pernah menyatakan, “Kenaikan harga properti yang lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan membuat akses kepemilikan rumah semakin sulit bagi kelas menengah.” Realitas ini memaksa banyak pasangan muda kelas menengah untuk bergeser ke pinggiran kota (suburban), yang pada gilirannya menambah beban biaya transportasi dan waktu yang hilang di jalan.

Namun, tidak semua pihak melihat situasi ini sepenuhnya suram. Pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat bahwa “pasar masih menyediakan segmen rumah terjangkau, tetapi memang membutuhkan penyesuaian ekspektasi dari masyarakat.” Penyesuaian ini seringkali berarti menerima ukuran bangunan yang lebih kecil atau lokasi yang lebih jauh. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan kelas menengah bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga soal ekspektasi dan standar hidup yang terus bergeser.

Di sisi lain, tekanan baru datang dari dunia digital yang omnipresen. Laporan We Are Social terbaru mencatat bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet, dengan sekitar 3 jam di media sosial. Platform seperti Instagram dan TikTok bukan sekadar ruang hiburan, tetapi juga arena pembentukan standar sosial yang baru. Algoritma media sosial seringkali menciptakan gelembung persepsi bahwa gaya hidup mewah adalah standar minimum keberhasilan.

Di sana, kehidupan ditampilkan dalam versi terbaiknya, di antaranya soal rumah ideal, liburan mewah, dan karier gemilang. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, pernah mengingatkan bahwa “media sosial memperluas ruang perbandingan sosial secara ekstrem, sehingga individu lebih mudah merasa tertinggal meskipun secara objektif tidak.” Kondisi psikologis ini, yang sering disebut sebagai FOMO (Fear of Missing Out), mendorong kelas menengah pada pola konsumsi yang tidak berkelanjutan demi mempertahankan citra sosial.

Namun, ada pula pandangan berbeda yang lebih optimis. Pakar ekonomi digital dari INDEF, Nailul Huda, menilai media sosial juga membuka peluang ekonomi baru. “Platform digital memberi akses bagi kelas menengah untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi kreatif dan side hustle,” ujarnya. Hal ini melahirkan fenomena pekerja lepas atau solopreneur yang memanfaatkan jejaring digital untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian kerja formal. Artinya, dunia digital sekaligus menjadi sumber tekanan dan peluang sebagai dua sisi dari realitas yang sama dan yang harus dinavigasi dengan bijak.

Sementara itu, secara makro, peran kelas menengah tetap sangat krusial bagi stabilitas nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Kelas menengah adalah mesin utama konsumsi ini. Mereka adalah kelompok yang membeli properti, menggunakan jasa transportasi daring, dan menjaga sektor ritel serta UMKM tetap bernapas. Tanpa kelas menengah yang kuat, pertumbuhan ekonomi 5 persen yang ditargetkan pemerintah hanyalah angka di atas kertas.

Namun di balik peran vital tersebut, tersimpan kontradiksi yang mengkhawatirkan. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mendiang Sri Adiningsih, pernah menekankan bahwa “kekuatan konsumsi kelas menengah Indonesia belum diimbangi dengan kekuatan tabungan yang memadai.” Banyak dari mereka yang terjebak dalam fenomena sandwich generation, di mana mereka harus membiayai anak-anak sekaligus menanggung orang tua, sehingga ruang untuk investasi masa depan menjadi sangat terbatas.

Pandangan ini diperkuat oleh kekhawatiran sebagian ekonom kontemporer bahwa kelas menengah Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, inflasi pangan akibat perubahan iklim, hingga fluktuasi harga energi global adalah ancaman nyata yang bisa sewaktu-waktu melempar mereka keluar dari zona nyaman.

Kelas menengah Indonesia hari ini hidup dalam tiga lapis tekanan sekaligus: kompetisi antar sesama yang kian tajam, dorongan aspirasi ke atas yang tak ada habisnya, dan tekanan representasi dari dunia digital yang mengaburkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam menciptakan kondisi di mana standar hidup terus bergerak, dan seringkali lebih cepat dari kemampuan untuk mencapainya.

Di sinilah paradoks itu menemukan bentuknya. Secara statistik, kelas menengah memang tampak tumbuh karena akses pendidikan meningkat, pendapatan nominal membaik, peluang kerja di sektor jasa terbuka lebar. Namun secara psikologis dan faktual secara riil, banyak yang tetap merasa tertinggal di belakang. Bukan karena mereka tidak bergerak, tetapi karena garis finisnya terus bergeser menjauh setiap kali mereka mendekat. Kesejahteraan bukan lagi sebuah titik tujuan, melainkan sebuah horizon yang tak pernah terjangkau.

Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi sekadar apakah jumlah kelas menengah kita sedang naik, melainkan ke mana arah kenaikan itu membawa mereka. Apakah pada peningkatan pendapatan yang benar-benar menghasilkan kualitas hidup yang lebih tenang, atau justru menciptakan kecemasan baru yang lebih dalam.

Sebab dalam sistem ekonomi modern yang terus menaikkan standar dan memperluas ruang perbandingan, rasa “cukup” menjadi sesuatu yang semakin mahal—bahkan langka. Kita terjebak dalam budaya pencapaian yang tanpa henti, di mana kebahagiaan seringkali diukur dari seberapa banyak kita bisa mengonsumsi, bukan seberapa dalam kita bisa merasa aman.

Dan seperti treadmill yang tak pernah berhenti berputar, kelas menengah Indonesia akan terus berlari. Mereka akan tetap bangun pagi, menembus kemacetan, dan bergulat dengan deadline pekerjaannya. Bukan karena mereka tidak ingin berhenti untuk sekadar menarik napas, melainkan karena dalam kompetisi global yang tak kenal ampun ini, berhenti seringkali berarti tertinggal, dan tertinggal berarti tereliminasi dari mimpi-mimpi yang telah mereka bangun dengan susah payah. 

Di sinilah letak kemanusiaan kita diuji tentang bagaimana membangun sistem yang tidak hanya menuntut kita untuk terus berlari, tapi juga menyediakan ruang untuk benar-benar sampai meraih mimpi. (Red)