Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menyelidiki laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Peristiwa yang dilaporkan terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (11/11/2026) malam, setelah korban mendatangi lokasi berdasarkan informasi mengenai tawaran pekerjaan.
Laporan tersebut diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Penanganannya diserahkan kepada Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra mengatakan, berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai kesempatan bekerja. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan. Saksi tersebut kemudian menjemputnya agar dapat meninggalkan lokasi.
Henry menegaskan, keterangan yang diperoleh penyidik masih harus didalami melalui proses hukum. "Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan," kata Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu menjelaskan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas rangkaian peristiwa. Langkah tersebut meliputi penerimaan laporan polisi, penyelesaian administrasi penyelidikan, pengajuan pemeriksaan visum et repertum (VER), dan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kejadian tersebut.
Pemeriksaan visum menjadi salah satu bagian dari proses pengumpulan bukti medis. Namun, hasilnya perlu dinilai bersama keterangan saksi, bukti lain, dan keseluruhan rangkaian peristiwa untuk menentukan konstruksi perkara. Penyidik juga akan meminta keterangan saksi tambahan, mengumpulkan alat bukti, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan klarifikasi terhadap Yosef Lede sebagai pihak terlapor.
Di tengah proses pengumpulan bukti, perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Kepolisian belum menyimpulkan adanya tindak pidana maupun menetapkan pihak yang dilaporkan sebagai tersangka. Dengan demikian, perkara ini masih berada dalam tahap penyelidikan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT, Jenny Widayati, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan memberikan pendampingan kepada korban sejak Kamis (12/11/2026). Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Jenny mengatakan pendampingan telah dilakukan sejak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. "Kami sudah dampingi seperti diketahui kami juga sudah melaporkan ke kepolisian dan saat ini dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Polda NTT juga menyatakan penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pembuktian hukum, tetapi harus memastikan korban memperoleh dukungan psikologis dan perlindungan yang diperlukan. Langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 66 mengatur bahwa korban berhak memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Sementara Pasal 67 menegaskan bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban negara.
Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak berhenti pada penerimaan laporan dan pemeriksaan perkara. Korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum, penguatan psikologis, perlindungan dari ancaman, dan pemulihan sesuai kebutuhan. Dalam perkara yang melibatkan pejabat publik, aspek perlindungan ini menjadi semakin penting. Korban berpotensi menghadapi tekanan sosial, ketimpangan kekuasaan, maupun penilaian publik yang dapat memengaruhi keberaniannya menjalani proses hukum. Karena itu, identitas korban perlu dijaga. Publikasi informasi yang tidak diperlukan, termasuk data pribadi dan detail yang dapat mengungkap identitasnya akan berisiko menambah beban bagi korban.
Kasus yang menyeret kepala daerah tersebut turut mendapat perhatian Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia meminta agar penanganan perkara diserahkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengikuti proses yang sedang berjalan. "Jadi karena persoalan ini sudah diserahkan ke proses hukum. Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa," kata Melkiades saat diwawancarai di sela kunjungan kerja di Waingapu, Sumba Timur, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pemerintah provinsi untuk tidak mendahului proses hukum. Namun, sikap menunggu proses hukum semestinya tidak dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menyampaikan kritik terhadap dugaan peristiwa tersebut. Organisasi mahasiswa itu menilai perkara ini bukan semata persoalan hukum, melainkan juga menyangkut etika dan tanggung jawab seorang pemimpin.
Wakil Ketua II PC PMII Kupang, Ajamhari, mendesak agar kepolisian mengusut laporan tersebut secara tuntas. Ia juga meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan evaluasi terhadap persoalan etika kepemimpinan. "Memuliakan perempuan adalah kewajiban. Pejabat yang diduga memanfaatkan jabatannya untuk menjanjikan pekerjaan lalu melakukan kekerasan seksual, itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar moral dan kemanusiaan. Ini adalah krisis etika," tegas Ajamhari dalam pernyataan sikap PMII Kupang, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, hingga Sabtu (14/11/2026), Yosef Lede belum memberikan keterangan resmi mengenai laporan tersebut. Sejumlah media yang berupaya menghubunginya melalui telepon dan pesan singkat juga belum memperoleh tanggapan. Belum adanya penjelasan dari pihak terlapor membuat ruang klarifikasi masih terbuka. Yosef Lede tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membantah tuduhan melalui mekanisme yang tersedia. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Kasus ini menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Ada pertanyaan mengenai bagaimana relasi kekuasaan antara pejabat publik dan warga yang sedang mencari pekerjaan dapat memengaruhi posisi tawar masing-masing pihak. Tawaran pekerjaan semestinya menjadi jalan bagi seseorang untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik, bukan situasi yang membuatnya rentan terhadap tindakan yang melanggar martabat dan keselamatan dirinya.
Namun, dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dalam perkara ini tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Polisi perlu menguji seluruh keterangan, menelusuri bukti yang relevan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak terlapor untuk menyampaikan penjelasan dan independensi aparat penegak hukum akan diuji. Jabatan publik tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang. Sebaliknya, besarnya perhatian masyarakat juga tidak boleh menggantikan proses pembuktian dengan penghakiman di ruang publik.
Polda NTT perlu memastikan perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka tanpa mengorbankan privasi korban. Transparansi juga diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan diskriminatif. Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dibangun melalui pernyataan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kepercayaan itu dibuktikan melalui keberanian aparat mengusut perkara secara profesional, siapa pun pihak yang dilaporkan.
Bagi korban, keadilan berarti memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran tanpa intimidasi. Bagi pihak terlapor, keadilan berarti memperoleh hak pembelaan dan tidak dinyatakan bersalah sebelum pembuktian selesai. Sementara bagi masyarakat, perkara ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan publik merupakan amanah, bukan ruang untuk menempatkan seseorang di atas hukum. Karena ukuran integritas seorang pemimpin bukan hanya terlihat dari kebijakan yang dibuatnya, tetapi juga dari bagaimana ia menghormati martabat dan hak setiap warga negara. (Red)