Ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia yang tergabung dalam BEM UI menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, dengan tujuan mendesak pemerintah memperbaiki arah kebijakan pendidikan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik. Sekitar 200–300 mahasiswa dari 15 fakultas turut serta, bergabung dengan sejumlah aliansi mahasiswa lain di kawasan ibu kota.

Sejak pagi, mahasiswa berkumpul di Lapangan FISIP UI, Depok, mengenakan jaket kuning khas mereka. Spanduk-spanduk bernada kritik tampak dibentangkan mulai dari sindiran terhadap kebijakan pemerintah hingga seruan menjaga marwah pendidikan. Aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap semakin menjauh dari prinsip dasar pendidikan sebagai ruang pembebasan.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Ia mengkritik wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar. “Bukannya pemerintah memperbaiki kebijakan pendidikan, tapi malah mencari jalan alternatif untuk menutup program studi yang dianggap tidak relevan. Padahal itu tidak tepat,” ujarnya.

Selain itu, isu anggaran menjadi sorotan utama. Menurutnya, terdapat kecenderungan pengalihan anggaran pendidikan untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai berpotensi menggerus prioritas utama sektor pendidikan. “Masih ada kanibalisasi anggaran pendidikan untuk MBG. Ini berdampak pada kesejahteraan dosen, guru, dan mahasiswa,” tambahnya.

Dalam aksinya, BEM UI mengajukan lima tuntutan utama. Pertama, menolak pengalihan anggaran pendidikan untuk program di luar sektor pendidikan. Kedua, mendesak peningkatan kesejahteraan guru, guru honorer, dosen, serta tenaga kependidikan. Ketiga, mendorong kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas dan inklusif. Keempat, menciptakan ruang kampus yang aman dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kelima, menolak komersialisasi pendidikan yang dinilai mempersempit akses bagi kelompok rentan.

Aksi ini juga terhubung dengan gerakan yang lebih luas. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi “Me(i) Lawan” turut menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyuarakan tuntutan serupa, termasuk penolakan terhadap rencana penghapusan program studi di perguruan tinggi negeri.

Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki argumen berbeda. Sejumlah pejabat pendidikan sebelumnya menyatakan bahwa penataan program studi dilakukan untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri dan memperkuat daya saing nasional. Kebijakan efisiensi anggaran juga disebut sebagai langkah strategis agar program-program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

Seorang analis kebijakan pendidikan dari BRIN, misalnya, menyebut bahwa reformasi pendidikan memang memerlukan penyesuaian struktural.

“Penyesuaian program studi adalah bagian dari reformasi agar lulusan lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, implementasinya harus transparan dan tidak mengorbankan akses pendidikan,” ujarnya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa perdebatan soal arah pendidikan nasional tidak sesederhana hitam-putih. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan yang terlalu pragmatis justru mengikis fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan nalar kritis dan kemanusiaan.

Di titik inilah demonstrasi mahasiswa menemukan relevansinya. Ia bukan sekadar aksi jalanan, melainkan bentuk interupsi moral terhadap negara. Sebab pendidikan, dalam maknanya yang paling dalam, bukan hanya soal mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang mampu berpikir, meragukan, dan membayangkan masa depan.

Hari itu, di bawah terik Jakarta, jaket kuning bukan sekadar simbol identitas kampus. Ia menjadi penanda kegelisahan bahwa di tengah segala jargon kemajuan, ada pertanyaan mendasar yang belum selesai dijawab: untuk siapa sebenarnya pendidikan ini diselenggarakan? (Red)