Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadapi paradoks pembangunan. Di tengah citra sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional, terutama di Batam, angka pengangguran di daerah ini justru menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepulauan Riau mencapai 6,87 persen, menempatkannya di posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Papua yang mencapai 7,02 persen. Angka itu berada jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,68 persen. 

Data tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin provinsi yang selama ini dikenal sebagai pusat industri manufaktur, galangan kapal, perdagangan internasional, hingga pariwisata justru masih kesulitan menyediakan pekerjaan bagi warganya?

Selama bertahun-tahun, Batam dipromosikan sebagai wajah modern pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Kawasan industri terus berkembang, investasi asing terus masuk, hotel dan pusat perdagangan tumbuh, sementara pelabuhan internasional tak pernah benar-benar sepi. Bahkan sektor pariwisata Kepri juga menunjukkan geliat positif. BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara ke Kepri pada Februari 2026 mencapai 169.151 kunjungan atau naik 34,57 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu berjalan lurus dengan pemerataan kesempatan kerja. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis resmi BPS menjelaskan bahwa pengangguran masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. “Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen,” ujar Amalia dalam konferensi pers BPS. Ia menyebut tantangan ketenagakerjaan di daerah dipengaruhi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta belum meratanya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. 

Di Kepulauan Riau, persoalan mismatch atau ketidaksesuaian kompetensi itu menjadi isu yang berulang. Banyak perusahaan industri membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis tertentu, sementara sebagian pencari kerja belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri modern. 

Di sisi lain, sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai tingginya pengangguran di Kepri juga dipengaruhi karakter investasi yang lebih padat modal dibanding padat karya. Investasi besar memang masuk, tetapi tidak semuanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebagian sektor industri juga mulai terdorong ke arah otomatisasi dan efisiensi teknologi. Akibatnya, pertumbuhan investasi tidak otomatis berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja baru.

Pandangan berbeda datang dari pelaku usaha yang menilai kondisi ekonomi global juga turut memengaruhi kemampuan industri menyerap pekerja. Beberapa sektor manufaktur ekspor, terutama yang bergantung pada pasar internasional, masih menghadapi ketidakpastian permintaan global dan tekanan biaya produksi. Kalangan pengusaha di Batam menilai industri sebenarnya masih membutuhkan tenaga kerja, tetapi kualitas sumber daya manusia lokal harus lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan industri modern. Mereka mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri agar lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak kesulitan memasuki pasar kerja.

Namun kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap terlalu fokus mengejar angka investasi, tetapi belum serius membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat.

Sebagian aktivis buruh menilai pertumbuhan ekonomi di Batam selama ini lebih banyak terlihat dalam pembangunan fisik dan ekspansi kawasan industri, sementara perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan belum menjadi prioritas utama. Tidak sedikit pula pekerja yang akhirnya hanya masuk ke sektor informal atau pekerjaan kontrak jangka pendek dengan tingkat kepastian kerja rendah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesejahteraan yang merata.

Secara nasional, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang, sementara jumlah pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang. Meski angka pengangguran nasional menurun dibanding tahun sebelumnya, distribusi kesempatan kerja antardaerah masih timpang. 

Di Kepulauan Riau, tantangan itu menjadi semakin kompleks karena biaya hidup yang juga terus meningkat. BPS Kepri mencatat inflasi tahunan provinsi ini pada Februari 2026 mencapai 3,54 persen.  Kondisi tersebut membuat tekanan ekonomi masyarakat terasa lebih berat, terutama bagi kelompok usia muda yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.

Ironinya, di tengah pertumbuhan kawasan industri dan geliat investasi, masih banyak lulusan muda di Batam dan daerah lain di Kepri yang harus berulang kali mengirim lamaran tanpa kepastian. Sebagian memilih bekerja serabutan. Sebagian lainnya mencoba bertahan di sektor informal. Tidak sedikit pula yang akhirnya meninggalkan daerah untuk mencari peluang di kota lain.

Di titik inilah persoalan pengangguran seharusnya tidak lagi hanya dibaca sebagai angka statistik. Ia adalah cerita tentang harapan yang tertunda. Tentang anak muda yang tumbuh di tengah janji kemajuan industri, tetapi belum sepenuhnya menemukan ruang dalam arus pertumbuhan itu sendiri. Sebab pembangunan sejatinya bukan hanya soal berapa besar investasi yang masuk, melainkan seberapa banyak kehidupan yang ikut bertumbuh bersamanya. (Red)