Di tengah polemik pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan negara. Dalam talkshow di kanal YouTube Ruang Sahabat, Ahok tidak hanya membela logika penggunaan Chromebook di sekolah, tetapi juga menuding adanya kecenderungan sistematis untuk menghambat kebijakan yang dapat memberdayakan rakyat melalui pendidikan dan teknologi. Menurut Ahok, rakyat yang pintar dan kritis akan lebih sulit dikuasai secara politik. Pernyataan itu muncul ketika pemerintah sedang gencar menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang oleh Ahok dibandingkan sebagai pendekatan konsumtif ketimbang transformatif.

Memasuki tahun 2026, Indonesia berada di persimpangan jalan krusial dalam menentukan skala prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di satu sisi, digitalisasi sekolah melalui platform Merdeka Belajar sedang diuji konsistensinya, sementara di sisi lain, alokasi anggaran raksasa mulai terserap secara masif untuk mendanai program pemenuhan gizi nasional secara bertahap. Pertemuan dua arus kebijakan ini memicu diskusi mendalam di kalangan pengamat kebijakan publik mengenai bagaimana efisiensi anggaran negara seharusnya dikelola demi dampak jangka panjang.

Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan bahwa ia tidak sedang membela Nadiem Makarim secara personal. Ia justru berbicara dari sudut pandang efisiensi kebijakan dan transformasi pendidikan. “Chromebook itu bukan laptop biasa. Operating system-nya berbasis cloud, sekali beli langsung include semuanya, tidak perlu diperbarui terus-menerus. Harganya jauh lebih terjangkau dari laptop konvensional. Dan yang paling penting, sistemnya dirancang agar anak tidak bisa nonton video porno, tidak bisa judi online, dan seluruh aktivitas belajar bisa dipantau,” ujar Ahok dalam talkshow tersebut.

Secara teknis, argumentasi ini sejalan dengan karakteristik arsitektur Chrome OS. Berbeda dengan laptop konvensional yang membutuhkan spesifikasi perangkat keras tinggi dan pemeliharaan perangkat lunak berkala, Chromebook mengandalkan ekosistem awan yang meminimalisasi risiko infeksi malware serta menekan biaya kepemilikan total (Total Cost of Ownership). Di tingkat global, pola ini telah diadopsi secara luas di berbagai distrik sekolah di Amerika Serikat dan Eropa untuk menciptakan standarisasi ruang kelas digital yang efisien dan aman bagi anak-anak.

Menurut Ahok, penggunaan Chromebook sebenarnya masuk akal bila dilihat dari kebutuhan pendidikan digital modern. Perangkat berbasis Chrome OS memang dirancang lebih ringan, terintegrasi dengan sistem cloud, dan banyak digunakan di sektor pendidikan di berbagai negara karena biaya operasionalnya relatif lebih murah dibanding laptop konvensional.

Ia kemudian memberi contoh tentang seorang guru di Jawa Barat yang mampu memperoleh empat sertifikat internasional dengan biaya ujian hanya sekitar 10 dolar AS. Bagi Ahok, teknologi pendidikan membuka peluang yang selama ini sulit dijangkau sekolah-sekolah di daerah. “Bayangkan kalau semua anak kita di kampung ada Starlink. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau Amerika atau Australia. Itu bukan mimpi. Itu sudah bisa dilakukan sekarang,” tegasnya.

Gagasan mengenai integrasi antara perangkat komputasi murah dan konektivitas satelit orbit bumi rendah (Low Earth Orbit) seperti Starlink merupakan sebuah visi yang kian realistis. Akselerasi penggelaran internet satelit di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia membuka peluang nyata untuk memangkas kesenjangan transmisi data. Melalui kombinasi teknologi ini, ketimpangan akses pengetahuan antara sekolah urban yang mapan dengan sekolah pedalaman yang terisolasi secara geografis dapat direduksi secara signifikan.

Pernyataan itu mengarah pada satu gagasan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan pendidikan, bukan sekadar proyek pengadaan barang. Dengan akses internet yang memadai, batas geografis dapat dipangkas, dan kualitas pembelajaran tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh lokasi sekolah. Ia mengaku curiga bahwa kebijakan semacam ini justru sengaja dihambat. “Saya pikir ini sengaja,” katanya hati-hati.

Menurut Ahok, logikanya sederhana ketika rakyat yang memiliki akses pendidikan dan informasi luas akan menjadi lebih kritis terhadap kekuasaan. Mereka lebih sulit dibohongi, lebih sulit dimanipulasi, dan tidak mudah digiring oleh propaganda politik menjelang pemilu. “Sistem yang membiarkan rakyat bodoh dan miskin adalah sistem yang menguntungkan mereka yang berkuasa,” kata Ahok.

Kritik ini membuka kembali diskursus klasik mengenai literasi informasi sebagai instrumen emansipasi sosial. Ketika masyarakat memiliki kedaulatan digital, mereka mampu memverifikasi klaim politik secara mandiri, melacak rekam jejak kebijakan melalui basis data terbuka, dan mengorganisasi gerakan sipil secara efektif. Sebaliknya, ketergantungan sipil pada bantuan yang bersifat karitatif cenderung melestarikan hubungan patron-klien yang rentan dieksploitasi dalam kontestasi elektoral.

Pernyataan tersebut memantik perdebatan luas di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik Ahok menyentuh persoalan mendasar tentang hubungan pendidikan dan kekuasaan di Indonesia. Selama bertahun-tahun, berbagai program bantuan sosial memang sering dipuji sebagai bentuk kepedulian negara, tetapi di sisi lain muncul kritik bahwa negara terlalu fokus pada bantuan jangka pendek dibanding pembangunan kapasitas masyarakat.

Dalam konteks itu, Ahok membandingkan Chromebook dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, negara lebih memilih program yang bersifat konsumtif dan cepat terasa secara politik daripada investasi jangka panjang di bidang pendidikan digital. “Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi ke mana-mana?” sindirnya.

Meski demikian, pandangan Ahok juga menuai kritik. Banyak pengamat menilai membenturkan MBG dengan digitalisasi pendidikan adalah pendekatan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Masalah gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama terkait stunting dan kualitas kesehatan anak usia sekolah. Dalam banyak penelitian, kemampuan belajar anak memang berkaitan erat dengan kondisi gizi mereka.

Data kesehatan nasional menunjukkan bahwa prevalensi tengkes (stunting) dan malnutrisi kronis masih membayangi potensi kognitif generasi muda Indonesia. Berdasarkan kajian kedokteran anak dan ekonomi pembangunan, defisit nutrisi pada masa pertumbuhan dapat mengakibatkan atrofi otak yang permanen, yang pada gilirannya menurunkan skor IQ dan kapasitas penyerapan logika matematika di sekolah. Tanpa asupan protein dan mikronutrien yang memadai, perangkat teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu dioperasikan secara optimal oleh anak yang mengalami kelelahan kronis akibat kelaparan tersembunyi (hidden hunger).

Karena itu, sejumlah pihak menilai kedua program tersebut seharusnya tidak dipertentangkan. Pendidikan digital dan pemenuhan gizi mestinya berjalan beriringan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Sinergi antarkebijakan ini sebenarnya merupakan prasyarat mutlak untuk meloloskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Pemenuhan gizi di dalam piring makan adalah fondasi biologis, sedangkan literasi digital melalui perangkat teknologi adalah akselerator intelektualnya. Keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama dalam pembangunan modal manusia (human capital).

Namun Ahok kembali mengkritik cara pemerintah menggunakan survei publik sebagai legitimasi program bantuan sosial. “Rakyat suka makanan itu jadi legitimasi. Mereka juga pintar. Dia survei, Pak,” katanya. Menurutnya, ketika masyarakat tidak pernah diberi akses terhadap pilihan yang lebih besar dan lebih transformatif, maka preferensi publik tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran utuh. Dalam pandangannya, keterbatasan informasi dapat membuat masyarakat hanya memilih apa yang tersedia di depan mata.

Fenomena ini dalam teori kebijakan publik sering disebut sebagai bounded rationality atau rasionalitas yang terbatas, di mana keputusan dan pilihan masyarakat dibentuk oleh batas informasi serta urgensi kebutuhan pemenuhan hidup mendasar (survival mode). Ketika kebutuhan dasar fisik belum terpenuhi secara stabil, agenda-agenda pembangunan jangka panjang yang bersifat abstrak, seperti kedaulatan siber dan literasi data, cenderung tergeser oleh prioritas bertahan hidup hari demi hari.

Di sisi lain, polemik Chromebook juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola anggaran. Kritik terhadap proyek digitalisasi pendidikan muncul karena banyak daerah dinilai belum memiliki infrastruktur internet dan listrik yang memadai. Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas distribusi Chromebook ke sekolah-sekolah yang bahkan masih kesulitan akses jaringan dasar.

Laporan akuntabilitas dari berbagai lembaga pengawas anggaran kerap menyoroti adanya jeda realisasi (time lag) antara pengadaan barang dengan kesiapan ekosistem di lapangan. Di beberapa wilayah terpencil, tumpukan perangkat teknologi sering kali belum dapat dioptimalkan akibat keterbatasan daya listrik sekolah atau ketiadaan menara pemancar sinyal (BTS) yang berfungsi stabil. Kondisi ini menegaskan bahwa intervensi teknologi tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa pembenahan suprastruktur pendukungnya.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa masalahnya tentang kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Seperti soal infrastruktur, kualitas guru, pengawasan anggaran, hingga kemampuan birokrasi menjalankan transformasi digital.

Terkait kasus hukum yang menyeret Nadiem Makarim, Ahok kembali menegaskan bahwa ia tidak sedang membela individu tertentu. Ia hanya mempertanyakan logika kriminalisasi kebijakan publik tanpa bukti aliran dana pribadi. “Ini soal profesionalisme. Menteri kan enggak pernah nyentuh anggaran, kecuali dia nyuruh atau terima,” ujar Ahok.

Ia juga menyinggung bahwa hasil pemeriksaan PPATK disebut tidak menemukan aliran dana ke Nadiem. Karena itu, menurut Ahok, harus dibedakan antara kebijakan yang dianggap gagal dengan tindakan korupsi yang memang memiliki unsur keuntungan pribadi.

Dalam koridor hukum administrasi negara, diskursus mengenai pemisahan antara risiko kebijakan (policy risk) dan tindakan koruptif (malfeasance) merupakan hal yang sangat fundamental. Penegakan hukum yang terlampau agresif terhadap wilayah diskresi kebijakan kekosongan hukum tak jarang memicu fenomena kelumpuhan birokrasi (bureaucratic paralysis), di mana para pengambil kebijakan menjadi enggan melakukan inovasi progresif karena dibayangi ketakutan akan kriminalisasi administrasi.

Polemik Chromebook dan MBG memperlihatkan pertarungan dua cara pandang tentang masa depan bangsa. Di satu sisi ada pendekatan yang menekankan bantuan langsung untuk menjawab kebutuhan hari ini. Di sisi lain ada gagasan tentang investasi pendidikan dan teknologi yang dampaknya mungkin tidak instan, tetapi dapat mengubah kualitas hidup dalam jangka panjang.

Pertarungan paradigma ini membawa kita pada sebuah refleksi mengenai esensi dari keadilan sosial. Apakah keadilan diukur dari seberapa banyak bantuan yang didistribusikan negara ke tangan rakyatnya, atau seberapa mandiri rakyat tersebut dilepaskan dari ketergantungan terhadap bantuan negara? Sebuah bangsa yang besar tidak dirancang untuk berdiri di atas fondasi jaring pengaman sosial yang permanen, melainkan di atas pijakan masyarakat yang merdeka secara ekonomi dan berdaya secara intelektual.

Ahok menutup pandangannya dengan kesimpulan yang tajam bahwa bangsa ini sedang memilih apakah ingin membangun rakyat yang mandiri secara intelektual atau mempertahankan masyarakat yang terus bergantung pada belas kasihan kekuasaan.

MBG mungkin memberi makan hari ini. Tetapi pendidikan dan akses teknologi dapat mengubah nasib seseorang seumur hidup. Dan mungkin, kegelisahan terbesar dari seluruh perdebatan ini bukan sekadar soal laptop atau makanan gratis, melainkan tentang satu pertanyaan akan seberapa serius negara benar-benar mewujudkan agar rakyat mampu berpikir kritis, bebas, dan tidak mudah dikendalikan? (Red)