Tahanan Hamil dan Dugaan Rencana Aborsi, Tiga Eks Polisi Dompu Masuk Penyidikan Polda NTB

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih penyelidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual...

Tahanan Hamil dan Dugaan Rencana Aborsi, Tiga Eks Polisi Dompu Masuk Penyidikan Polda NTB

14 Nov 2026
137 x Dilihat
Share :

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih penyelidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan berinisial DR yang hamil saat berada dalam tahanan Polsek Dompu. Langkah ini dilakukan setelah mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, bersama dua anggota lainnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang kode etik pada 9 November 2026. Pengusutan pidana kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTB.

Pengambilalihan perkara tersebut menandai babak baru kasus yang tidak hanya menyangkut pelanggaran disiplin internal kepolisian, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap seseorang yang berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan bahwa laporan yang sebelumnya diterima Polres Dompu telah dialihkan ke Polda NTB. Penanganannya dilakukan melalui penyelidikan bersama dengan Polres Dompu. "Iya ditarik ke Ditres PPA-PPO. Jadi, untuk LP (laporan polisi) sedang ditangani oleh Ditres PPA-PPO," kata Kholid, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip detikBali.

Menurut Kholid, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sejumlah saksi masih diperiksa untuk mendalami peristiwa yang terjadi selama DR berada dalam tahanan. Pengalihan penanganan ini menjadi penting mengingat dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian yang memiliki kewenangan atas lingkungan tempat korban ditahan. Karena itu, proses penyidikan membutuhkan keterbukaan, kehati-hatian, dan jaminan agar kepentingan korban tidak terabaikan.

Sebelum perkara pidananya ditangani lebih lanjut, Polda NTB telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap tiga personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri. Mereka adalah mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani, mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman, dan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polres Dompu, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.

Ketiganya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Senin (9/11/2026). Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada peristiwa kehamilan DR, tetapi juga pada sejumlah tindakan dan keterlibatan masing-masing personel yang terungkap dalam pemeriksaan.

Dalam persidangan etik, Sarbani dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR ketika perempuan tersebut masih berstatus tahanan. Peristiwa itu disebut berlangsung pada 28 Juli 2026 dan berlanjut pada Agustus 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Mohammad Kholid sebelumnya menyebut, Sarbani juga mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor kepolisian. Fakta lain yang terungkap ialah adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR. "Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut," ujar Kholid.

Sementara itu, Aiptu Taufikurahman dinyatakan terbukti terlibat dalam rangkaian pelanggaran etik, termasuk mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu dan membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Sarbani dan DR.

Adapun Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR. Dalam pemeriksaan etik juga terungkap bahwa yang bersangkutan masih terikat perkawinan secara hukum dan agama. Perkara ini tidak semata-mata memperlihatkan pelanggaran oleh seorang pimpinan kepolisian, tetapi juga persoalan pengawasan dan tanggung jawab personel lain yang seharusnya memastikan keamanan serta perlindungan tahanan.

Kasus DR menyisakan persoalan yang lebih mendasar daripada pelanggaran etik individual, yakni ketimpangan relasi kuasa antara petugas dan orang yang berada dalam tahanan. Sebagai tahanan, DR berada dalam situasi yang tidak setara dengan aparat yang menguasai ruang penahanan, memiliki kewenangan mengatur aktivitas, dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Kondisi tersebut membuat dugaan hubungan seksual antara petugas dan tahanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hubungan pribadi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam siaran pers memperingati Hari Pemasyarakatan 2025, pernah mengingatkan bahwa relasi kuasa antara petugas dan tahanan perempuan berpotensi membuka ruang terjadinya kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Komisioner Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan, "Fakta kasus memperlihatkan, kekerasan seksual yang dialami oleh tahanan perempuan justru dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa dan wewenang yang seharusnya menjadi pelindung mereka."

Pandangan tersebut relevan untuk menjadi kerangka evaluasi dalam kasus Dompu. Status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak menghilangkan haknya atas perlindungan tubuh, martabat, dan keselamatan selama menjalani penahanan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, maupun pemanfaatan kerentanan dan ketidaksetaraan sebagai salah satu unsur tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta bagi pelaku yang menyalahgunakan kedudukan atau wewenang maupun memanfaatkan kerentanan dan ketergantungan seseorang untuk menggerakkan orang tersebut melakukan atau membiarkan terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul.

Penerapan pasal terhadap perkara Dompu tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur pidana, dan fakta hukum yang terungkap dalam proses peradilan. Polda NTB menyebut keputusan PTDH sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menindak pelanggaran berat anggotanya. Kholid menyatakan majelis sidang etik telah mengambil keputusan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemecatan tentu bukan menjadi akhir dari penanganan perkara. Sanksi etik merupakan mekanisme pertanggungjawaban profesi, sedangkan dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum tersendiri. Pengambilalihan penyidikan oleh Ditres PPA-PPO Polda NTB perlu diikuti langkah konkret untuk menjamin keamanan dan pemulihan DR. Pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pendalaman dugaan rencana pengguguran kandungan, dan penelusuran kemungkinan keterlibatan pihak lain harus dilakukan secara profesional.

Perlindungan terhadap korban juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan perkara. Pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, serta perlindungan identitas merupakan bagian penting dari proses pemulihan. Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa ruang tahanan bukan wilayah tanpa pengawasan hukum. Seseorang yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak asasi yang wajib dihormati, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat institusi menjatuhkan hukuman kepada anggotanya, tetapi juga oleh kesediaannya mengungkap seluruh fakta, memastikan pertanggungjawaban pidana, dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dalam perkara Dompu, ujian sesungguhnya bagi Polda NTB bukan sekadar memecat tiga personel, melainkan memastikan bahwa proses hukum berjalan tuntas dan hak-hak DR benar-benar terlindungi. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll