Terjadi lonjakan permohonan pindah domisili setelah diberlakukannya kewajiban KTP Batam sebagai syarat utama mengurus kartu pencari kerja atau AK1. Kebijakan ini mendorong puluhan warga dari berbagai daerah mengurus administrasi kependudukan setiap hari di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam sehari jumlah permohonan pindah masuk mencapai sekitar 50 hingga 70 dokumen. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana identitas kependudukan kini bukan sekadar data administratif melainkan pintu masuk ke dunia kerja dan penghidupan.

Fenomena tersebut memperlihatkan perubahan wajah Batam sebagai kawasan industri yang terus menarik arus migrasi. Kota ini sejak lama dikenal sebagai magnet tenaga kerja karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia serta pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah mulai menertibkan administrasi kependudukan dengan lebih ketat. Salah satu kebijakan yang paling terasa adalah kewajiban memiliki KTP lokal untuk mengakses layanan ketenagakerjaan formal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy menyatakan lonjakan permohonan masih dalam batas yang bisa ditangani. Ia menegaskan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya tanpa hambatan berarti. "Untuk pemberkasan permohonan semuanya berjalan normal seperti biasa. Setiap hari lebih kurang 50 hingga 70 dokumen untuk pindah masuk ke Batam" ujarnya saat dikonfirmasi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong tertib administrasi kependudukan berbasis sistem digital. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kependudukan terus ditingkatkan melalui integrasi sistem dan penggunaan identitas berbasis elektronik. Batam menjadi salah satu daerah yang aktif mengadopsi layanan berbasis barcode dan sistem daring untuk mempercepat proses administrasi.

Namun di balik klaim kelancaran layanan tersimpan cerita berbeda dari warga. Kei seorang mahasiswi di Batam mengaku telah mengikuti prosedur resmi untuk mengurus KTP yang hilang melalui sistem digital. Harapannya proses menjadi lebih cepat justru berujung pada ketidakpastian panjang. "Saya kira dengan kebijakan pengisian form lewat barcode ini prosesnya bisa lebih cepat. Jadi saya ikuti saja instruksinya" ujarnya. Namun penuturannya, hingga dua tahun berlalu ia mengaku belum mendapat kejelasan.

"Nyatanya sampai detik ini tidak ada saya dipanggil atau dihubungi. Untuk mengurus PIN ATM buka rekening sampai registrasi lainnya jadi tidak bisa karena KTP saya belum ada" katanya. Kisah yang dialami Kei menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Dalam banyak kasus transisi ke sistem baru justru memunculkan kesenjangan antara prosedur formal dan kapasitas implementasi. 

Pengamat kebijakan publik menilai persoalan administrasi kependudukan seringkali bukan pada regulasi melainkan pada konsistensi pelayanan dan pengawasan. Di sisi lain muncul sebab dugaan praktik percaloan di sekitar kantor pelayanan. Sejumlah warga mengaku ditawari jalur cepat dengan biaya ratusan ribu rupiah tanpa harus melengkapi syarat formal. Praktik ini mencerminkan adanya celah dalam sistem pelayanan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Menanggapi hal tersebut Sri Miranthy menegaskan komitmen instansinya untuk memberikan layanan gratis dan mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara. "Semua layanan di Disdukcapil tidak dipungut biaya. Kami minta masyarakat tidak tergoda calo" tegasnya.

Pandangan berbeda muncul dari kalangan aktivis pelayanan publik yang menilai bahwa keberadaan calo seringkali merupakan gejala dari sistem yang belum sepenuhnya transparan dan responsif. Mereka berpendapat bahwa selama warga masih mengalami ketidakpastian waktu dan prosedur maka praktik perantara akan sulit dihilangkan.

Di tingkat nasional isu ini juga menjadi perhatian. Ombudsman Republik Indonesia dalam beberapa laporan tahun terakhir menyoroti masih adanya maladministrasi dalam layanan kependudukan di berbagai daerah termasuk keterlambatan dan kurangnya kejelasan informasi kepada masyarakat.

Persoalan KTP di Batam tidak hanya berbicara tentang dokumen identitas tetapi tentang akses terhadap kehidupan yang lebih layak. Ketika selembar kartu menjadi syarat utama untuk mencari pekerjaan, membuka rekening bank, atau sekadar membuktikan diri sebagai warga, maka pelayanan birokrasi menjadi penentu siapa yang bisa melangkah cepat atau terlambat memasukan berkas lamaran pekerjaan.

Batam hari ini berdiri di persimpangan antara kebutuhan akan ketertiban administrasi dan tuntutan pelayanan yang manusiawi. Di satu sisi pemerintah berupaya menata sistem agar lebih rapi dan terintegrasi. Di sisi lain warga menuntut kepastian dan keadilan dalam pelayanan.

Di tengah antrean panjang dan formulir yang terus diisi berulang, ada satu pertanyaan yang perlahan mengemuka apakah negara hadir sebagai pelayan yang memudahkan, atau justru sebagai gerbang yang harus dilalui dengan kesabaran tanpa batas. (Red)