Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026, di Jakarta berlangsung tak seperti biasanya. Aksi buruh terbelah di dua titik utama: kawasan Monumen Nasional (Monas) dan depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perpecahan ini melibatkan sejumlah konfederasi serikat pekerja dengan pendekatan berbeda. Sebagian memilih menghadiri perayaan bersama Presiden Prabowo Subianto di Monas, sementara kelompok lain turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan di depan DPR. Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah kondisi tersebut mencerminkan pergeseran strategi gerakan buruh dalam merespons kebijakan pemerintah yang dinilai semakin akomodatif, sekaligus menjadi penanda arah baru perjuangan buruh ke depan?

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung solid dalam aksi massa, May Day 2026 memperlihatkan fragmentasi. Di satu sisi, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memilih pendekatan kolaboratif dengan menghadiri acara “May Day Fiesta” di Monas. Di sisi lain, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti KASBI dan FPBI tetap menggelar demonstrasi di DPR dengan membawa tuntutan struktural.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyebut kehadiran Presiden sebagai bentuk perhatian negara terhadap buruh. Ia bahkan mengisyaratkan adanya kebijakan baru yang akan diumumkan. “Ada kaitannya dengan ojek online, ratifikasi ILO, dan kebijakan kesejahteraan buruh,” ujarnya dalam konferensi pers, 29 April 2026. Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa pemerintah tengah berupaya merangkul gerakan buruh melalui jalur formal dan simbolik.

Dalam pidatonya di Monas, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Ia menegaskan komitmen negara untuk melindungi pekerja dari ancaman PHK. “Saya akan bela kepentingan buruh, yang diancam PHK kita akan bela dan melindungi kalian,” kata Prabowo di hadapan ribuan massa. Bahkan, ia menambahkan bahwa negara siap mengambil alih perusahaan yang tidak mampu bertahan demi menjaga nasib pekerja.

Namun, pendekatan pemerintah ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua kelompok buruh. Ketua KASBI, Sunarno, menilai perayaan di Monas sarat dengan kepentingan politik. “Perayaan May Day di Monas menurut kami syarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa aksi di DPR merupakan bentuk sikap independen yang menjaga jarak dari kekuasaan agar tetap kritis.

Sekitar 10 ribu massa diperkirakan turun dalam aksi di depan DPR, mengusung tema “May Day bersama Rakyat”. Mereka menuntut isu-isu klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, seperti penghapusan sistem outsourcing, upah layak, serta perlindungan tenaga kerja informal. Di tengah meningkatnya fleksibilitas pasar kerja dan ketidakpastian ekonomi global, tuntutan tersebut tetap relevan.

Data terbaru dari sejumlah lembaga ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tantangan buruh di Indonesia masih signifikan. Tingkat pekerja informal masih mendominasi, sementara praktik alih daya (outsourcing) dan kontrak jangka pendek terus meluas. Di sisi lain, pemerintah memang mulai mendorong ratifikasi sejumlah konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai langkah progresif, meski implementasinya masih dipertanyakan.

Di sinilah letak paradoks May Day 2026. Negara tampak hadir dengan berbagai kebijakan dan simbol keberpihakan, tetapi pada saat yang sama memunculkan kekhawatiran akan melemahnya daya kritis gerakan buruh. Sebagian melihat keterlibatan dalam lingkaran kekuasaan sebagai strategi pragmatis untuk mempercepat perubahan. Namun sebagian lain menganggap kedekatan itu justru berisiko mengaburkan garis antara perjuangan dan kompromi.

Perpecahan lokasi antara Monas dan DPR barangkali bukan sekadar soal lokasi kumpulan massa, melainkan cermin perbedaan paradigma tentang arah gerakan perubahan yang harus diperjuangkan antara dari dalam sistem dan melalui tekanan dari luar. Sejarah gerakan buruh menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran, tetapi keseimbangan di antara keduanya kerap rapuh.

May Day 2026 merupakan peringatan tahunan yang mencerminkan dinamika relasi antara negara dan rakyat pekerja. Ketika sebagian buruh berdiri di panggung perayaan bersama penguasa, dan sebagian lainnya tetap bertahan di jalanan, pertanyaan yang tersisa apakah solidaritas masih menjadi fondasi utama perjuangan, atau ia perlahan tergantikan oleh strategi yang saling berseberangan?

Di tengah hiruk-pikuk pidato, janji, dan demonstrasi, Hari Buruh tahun ini mengajarkan satu hal bahwa perjuangan tidak selalu berjalan dalam satu barisan. Kadang ia pecah, berbelok, bahkan saling berhadapan. Namun justru di situlah masa depan gerakan buruh sedang ditentukan, apakah tetap menjadi suara yang merdeka, atau bertransformasi menjadi bagian dari kekuasaan yang sebelumnya ia kritisi. (Red)