Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul perbedaan data mengenai jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya. Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, M. Qodari, menyebut terdapat 1.738 dapur MBG yang disuspend karena tidak memenuhi standar operasional. Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan informasi berbeda. Ia menyebut jumlah dapur yang dihentikan sementara justru telah melampaui 4.000 unit. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (14/5/2026), dan langsung memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan program strategis nasional tersebut dijalankan secara masif.

Menurut Charles, informasi yang ia peroleh berasal dari internal Badan Gizi Nasional atau BGN. Bila angka tersebut benar, maka persoalan yang dihadapi program MBG bukan lagi sekadar kendala teknis biasa, melainkan persoalan tata kelola yang jauh lebih serius. “Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN, jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh,” ujar Charles kepada wartawan.

Ia menjelaskan, sebagian besar persoalan ditemukan pada aspek dasar penyelenggaraan layanan pangan. Mulai dari standar higienitas yang belum terpenuhi, kualitas bahan makanan yang tidak layak, kesiapan sumber daya manusia yang minim, hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional.

Dalam beberapa kasus, menurut Charles, ada dapur yang dipaksakan tetap beroperasi meski belum benar-benar siap. Situasi ini dinilai berbahaya karena program MBG menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah. “Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kegelisahan di DPR bahwa semangat mengejar target kuantitatif bisa berujung pada pengabaian aspek kualitas. Apalagi, program MBG selama ini diposisikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi anak, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penghentian sementara ribuan dapur justru menunjukkan mekanisme pengawasan berjalan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia, Muhammad Qodari, mengatakan keputusan suspend dilakukan karena pemerintah ingin memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga. 

“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Ia menambahkan pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki pelaksanaan program MBG secara bertahap. “Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG,” lanjutnya.

Perbedaan angka antara data pemerintah dan informasi yang diterima DPR kemudian memunculkan tanda tanya baru. Apakah terjadi perbedaan metode pendataan? Apakah sebagian dapur belum tercatat secara resmi? Atau justru ada persoalan koordinasi antar-lembaga yang belum sinkron?

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini memperlihatkan tantangan klasik dalam proyek berskala besar di Indonesia, antara ambisi yang melaju lebih cepat dibanding kesiapan sistem di lapangan. Program MBG membutuhkan rantai distribusi pangan yang stabil, tenaga pengelola terlatih, sistem pengawasan ketat, serta infrastruktur dapur yang benar-benar layak. Ketika salah satu unsur itu lemah, risiko yang muncul bukan hanya pemborosan anggaran, tetapi juga ancaman kesehatan masyarakat.

Charles sendiri memberikan tiga catatan penting kepada BGN. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit total terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi terhadap pola target yang dianggap terlalu menekankan angka dibanding kesiapan operasional.

“Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Meski demikian, di tengah kritik yang muncul, banyak pihak juga mengingatkan agar evaluasi terhadap MBG tidak berubah menjadi penolakan total terhadap programnya. Sebab, secara gagasan, program makan bergizi gratis memang menjawab persoalan nyata yang selama bertahun-tahun dihadapi Indonesia, yaitu soal ketimpangan akses gizi, tingginya angka stunting, dan kualitas konsumsi anak-anak dari keluarga miskin.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Karena itu, keberadaan program MBG tetap dipandang penting, terutama bila dikelola dengan sistem yang matang dan pengawasan yang kuat. Di titik inilah perdebatan sebenarnya berada. Bukan semata soal perlu atau tidaknya program MBG, melainkan tentang bagaimana negara memastikan program sebesar itu dijalankan tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengorbankan standar keselamatan publik.

Sebab makanan gratis bagi anak-anak bukan hanya soal membagi nasi dan lauk di atas meja. Ia menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika makanan yang dibagikan justru berisiko karena dapurnya belum siap, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar program, tetapi juga keyakinan publik bahwa negara benar-benar hadir dengan perencanaan yang matang.

Dan mungkin, di tengah ambisi besar membangun generasi sehat Indonesia, pemerintah sedang diingatkan pada satu hal sederhana bahwa pelayanan publik tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga kesabaran, ketelitian, dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa dipercepat hanya demi mengejar target. (Red)