Dugaan penipuan jual beli dua titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam senilai Rp400 juta berakhir melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Kepolisian menyebut persoalan tersebut telah diselesaikan secara damai setelah uang korban dikembalikan. Penyelesaian perkara ini kembali menyoroti celah pengawasan terhadap pengelolaan program MBG, terutama praktik percaloan yang memanfaatkan kewenangan dan akses terhadap penentuan lokasi dapur.
Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono membenarkan adanya penyelesaian melalui mekanisme RJ. Menurut dia, kerugian korban telah diganti oleh pihak yang terlibat. "Kalau tidak salah sudah Restorative Justice itu, kerugian korban sudah diganti," kata Anggoro saat dikonfirmasi seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Shirathal Mustaqiim, Batam Kota, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut menandai perkembangan terbaru perkara yang sebelumnya sempat menjadi perhatian karena melibatkan transaksi bernilai ratusan juta rupiah dengan mengatasnamakan pengelolaan dapur MBG. Meski demikian, ungkapan "kalau tidak salah" dari Kapolresta menyisakan ruang konfirmasi mengenai status formal penyelesaian perkara, termasuk tahapan RJ yang telah ditempuh dan tindak lanjut administrasi penyidikannya.
Pengembalian kerugian dan kesepakatan damai merupakan bagian penting penyelesaian, tetapi publik tetap berhak memperoleh kejelasan mengenai proses hukumnya. Kasus ini bermula pada 1 Maret 2026 ketika seorang warga berinisial HH (35) dihubungi seseorang berinisial I yang menawarkan dua titik SPPG di kawasan Bengkong dan Lubuk Baja. Korban kemudian diarahkan berkomunikasi dengan perempuan berinisial HM yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Gema Solidaritas Nusantara (GSN). Kedua titik tersebut masing-masing ditawarkan dengan harga Rp200 juta. Setelah menyepakati penawaran, korban dan HM menandatangani perjanjian kerja sama di sebuah kantor notaris di Kecamatan Bengkong pada 3 Maret 2026.
Korban selanjutnya mentransfer uang Rp400 juta ke rekening HM melalui dua transaksi, yakni Rp250 juta melalui Bank BCA dan Rp150 juta melalui Bank BNI. Namun, dapur MBG yang dijanjikan tidak kunjung beroperasi. Korban kemudian meminta pengembalian uang kepada seorang pria berinisial RDWT (38), yang disebut menjanjikan pengembalian dana pada 2 April 2026. Persoalan tersebut akhirnya dilaporkan kepada kepolisian setelah uang yang diserahkan belum kembali.
Dalam pengungkapan perkara pada 23 Mei 2026, Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus menjelaskan bahwa penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam penawaran kedua lokasi tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran saat itu, dua titik yang ditawarkan kepada korban diketahui telah lebih dahulu dialokasikan kepada pihak lain sejak Januari 2026. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan beberapa pihak, termasuk HM, RDWT, OM, dan I.
Penyidik memeriksa sejumlah saksi, mulai dari korban, pihak yayasan hingga pengurus wilayah yayasan dan mitra pengelola SPPG. Polisi juga mengamankan dokumen perjanjian dan bukti transfer sebagai bagian dari alat bukti penyelidikan. Perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri Batam menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 3 Juni 2026 dengan HM sebagai pihak terlapor. Pada saat perkembangan itu disampaikan, polisi belum menetapkan tersangka.
Di tengah proses penanganan perkara, Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan penegasan bahwa titik SPPG bukan objek yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa seluruh pengajuan lokasi harus mengikuti mekanisme resmi yang ditetapkan lembaganya.
"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jual beli titik SPPG. Perlu ditegaskan, SPPG tidak diperjualbelikan. Seluruh proses pengajuan dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh BGN," kata Sony dalam keterangan resmi BGN pada 23 Mei 2026. Bahkan, dalam penegasan berikutnya pada 29 Mei 2026, Sony menyatakan bahwa pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak dipungut biaya.
"Seluruh proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak pernah dipungut biaya oleh BGN," ujarnya sebagaimana dikutip ANTARA. BGN juga menegaskan tidak pernah menunjuk calo, perantara, ataupun pihak tertentu yang dapat menjamin seseorang memperoleh persetujuan lokasi SPPG dengan imbalan uang. Informasi mengenai persyaratan teknis, standar bangunan, kapasitas dapur, dan tata letak fasilitas dapat diakses melalui saluran resmi pemerintah.
Penyelesaian melalui Restorative Justice pada dasarnya memberikan ruang bagi pemulihan kerugian dan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara tertentu, mekanisme ini dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan daripada semata-mata penghukuman.
Namun, penyelesaian damai antara pihak-pihak yang berperkara tidak seharusnya membuat persoalan yang lebih luas kehilangan perhatian. Terlebih, perkara ini berkaitan dengan program pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat dan penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan bahwa kepolisian akan mengawal perkara tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. "Kami atas nama Kapolda Kepri dan Polri akan mengawal perkara ini sampai ada keputusan hukum. Program ini adalah program untuk menyejahterakan rakyat, sehingga harus kita kawal bersama," ujar Anom dalam konferensi pers pada 23 Mei 2026.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai sengketa transaksi antara dua pihak, tetapi juga menyangkut integritas pelaksanaan program nasional.
Di sinilah pentingnya membedakan persoalan kerugian individual dengan kepentingan publik. Pengembalian uang Rp400 juta tentu menjadi kabar baik bagi korban. Namun, publik juga perlu mendapatkan kepastian bahwa mekanisme penentuan lokasi SPPG tidak dapat dimanfaatkan sebagai ruang transaksi oleh pihak-pihak yang mengaku memiliki akses terhadap lembaga pemerintah atau pengelola program.
Kasus Batam ini menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Transparansi mengenai status pengajuan, penetapan mitra, alokasi lokasi, hingga kewenangan pengelola perlu dibuka secara memadai agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sebelum menjalin kerja sama. Integritas pihak-pihak yang terlibat, kepastian prosedur, dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik percaloan merupakan bagian yang sama pentingnya.
Perdamaian dalam perkara ini mungkin telah memulihkan kerugian korban. Namun, menjaga agar praktik serupa tidak terulang merupakan tanggung jawab yang jauh lebih besar bagi BGN dan seluruh pihak yang mengawal pelaksanaan program tersebut. (Red)