Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan ekosistem laut dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Kebijakan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 itu menjadi perhatian publik setelah peta wilayah pertambangan tersebut diketahui mencakup perairan di sekitar kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat terakhir badak Jawa.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kemungkinan eksploitasi sumber daya mineral. Lebih jauh, kebijakan tersebut menguji konsistensi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting bagi Indonesia dan dunia.
Pemerintah sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa kawasan daratan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan. Penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitarnya. Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di dalam kawasan taman nasional maupun di perairan sekitarnya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan wilayah pertambangan tersebut. Menurutnya, wilayah pertambangan di Banten terbagi menjadi tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
"Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP, WPR, dan Wilayah Pencadangan," kata Ari, Senin (16/11/2026). Tetapi ia menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk langsung melakukan kegiatan pertambangan. Setiap rencana pemanfaatan wilayah tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan perizinan yang berlaku.
"Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang," ujarnya.
Kementerian ESDM kemudian memperjelas kedudukan kebijakan tersebut melalui siaran pers pada 17 November 2026. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyebut penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon bukan kebijakan baru yang muncul pada 2026. Menurut penjelasannya, proses pengusulan wilayah pertambangan di perairan Banten telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkannya melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Usulan tersebut selanjutnya masuk dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 memperbarui ketentuan sebelumnya sekaligus mencabut keputusan tahun 2022. Dengan demikian, penetapan pada Februari 2026 merupakan bagian dari pembaruan tata kelola wilayah pertambangan, bukan pertama kalinya perairan tersebut masuk dalam perencanaan pertambangan.
Dwi Anggia menegaskan bahwa penetapan WUP tidak dapat disamakan dengan pemberian izin eksploitasi. "Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujarnya. Ia menjelaskan, sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam WUP.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya. Kementerian ESDM juga menyebut bahwa proses penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Pemerintah memastikan penetapan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK. Nsmun penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai batas geografis wilayah WUP, jenis mineral yang menjadi potensi pertambangan, dan bagaimana risiko ekologisnya akan dikendalikan apabila suatu saat ada permohonan kegiatan usaha di kawasan perairan tersebut.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Penetapan suatu wilayah dalam peta pertambangan mungkin belum menimbulkan kerusakan lingkungan secara langsung. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu diuji berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan hanya kelayakan geologis dan administratif.
Penolakan terhadap penetapan perairan Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan juga datang dari masyarakat setempat. Adi Suhardi, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, menyatakan keberatan karena khawatir aktivitas pertambangan akan mengganggu ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan.
"Saya sebagai warga asli Sumur yang telah puluhan tahun hidup di sini menolak dengan keras dan tegas rencana Menteri ESDM. Kalau ada pertambangan jelas-jelas akan merusak ekosistem dan pasti berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan di sini," kata Adi, Selasa (17/11/2026), sebagaimana diberitakan BantenNews.
Ia menilai perairan sekitar Ujung Kulon bukan hanya bagian dari lingkungan alam yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi ruang hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari hasil laut. Adi bahkan mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi. Menurutnya, masyarakat dapat berhadapan dengan proses hukum ketika melakukan aktivitas yang dianggap merusak kawasan hutan, sementara pemerintah justru menetapkan wilayah perairan di sekitarnya sebagai WUP.
"Warga Sumur banyak yang berhadapan dengan hukum hanya gara-gara menebang satu batang pohon di kawasan TNUK karena kawasan yang dilindungi, tapi pemerintah malah ingin melegalkan pengrusakan alam besar-besaran," ujarnya. Ia mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap proses pengambilan keputusan. Adi juga menyatakan warga siap menyampaikan penolakan melalui aksi unjuk rasa apabila kebijakan itu berlanjut ke tahap pembukaan kegiatan pertambangan.
Kekhawatiran tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Penetapan WUP memang belum berarti kegiatan pertambangan akan berlangsung, sehingga anggapan bahwa kerusakan lingkungan sudah terjadi tidak dapat dibenarkan. Namun, suara masyarakat pesisir juga tidak bisa diabaikan hanya karena izin operasional belum diterbitkan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut merupakan kelompok yang berpotensi paling awal merasakan perubahan kondisi lingkungan laut. Penurunan kualitas perairan, perubahan habitat biota laut, maupun gangguan terhadap wilayah tangkap nelayan dapat berdampak langsung pada kehidupan ekonomi mereka apabila kegiatan ekstraktif kelak benar-benar dilakukan. Pentingnya perlindungan Ujung Kulon tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis internasional.
Taman Nasional Ujung Kulon memiliki sejarah panjang. Kawasan ini mulai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan setelah ahli botani asal Jerman, F. Junghuhn, melakukan ekspedisi pengumpulan tumbuhan tropis pada 1846. Upaya perlindungannya mulai diperkuat pada 1921 ketika Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui Surat Keputusan Nomor 60 tanggal 16 November 1921.
Perlindungan tersebut kemudian mengalami penguatan melalui berbagai kebijakan kehutanan hingga penetapan kawasan taman nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 5 Mei 2014, luas TNUK ditetapkan mencapai 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Nilai penting kawasan ini juga diakui secara internasional. UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991. Kawasan tersebut memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang penting bagi keanekaragaman hayati Pulau Jawa, sekaligus menjadi habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di alam liar.
Keberadaan badak Jawa membuat perlindungan Ujung Kulon memiliki arti yang jauh melampaui batas administratif Kabupaten Pandeglang. Satwa berstatus kritis atau Critically Endangered tersebut menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perburuan, keterbatasan habitat, hingga rendahnya keragaman genetik. Pada 4 Februari 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan temuan rekaman induk dan anak badak Jawa melalui kamera jebak di Blok Cigenter. Rekaman yang diperoleh pada 29 Januari 2026 itu menjadi salah satu kabar positif dalam upaya mempertahankan keberlangsungan populasi satwa langka tersebut.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menyebut keberadaan induk dan anak badak Jawa sebagai indikator penting bahwa habitat di TNUK masih terjaga dengan baik. Tetapi keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari keberadaan satwa yang masih berkembang biak. Perlindungan harus mencakup keseluruhan ekosistem yang menopang kehidupan satwa tersebut, termasuk kawasan hutan, pesisir, dan perairan yang saling berhubungan.
UNESCO sendiri mencatat bahwa kawasan TNUK menghadapi berbagai tekanan, termasuk perambahan pertanian, pembalakan liar, pengambilan kayu bakar, serta penangkapan ikan komersial ilegal di bagian laut kawasan konservasi. Karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam mempertahankan nilai warisan alamnya.
Penetapan sebagian perairan Ujung Kulon sebagai WUP memperlihatkan adanya dua kepentingan yang perlu dikelola secara hati-hati. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya mineral sebagai bagian dari perencanaan ekonomi nasional. Di sisi lain, kawasan dengan nilai ekologis tinggi membutuhkan perlindungan yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan eksploitasi.
Secara administratif, penetapan WUP memang belum merupakan izin pertambangan. Akan tetapi, kebijakan tersebut tetap perlu disertai keterbukaan informasi mengenai jenis mineral, lokasi dan luas wilayah yang ditetapkan, potensi dampak lingkungan, dan kesesuaian dengan kebijakan perlindungan kawasan konservasi. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi yang menangani kelautan akan dilakukan apabila muncul rencana pemanfaatan wilayah tersebut.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat pesisir sejak tahap perencanaan. Partisipasi publik seharusnya tidak berhenti pada sosialisasi kebijakan, tetapi memberikan ruang bagi warga untuk mengetahui, mempertanyakan, dan menyampaikan keberatan terhadap keputusan yang berpotensi memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah perlu membedakan antara potensi ekonomi yang secara teknis dapat dimanfaatkan dan sumber daya alam yang secara ekologis sebaiknya tetap dilindungi. Tidak semua kekayaan alam harus dieksploitasi hanya karena secara geologis memungkinkan.
Ujung Kulon telah menjadi bagian penting dari kekayaan alam Indonesia selama lebih dari satu abad. Kawasan ini bukan sekadar hamparan daratan dan perairan yang menyimpan potensi mineral, melainkan rumah bagi keanekaragaman hayati serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Penetapan WUP mungkin belum berarti tambang akan segera beroperasi. Tetapi sejak sebuah kawasan mulai masuk dalam perencanaan pertambangan, tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perlindungannya justru semakin besar. Jangan sampai kepastian administratif mengenai potensi ekonomi bergerak lebih cepat daripada kepastian perlindungan terhadap lingkungan. (Red)