Lima Rumah Digeledah, Bareskrim Terus Memburu Bukti Dugaan Makar

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperluas penggeledahan ke sejumlah lokasi di...

Lima Rumah Digeledah, Bareskrim Terus Memburu Bukti Dugaan Makar

21 Nov 2026
81 x Dilihat
Share :

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperluas penggeledahan ke sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, pada 19–20 November 2026, untuk mengumpulkan bukti dalam penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan terhadap sejumlah rumah, termasuk yang dikaitkan dengan beberapa perwira Polri, dilakukan untuk menelusuri dugaan hubungan antara aktivitas penyadapan, pemufakatan, dan rencana kejahatan terhadap kepala negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyidik telah menggeledah lima rumah. Salah satu lokasi di Bogor diduga digunakan sebagai posko. Selain rumah, tim penyidik juga mendatangi sebuah kawasan curug di Tangerang, Banten.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang berlangsung sejak Kamis malam, 19 November 2026. Penyidik masih mengumpulkan dokumen dan barang bukti dari sejumlah lokasi untuk memperjelas konstruksi perkara. "Karena saat ini tim penyidik tindak pidana umum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo, Jumat, 20 November 2026.

Sebelumnya, penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 November 2026. Rumah tersebut diduga digunakan oleh Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso sebagai posko yang berkaitan dengan dugaan makar. Rangkaian penggeledahan ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak lagi hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi mulai diarahkan untuk menelusuri kemungkinan adanya perencanaan dan tujuan yang lebih luas.

Dua Perkara yang Harus Dibuktikan

Kasus ini memiliki dua dimensi hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat begitu saja disamakan. Pertama, dugaan penyadapan ilegal yang telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Kedua, dugaan tindak pidana makar yang masih dalam proses penyidikan. 

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 dan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat disebut masuk dalam sasaran penyadapan.

Temuan tersebut membuka persoalan yang lebih luas mengenai penggunaan teknologi pengawasan, perlindungan komunikasi pribadi, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat negara. Keberadaan perangkat penyadapan atau dugaan pengumpulan komunikasi elektronik belum dengan sendirinya membuktikan adanya makar. Penyidik masih harus menguraikan siapa yang merencanakan, bagaimana rangkaian perbuatannya, apa tujuan yang hendak dicapai, dan bagaimana hubungan setiap pihak dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan perkara makar, Bareskrim telah memeriksa 59 orang saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Keempat tersangka dalam perkara penyadapan juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami dugaan keterkaitan kedua perkara.

Susatyo menjelaskan bahwa penyidik harus membuktikan rangkaian perbuatan yang mengarah pada tindak pidana makar, mulai dari pemufakatan, persiapan, hingga permulaan pelaksanaan. Karena masih membutuhkan pendalaman, gelar perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan pada 20 November akhirnya ditunda hingga pekan berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai perkembangan penyidikan memperlihatkan kemungkinan adanya tujuan yang lebih besar di balik dugaan penyadapan. Menurut Yusril, penyidik perlu menelusuri apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan upaya melumpuhkan jalannya pemerintahan atau bahkan memiliki tujuan lain yang lebih serius.

Ia juga mengingatkan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi di lapangan. Kemungkinan adanya pihak yang merancang, mengendalikan, atau mengambil manfaat dari tindakan tersebut perlu ditelusuri apabila didukung bukti.

"Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," kata Yusril, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat, 20 November 2026.

Yusril juga menjelaskan bahwa dalam KUHP Nasional, pembuktian makar tidak semata-mata dilihat dari tindakan yang telah selesai dilakukan. Tahap pemufakatan jahat dan permulaan pelaksanaan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum. Yusril menegaskan bahwa penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka. Penetapan status tersangka tetap membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Sementara Polri menyampaikan bahwa penyidikan dugaan makar belum menghasilkan penetapan tersangka. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti. "Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses," ujar Suyudi kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Pernyataan tersebut penting untuk membedakan status hukum para pihak. Empat orang memang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, tetapi status tersebut tidak serta-merta berlaku dalam perkara dugaan makar.

Sikap hati-hati diperlukan karena tuduhan makar merupakan perkara serius yang berkaitan dengan keamanan dan keberlangsungan negara. Pembuktiannya tidak cukup hanya berdasarkan dugaan adanya komunikasi, pertemuan, penggunaan perangkat elektronik, atau keberadaan seseorang di lokasi tertentu.

Di sisi lain, apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan teknologi pengawasan oleh aparat yang memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem keamanan negara, persoalan tersebut juga tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa. Pengungkapan perkara harus mampu menjawab dua pertanyaan besar siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan ilegal dan apakah benar terdapat rangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana makar.

Kasus ini memiliki dimensi kelembagaan yang tidak kecil. Dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi kepolisian dalam perkara penyadapan terhadap Presiden dan berbagai pihak lain menempatkan institusi Polri dalam sorotan publik. Karenanya pengungkapan perkara tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya rumah yang digeledah, jumlah saksi yang diperiksa, atau perangkat elektronik yang disita. Publik membutuhkan penjelasan mengenai bukti yang ditemukan, konstruksi hukum yang digunakan, serta hubungan antara dugaan penyadapan dan tuduhan makar.

Penyidik juga perlu memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan sesuai prosedur hukum, dengan tetap menghormati hak setiap orang yang diperiksa. Terlebih, perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan instrumen pengawasan yang berpotensi mengancam privasi dan kebebasan komunikasi masyarakat.

Di tengah perkembangan tersebut, keluarga Komisaris Besar Iman Imanuddin disebut telah menunjuk tim kuasa hukum. Namun, hingga informasi terakhir dalam pemberitaan awal, kuasa hukum masih mempelajari perkara dan belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sikap serupa perlu dihormati sebagai bagian dari hak pihak yang berkepentingan untuk memperoleh pendampingan hukum.

Peristiwa penggeledahan dan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses mencari kebenaran, bukan penentu akhir kesalahan seseorang. Jika benar terdapat praktik penyadapan ilegal dan upaya mengganggu pemerintahan, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan hukum.

Sebaliknya, tuduhan makar juga tidak boleh berkembang menjadi kesimpulan sebelum unsur-unsur pidananya terbukti. Dalam negara hukum, keamanan seorang presiden memang harus dilindungi. Tetapi perlindungan terhadap kepala negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Karena kekuatan sebuah institusi penegak hukum tidak hanya terlihat dari kemampuannya mengungkap kejahatan, tetapi juga dari kesediaannya membuktikan setiap tuduhan secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll