Sekolah Daring Kembali Diterapkan di Tengah Krisis Energi Global

Pemerintah Indonesia berencana kembali menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai...

Sekolah Daring Kembali Diterapkan di Tengah Krisis Energi Global

Eduka
22 Mar 2026
217 x Dilihat
Share :
Sofyan Saladin
Tim Redaksi

Sekolah Daring Kembali Diterapkan di Tengah Krisis Energi Global

Pemerintah Indonesia berencana kembali menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz. Langkah ini menyasar pengurangan mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas pendidikan, guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani anggaran negara.

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah merancangnya sebagai bagian dari lima strategi utama penghematan energi lintas sektor. Selain pembelajaran hybrid di sekolah, langkah lain mencakup penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi rapat virtual, pembatasan perjalanan dinas, serta efisiensi penggunaan energi di gedung perkantoran. Secara garis besar, arah kebijakan ini menempatkan digitalisasi sebagai tulang punggung pengurangan mobilitas nasional.

Menurut Pratikno, pendekatan ini telah mempertimbangkan pengalaman sebelumnya, terutama saat pandemi COVID-19. “Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa mata pelajaran berbasis teori akan dialihkan ke platform digital, sementara pembelajaran berbasis praktik seperti laboratorium tetap dilakukan secara luring untuk menjaga kualitas capaian belajar.

Di balik kebijakan ini, tekanan geopolitik menjadi faktor utama. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak global telah memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi. Sejumlah laporan lembaga energi internasional menyebutkan bahwa harga minyak dunia sempat menyentuh kisaran USD 100 per barel dalam situasi krisis, angka yang signifikan bagi negara pengimpor seperti Indonesia. Kenaikan ini secara langsung meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN, memaksa pemerintah mencari cara cepat untuk menekan konsumsi.

Kebijakan ini tidak luput dari kritik. Sejumlah pengamat pendidikan menilai langkah tersebut berisiko mengulang persoalan kesenjangan akses digital dan penurunan kualitas pembelajaran. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, misalnya, menyatakan, “Pembelajaran daring bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi tanpa kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang merata, ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan.”

Di sisi lain, ada pula pandangan yang mendukung. Seorang analis kebijakan publik dari lembaga riset energi menilai kebijakan ini sebagai langkah realistis di tengah tekanan fiskal. “Dalam kondisi krisis energi global, pengurangan mobilitas adalah cara paling cepat dan terukur untuk menekan konsumsi BBM. Pendidikan, sebagai sektor dengan mobilitas tinggi, memang tidak bisa sepenuhnya dikecualikan,” ujarnya.

Persoalan kemudian bergeser pada implementasi. Tidak semua sekolah memiliki akses internet stabil atau perangkat yang memadai. Di daerah terpencil, pembelajaran daring masih menjadi tantangan serius. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap ASN dalam skema kerja fleksibel juga menjadi sorotan, mengingat produktivitas kerja sering kali sulit diukur secara langsung dalam sistem kerja jarak jauh.

Pemerintah sendiri berharap kebijakan ini bersifat sementara sebagai “ruang napas” bagi fiskal negara sambil menunggu stabilitas harga energi global kembali pulih. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan sementara kerap meninggalkan dampak jangka panjang, terutama dalam sektor pendidikan. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana dinamika global dapat menjalar hingga ke ruang-ruang paling intim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ruang kelas. 

Dari konflik di Timur Tengah hingga layar gawai di tangan siswa, jaraknya kini terasa semakin dekat. Lalu pertanyaan yang lebih dalam apakah pendidikan hanya akan terus menjadi sektor yang menyesuaikan diri setiap kali krisis datang, atau justru momentum ini bisa menjadi peluang untuk membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan? 

Sebab, di balik setiap kebijakan efisiensi, selalu ada pilihan tentang masa depan yang sedang dibentuk diam-diam, tetapi menentukan. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll