Di sudut sebuah ruang kelas di SMK NU Miftahul Falah Kudus, Jawa Tengah, seorang pemuda duduk dengan kegelisahan yang melampaui tumpukan buku pelajaran. Namanya Muhammad Rafif Arsya Maulidi, seorang pelajar kelas XI yang pada awal April 2026, memutuskan untuk menyuarakan apa yang terpendam di hatinya melalui sebuah tindakan yang tidak lazim. Ia menulis surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, ia menyampaikan penolakan pribadi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan agar alokasi dana untuk dirinya dialihkan menjadi tambahan kesejahteraan bagi guru. Usulan ini muncul dari kegelisahan seorang siswa yang menyaksikan langsung kondisi guru-gurunya yang dinilai belum sejahtera, meskipun pemerintah tengah menggelontorkan anggaran besar untuk program pemenuhan gizi pelajar. Baginya, ada sesuatu yang terasa pincang ketika meja makan siswa dipenuhi, namun dapur para pendidik mungkin masih harus berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dalam suratnya, Rafif memperkenalkan dirinya sebagai anak dari keluarga sederhana. Identitas ini menjadi penting karena ia tidak berbicara dari posisi kemewahan, melainkan dari pemahaman akan makna kecukupan. Ia menegaskan bahwa pendidikan nilai yang ia terima di rumah telah menempatkan guru sebagai sosok yang sangat dihormati, bahkan setelah orang tua. Guru, menurutnya, bukan sekadar pengajar, tetapi pembentuk akhlak dan masa depan. Baginya, menghormati guru adalah menjaga marwah ilmu itu sendiri.

Namun, realitas yang ia temui di sekolah justru menghadirkan ironi yang tajam. Di satu sisi, para guru mengabdi dengan dedikasi tinggi, sementara di sisi lain, persoalan kesejahteraan masih menjadi bayang-bayang yang belum terselesaikan. “Saya melihat masih banyak guru yang mengabdi dengan penuh dedikasi tetapi belum memperoleh kesejahteraan yang layak,” tulisnya dalam surat tersebut. Kalimat ini bukan sekadar kritik, melainkan potret nyata betapa banyak guru honorer atau pendidik di daerah yang masih menerima upah jauh di bawah standar kelayakan hidup, di tengah tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi.

Rafif kemudian mengajukan permintaan yang tidak biasa, menolak jatah MBG untuk dirinya. Ia bahkan menghitung secara sederhana potensi dana yang bisa dialihkan, yakni sekitar Rp6,75 juta selama sisa masa sekolahnya. Angka ini ia peroleh dari akumulasi biaya harian yang dialokasikan negara untuk seorang siswa dalam periode tertentu. “Bagi saya pribadi, angka tersebut mungkin tidak mengubah banyak hal, tetapi dapat menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi guru,” tulisnya. Ada sebuah kedewasaan yang mengharukan dalam hitung-hitungan tersebut. Sebuah pengorbanan kecil dari seorang siswa untuk martabat sang guru.

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berargumen bahwa tanpa nutrisi yang tepat, kognisi anak bangsa tidak akan mampu bersaing di kancah global.

Sejumlah pihak mendukung program ini sebagai langkah strategis negara. Seorang pakar kebijakan publik, misalnya, menyebut bahwa program semacam MBG memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan belajar siswa. “Asupan gizi yang cukup terbukti meningkatkan konsentrasi dan performa akademik siswa,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan pendidikan. Data dari berbagai studi organisasi kesehatan dunia (WHO) memang menunjukkan bahwa intervensi nutrisi di sekolah dapat menurunkan tingkat absensi dan meningkatkan kemampuan retensi informasi.

Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik pendekatan tersebut secara fundamental. Kritik utama terletak pada prioritas anggaran yang dinilai terlalu berat ke arah bantuan fisik (pangan). Beberapa pengamat pendidikan menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada aspek fisik siswa, tetapi juga pada kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. “Guru adalah aktor utama dalam proses pendidikan. Tanpa kesejahteraan yang memadai, sulit mengharapkan kualitas pembelajaran yang optimal,” ujar seorang pemerhati pendidikan. Mereka berargumen bahwa guru yang sejahtera adalah kunci dari kurikulum yang hidup dan inspiratif.

Dalam konteks ini, surat Rafif menjadi menarik karena menghadirkan perspektif dari akar rumput, dari seorang pelajar yang langsung merasakan dampak kebijakan sekaligus menyaksikan realitas di sekitarnya. Ia tidak menolak program pemerintah secara keseluruhan, melainkan mengajukan alternatif berbasis empati. Ia menjadi jembatan antara kebijakan makro yang dirancang di ibu kota dengan kenyataan mikro di ruang-ruang kelas di daerah.

Lebih jauh, Rafif juga mengajak teman-teman sebayanya untuk tidak diam terhadap isu pendidikan. Ia menilai bahwa sudah saatnya pelajar turut menyuarakan kepedulian, bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pandangan. Suara Rafif adalah pengingat bahwa pelajar bukanlah objek pasif dari eksperimen kebijakan, melainkan manusia yang memiliki rasa dan logika terhadap keadilan di lingkungan mereka.

Meski demikian, usulan pengalihan dana MBG ke tunjangan guru bukan tanpa tantangan. Secara kebijakan, anggaran pendidikan telah memiliki pos dan regulasi tersendiri yang tidak mudah dialihkan secara individual. Fleksibilitas fiskal dalam APBN seringkali terbentur pada aturan nomenklatur yang kaku. Pemerintah juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan keberlanjutan program secara nasional agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau kecemburuan sosial.

Di titik inilah perdebatan menjadi relevan, apakah kesejahteraan guru dan pemenuhan gizi siswa harus dipertentangkan, atau justru bisa berjalan beriringan dalam desain kebijakan yang lebih komprehensif? Haruskah negara memilih antara memberi makan anak didik atau memberi upah layak bagi pendidik? Ataukah sebenarnya ada ruang untuk harmonisasi kebijakan yang tidak mengabaikan salah satunya?

Surat terbuka Rafif bukan sekadar permintaan personal seorang pelajar, melainkan cermin kegelisahan yang lebih luas. Ia memperlihatkan bahwa di balik angka-angka anggaran yang fantastis dan narasi besar program nasional, terdapat suara-suara kecil yang seringkali luput didengar di koridor kekuasaan. Suara yang berasal dari kejujuran seorang anak SMK di Kudus yang hanya ingin melihat gurunya tersenyum tanpa beban ekonomi saat mengajar di depan kelas.

Barangkali, yang paling penting dari surat ini bukan pada apakah usulannya akan diterima atau tidak secara administratif oleh Presiden, melainkan pada keberanian untuk bertanya sudahkah pendidikan kita menempatkan manusia, baik siswa maupun guru, sebagai pusat dari setiap kebijakan? Apakah kita lebih sibuk membangun raga namun melupakan jiwa-jiwa yang menghidupkannya?

Sebab pendidikan bukan hanya soal memberi makan tubuh agar kuat berdiri, tetapi juga tentang memuliakan mereka yang dengan sabar menyalakan cahaya pengetahuan di dalamnya. Tanpa guru yang dimuliakan, gizi yang terbaik sekalipun hanya akan menghasilkan raga yang kuat tanpa bimbingan nurani yang hebat. Melalui Rafif, kita belajar bahwa keadilan sosial seringkali dimulai dari rasa syukur dan empati yang paling sederhana. (Red)