Pemerintah Kota Batam, melalui Wali Kota Amsakar Achmad, mengumumkan perluasan program beasiswa perguruan tinggi dalam forum perencanaan pembangunan daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu dan wilayah hinterland. Kebijakan ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD Kota Batam untuk tahun perencanaan 2027, dengan target memperluas jangkauan penerima manfaat, baik dari sisi jumlah maupun kategori penerima.

Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 205 mahasiswa asal Batam menerima beasiswa untuk melanjutkan studi ke sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor.

“Alhamdulillah, tahun 2025 ini ada 205 anak-anak kita yang menerima beasiswa dan lolos undangan di tujuh universitas ternama di Indonesia,” ujar Amsakar.

Program ini tidak hanya bersifat bantuan satu kali, tetapi diberikan secara berkelanjutan hingga mahasiswa menyelesaikan studi, dengan syarat mempertahankan capaian akademik tertentu. “Program beasiswa ini diberikan secara berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan IPK minimal hingga lulus,” tambahnya.

Ke depan, Pemko Batam merancang dua skema tambahan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan beasiswa khusus bagi masyarakat di wilayah hinterland atau daerah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Langkah ini dinilai sebagai upaya koreksi terhadap pola beasiswa yang selama ini cenderung berbasis prestasi akademik semata. Data dari berbagai laporan pendidikan nasional menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama di daerah kepulauan dan pinggiran.

Dalam konteks Batam, wilayah hinterland seperti pulau-pulau kecil menghadapi tantangan berlapis antara keterbatasan fasilitas pendidikan, akses transportasi, hingga biaya hidup yang lebih tinggi ketika harus merantau ke kota atau luar daerah. Sejumlah kalangan menyambut baik perluasan program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas SDM daerah. Pengamat pendidikan daerah menyebut bahwa langkah ini penting untuk memutus rantai ketimpangan akses pendidikan.

“Beasiswa yang menyasar kelompok kurang mampu dan wilayah terpencil adalah langkah progresif. Ini bukan sekadar soal prestasi, tetapi soal keadilan akses,” ujar seorang analis kebijakan pendidikan dari lembaga riset regional.

Namun, kritik juga muncul terkait efektivitas dan pemerataan program. Sebagian pihak menilai bahwa jumlah penerima masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil masyarakat Batam.

“205 mahasiswa tentu patut diapresiasi, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah lulusan SMA setiap tahun, angka ini masih sangat terbatas. Pemerintah perlu memastikan transparansi seleksi dan keberlanjutan anggaran,” kata seorang aktivis pendidikan lokal.

Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa fokus pada kampus-kampus besar di luar daerah dapat memicu “brain drain” jika tidak diimbangi dengan kebijakan penyerapan lulusan kembali ke Batam. Perluasan program beasiswa tentu membawa konsekuensi anggaran yang tidak kecil. Dalam praktiknya, keberlanjutan program sangat bergantung pada stabilitas fiskal daerah dan prioritas kebijakan pemerintah ke depan.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya apakah para penerima beasiswa kembali dan berkontribusi pada pembangunan Batam, atau justru menetap di luar daerah. Beasiswa adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan, antara keterbatasan dan kemungkinan. Namun, jembatan itu hanya akan kokoh jika dibangun dengan keadilan, tidak hanya menjangkau mereka yang sudah unggul, tetapi juga mereka yang selama ini tertinggal.

Di titik inilah, kebijakan beasiswa diuji apakah ia sekadar memberi penghargaan bagi yang sudah mampu berlari, atau benar-benar mengulurkan tangan bagi mereka yang bahkan belum sempat berdiri. (Red)