Sistem Poin SIM Bukan Aturan Baru, Pelanggar Berulang Terancam Kehilangan SIM

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah mengembangkan sistem pencatatan perilaku pengendara...

Sistem Poin SIM Bukan Aturan Baru, Pelanggar Berulang Terancam Kehilangan SIM

14 Nov 2026
104 x Dilihat
Share :

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah mengembangkan sistem pencatatan perilaku pengendara melalui Traffic Attitude Record dengan mekanisme merit point system atau sistem poin pelanggaran. Kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas ini memungkinkan pengendara yang berulang kali melanggar aturan, bahkan terlibat kasus tabrak lari, harus menjalani ujian ulang hingga kehilangan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Melalui sistem ini, perilaku pengendara akan menjadi bagian dari evaluasi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. 

Pengembangan sistem ini sebenarnya bukan sepenuhnya kebijakan baru. Polri telah memiliki landasan pengaturan mengenai pemberian poin pelanggaran melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Karenanya, tantangan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana membangun sistem pencatatan yang lebih modern, melainkan juga memastikan aturan yang sudah tersedia dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.

Aries menjelaskan, Traffic Attitude Record akan menerapkan prinsip reward and punishment atau penghargaan dan sanksi. Pengendara yang menunjukkan kepatuhan dan ketertiban berlalu lintas berpeluang mendapatkan kemudahan dalam pelayanan SIM.

Sebaliknya, mereka yang berulang kali melakukan pelanggaran akan memperoleh poin penalti sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya. "Traffic attitude record itu, bahwa itu bentuk reward and punishment yang akan diberikan dengan sistem the merit point system, yaitu poin penalti tambahan dan itu sudah berlaku di beberapa negara maju," kata Aries, sebagaimana dikutip Tirto, Selasa (10/11/2026).

Menurut Aries, akumulasi poin tertentu dapat mengharuskan pengendara mengikuti ujian ulang ketika masa berlaku SIM berakhir. Dalam perkara yang lebih serius, pencabutan SIM juga dimungkinkan. Ia mencontohkan pengemudi yang terlibat tabrak lari dan melarikan diri dari tanggung jawabnya. Apabila perkara tersebut telah diputus pengadilan, SIM yang bersangkutan dapat dicabut. "Atau bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut. Seperti misalnya terlibat tabrak lari, kemudian melarikan diri, kemudian diputus oleh pengadilan, SIM-nya dicabut," ujar Aries.

Korlantas menilai mekanisme tersebut dapat membangun kesadaran bahwa kepemilikan SIM bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab seseorang ketika mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya.

Hal yang menarik dari rencana pengembangan tersebut adalah Indonesia sebenarnya sudah memiliki ketentuan mengenai sistem poin pelanggaran sejak 2021. Dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021, setiap pelanggaran lalu lintas diberikan bobot poin berdasarkan tingkat pelanggarannya. Pasal 35 mengatur tiga kategori poin, yakni satu, tiga, dan lima poin.

Sementara pelanggaran yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas memiliki bobot lima, sepuluh, hingga 12 poin sesuai kategori perbuatannya. Akumulasi poin tersebut kemudian menjadi dasar pemberian sanksi. Pasal 37 menetapkan bahwa pengendara yang mencapai 12 poin dikenai penalti pertama, sedangkan akumulasi 18 poin dikenai penalti kedua.

Pada ambang 12 poin, SIM dapat ditahan atau dicabut sementara sebelum putusan pengadilan. Pemilik SIM juga diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan kembali izin mengemudinya. Adapun pada akumulasi 18 poin, pencabutan SIM dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengendara yang telah menjalani masa pencabutan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi serta prosedur penerbitan SIM baru apabila ingin kembali memperoleh izin mengemudi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem poin bukan sekadar gagasan yang baru muncul pada November 2026. Regulasi sebelumnya sudah menyediakan mekanisme pemberian sanksi secara bertahap. Karena itu, pengembangan Traffic Attitude Record perlu disertai penjelasan mengenai pembaruan yang akan dilakukan, terutama terkait integrasi data pelanggaran, penerapan poin, dan mekanisme evaluasi terhadap pengemudi.

Dari sisi keselamatan, penerapan sistem poin memiliki tujuan yang patut didukung. Pengendara yang terus mengulangi pelanggaran perlu mendapatkan konsekuensi yang lebih tegas dibandingkan mereka yang hanya sekali melakukan kesalahan. Sistem ini juga berpotensi mendorong perubahan perilaku karena pengendara mengetahui bahwa setiap pelanggaran dapat memengaruhi rekam jejak dan kelayakannya untuk tetap memperoleh SIM.

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya pengendara yang mendapatkan sanksi. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan pencatatan pelanggaran dilakukan secara akurat dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Sistem berbasis poin membutuhkan basis data yang terintegrasi, mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan akses bagi masyarakat untuk mengetahui riwayat pelanggarannya.

Pengendara juga perlu memperoleh kesempatan mengajukan keberatan apabila terdapat kesalahan pencatatan atau penindakan yang tidak sesuai prosedur. Kekhawatiran tersebut bukan berarti menolak penegakan hukum. Justru, semakin besar konsekuensi yang dapat dijatuhkan kepada masyarakat, semakin penting pula transparansi dan kepastian prosedurnya.

Perpol Nomor 5 Tahun 2021 sendiri telah memberikan salah satu landasan perlindungan melalui ketentuan bahwa pencatatan poin dapat berubah setelah diverifikasi berdasarkan putusan pengadilan. Untuk pencabutan SIM pada akumulasi 18 poin, aturan juga mensyaratkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Di sinilah prinsip keadilan harus berjalan beriringan dengan ketegasan penegakan hukum. Jangan sampai sistem yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan menimbulkan persoalan baru akibat kesalahan data, penindakan yang tidak konsisten, atau ketidakjelasan mekanisme pengaduan. Dengan kata lain, pengendara harus bertanggung jawab atas pelanggarannya, sementara aparat juga harus bertanggung jawab atas ketepatan setiap penindakan.

Di tengah pembicaraan mengenai sistem poin, Korlantas Polri juga meluruskan informasi yang beredar mengenai rencana pemberlakuan SIM seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aries menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan ketentuan mengenai masa berlaku SIM. Pemegang SIM tetap diwajibkan melakukan perpanjangan setiap lima tahun dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

"Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang," ujar Aries. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya sebelumnya juga menjelaskan bahwa SIM merupakan bukti kompetensi sekaligus kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang untuk mengemudi. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

Dengan demikian, wacana pengembangan Traffic Attitude Record, tingkat keberhasilannya apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi pelanggaran, menekan angka kecelakaan, dan membangun budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab. Penegakan hukum memang diperlukan, terutama terhadap pengemudi yang membahayakan keselamatan orang lain. Namun, ketertiban berlalu lintas juga membutuhkan pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, kelengkapan rambu, penerangan, dan konsistensi penindakan terhadap seluruh pengguna jalan.

Pemerintah dan kepolisian tidak boleh hanya menempatkan pengendara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas persoalan keselamatan jalan. Kondisi jalan, fasilitas keselamatan, sistem transportasi, dan kualitas pelayanan publik juga memiliki peran penting. Karena itu, pengembangan Traffic Attitude Record seharusnya menjadi bagian dari pembenahan sistem keselamatan lalu lintas secara menyeluruh.

SIM bukan sekadar izin untuk mengemudi, melainkan pengakuan bahwa seseorang memiliki kompetensi dan tanggung jawab menggunakan jalan bersama orang lain. Hak tersebut harus dijaga melalui kepatuhan, sementara kewenangan untuk membatasinya harus dijalankan berdasarkan aturan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll