Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengungkap dugaan perdagangan orang bermodus perekrutan tentara bayaran Rusia setelah menemukan sedikitnya 17 warga negara Indonesia (WNI) diberangkatkan ke Rusia sepanjang Juli-November 2026. Para calon kombatan tersebut dijanjikan nilai kontrak sekitar Rp500 juta dan gaji bulanan Rp50 juta untuk bergabung dalam dinas militer Rusia di tengah perang melawan Ukraina.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana tawaran pekerjaan dengan imbalan besar dapat menjadi pintu masuk perekrutan lintas negara yang berujung pada keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata. Persoalannya bukan hanya soal siapa yang mengirim dan menerima keuntungan dari perekrutan tersebut, tetapi juga bagaimana keselamatan dan hak-hak para WNI yang sudah berada di wilayah perang dapat dijamin.
Polda DIY menetapkan seorang pria berinisial KRF (27), warga Ciamis, Jawa Barat, sebagai tersangka. Ia ditangkap di kawasan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pada 16 November 2026 dan mulai ditahan sehari kemudian. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Ajun Komisaris Besar Sandityo Mahardika, mengatakan KRF berperan sebagai penghubung antara agen perekrutan di Rusia dan calon kombatan di Indonesia.
"Tersangka ini melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana orang ini melakukan tindak pidana mengirimkan kurang lebih 17 orang warga negara Indonesia untuk dijadikan komponen cadangan atau kombatan untuk berperang di Ukraina dan Rusia," kata Sandityo di Markas Polda DIY, Jumat, 20 November 2026.
Menurut penyelidikan awal, perekrutan dilakukan melalui media sosial dan jaringan pertemanan. KRF mencari orang-orang yang tertarik dengan tawaran menjadi tentara Rusia, kemudian menghubungkan mereka dengan agen yang berada di negara tersebut. Jaringan itu diduga bekerja berdasarkan kebutuhan personel. Agen di Rusia menghubungi KRF ketika membutuhkan tambahan calon kombatan. Selanjutnya, KRF mencari orang yang bersedia diberangkatkan.
Dari setiap orang yang berhasil direkrut dan menandatangani kontrak, KRF disebut memperoleh imbalan sekitar US$1.000 atau setara Rp18 juta. Dengan demikian, perekrutan tersebut tidak hanya menawarkan keuntungan kepada calon kombatan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi perantara.
Dari 17 WNI yang diberangkatkan, satu orang diketahui berasal dari Yogyakarta. Polisi menyebut para calon kombatan dijanjikan kontrak sekitar Rp500 juta dengan gaji bulanan Rp50 juta. Nilai kontrak tersebut disebut dibayarkan secara bertahap. Besarnya imbalan yang ditawarkan masih belum menjawab sejumlah pertanyaan penting mengenai hubungan kerja, kepastian pembayaran, jaminan keselamatan, hingga konsekuensi hukum ketika seseorang terlibat dalam peperangan di negara lain.
Persoalan semakin rumit karena para WNI tersebut diberangkatkan menggunakan visa wisata, bukan visa kerja. Mereka melakukan perjalanan udara secara terpisah dengan transit melalui Kuala Lumpur, Malaysia, atau Singapura.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta, Ajun Komisaris Wahyu Aji Wibowo, menjelaskan bahwa KRF aktif mendekati orang-orang yang menunjukkan ketertarikan terhadap perekrutan tentara Rusia di media sosial. Setelah calon kombatan menyatakan bersedia, KRF meneruskan komunikasi kepada agen di Rusia. Agen tersebut kemudian melakukan klarifikasi dan mengatur tiket perjalanan. Sementara pengurusan paspor dan visa dilakukan oleh masing-masing calon.
Pola tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam jaringan perekrutan. Perantara di Indonesia mencari calon, sedangkan agen di Rusia mengurus proses lanjutan hingga keberangkatan. Polisi juga menemukan komunikasi antara KRF dan sejumlah WNI yang sudah tiba di Rusia. Beberapa di antaranya mengabarkan bahwa mereka telah dijemput dan mengenakan seragam militer Rusia.
"Ada beberapa yang sudah mengabarkan. Dan bilang saya sudah sampai dengan selamat, sudah dijemput," kata Wahyu. Dalam salah satu percakapan yang diperlihatkan kepada wartawan, seorang WNI bahkan mengabarkan telah aktif sebagai tentara Rusia. Namun polisi mengakui belum mengetahui secara pasti kondisi seluruh 17 orang tersebut, termasuk keberadaan mereka saat ini dan apakah semuanya telah diterjunkan ke medan pertempuran.
Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pelatihan atau pembekalan militer sebelum para WNI diberangkatkan. Kepastian mengenai isi kontrak, mekanisme penempatan, dan bentuk keterlibatan masing-masing orang juga masih diperlukan.
Pengungkapan kasus di Yogyakarta tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian terhadap laporan perekrutan WNI untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Pada September 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sedang memverifikasi informasi mengenai delapan WNI yang disebut dalam laporan intelijen Ukraina telah bergabung dengan militer Rusia.
Yusril menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan masing-masing orang. "Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi," kata Yusril pada 2 September 2026.
Sikap tersebut penting karena tidak semua WNI yang bergabung dengan militer asing otomatis memiliki latar belakang dan proses perekrutan yang sama. Ada kemungkinan seseorang secara sadar memilih dinas militer di luar negeri, sementara orang lain bisa saja direkrut melalui informasi pekerjaan yang menyesatkan atau mengalami eksploitasi.
Pembedaan itu juga menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan lintas kementerian pada November 2026. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K Koba, meminta agar penanganan kasus tidak disamaratakan. "Pemerintah perlu membedakan antara WNI yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan WNI yang diduga menjadi korban perekrutan melalui penipuan atau perdagangan orang," kata Koba sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 7 November 2026.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan pemerintah telah meminta Rusia melalui jalur diplomatik agar memastikan tidak ada WNI yang direkrut ke dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya. Permintaan tersebut juga mencakup pencegahan praktik perekrutan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
Dalam perkembangan lain, kepolisian melalui Bareskrim Polri juga mengungkap bahwa kasus perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia memiliki jangkauan lebih luas. Pada 20 November 2026, Polri menyebut terdapat 58 WNI yang menjadi korban dalam kasus perekrutan dengan modus serupa yang ditangani kepolisian secara nasional.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup ditangani sebagai perkara pidana yang berdiri sendiri di Yogyakarta. Dibutuhkan pemetaan jaringan perekrut, perantara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga penempatan di Rusia.
Dalam perkara ini, KRF dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Pasal-pasal tersebut menjadi dasar penyidik untuk mengusut dugaan perekrutan dan pengiriman orang melalui mekanisme yang diduga melanggar ketentuan hukum. Pembuktian unsur tindak pidananya tetap harus dilakukan melalui proses peradilan, termasuk menelusuri bentuk eksploitasi, hubungan antara perekrut dan agen di luar negeri, dan keuntungan yang diperoleh para pihak.
Sementara penggunaan visa wisata untuk perjalanan yang berujung pada pekerjaan militer patut menjadi perhatian serius. Dokumen perjalanan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan status hubungan kerja maupun memberikan perlindungan yang diperlukan bagi seseorang yang akan ditempatkan di wilayah konflik. Pemerintah perlu memastikan apakah para WNI memahami isi kontrak yang ditandatangani, mengetahui risiko penugasan, dan memiliki akses terhadap bantuan konsuler. Apabila ditemukan korban penipuan atau eksploitasi, upaya penyelamatan dan pemulangan harus menjadi bagian dari penanganan, bukan sekadar persoalan administratif.
Polda DIY menyatakan akan menyampaikan temuan perkara kepada kementerian terkait untuk memetakan kondisi 17 WNI yang sudah berada di Rusia sekaligus mencegah perekrutan serupa. Langkah tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, kepolisian, serta instansi yang menangani perlindungan pekerja migran. Pemerintah juga perlu memastikan komunikasi dengan para WNI tetap terjaga agar kondisi dan kebutuhan mereka dapat diketahui.
Di balik janji kontrak Rp500 juta dan gaji Rp50 juta setiap bulan, terdapat risiko kehilangan kebebasan, keselamatan, bahkan nyawa. Perang bukanlah pekerjaan biasa yang dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya penghasilan atau nilai kontrak. Karenanya pengungkapan jaringan perekrutan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan warga Indonesia dari praktik penempatan kerja yang tidak transparan. Negara tidak cukup hanya menangkap perantara setelah warga telanjur berangkat. Negara juga harus hadir memastikan setiap tawaran pekerjaan di luar negeri tidak berubah menjadi jalan menuju eksploitasi dan bahaya yang tidak pernah dipahami sejak awal. (Red)