Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik Penyidikan, Bareskrim Bantah Ada Perdamaian

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Tim lolur (Polda NTT) menaikkan penanganan kasus dugaan kekerasan...

Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik Penyidikan, Bareskrim Bantah Ada Perdamaian

21 Nov 2026
268 x Dilihat
Share :

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Tim lolur (Polda NTT) menaikkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke tahap penyidikan pada Kamis, 19 November 2026. Di tengah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, Bareskrim Polri memastikan perkara yang dilaporkan terjadi di rumah dinas bupati pada 11 November 2026 itu tetap diproses secara hukum dan tidak diselesaikan melalui perdamaian.

Kepastian tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA-PPO) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nurul Azizah di Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Ia membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya kesepakatan damai antara korban dan pihak terlapor.

"Jadi kalau teman-teman mungkin membaca di IG (Instagram) dan sebagainya bahwa terjadi damai dan sebagainya, mohon izin, itu saya sampaikan tidak betul. Jadi prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur," kata Nurul. Menurutnya, penanganan perkara tersebut menjadi kewenangan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTT. Bareskrim tetap memberikan asistensi sejak laporan diterima hingga proses penyidikan berjalan.

"Meski demikian, tentu kami dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi selalu melakukan asistensi dari mulai kasus tersebut terjadi sampai dengan saat ini," ujarnya. Nurul berharap penyidik Polda NTT dapat menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan secara profesional. Pendampingan dari Bareskrim, kata dia, merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan perkara berlangsung sesuai ketentuan hukum.

Pernyataan Bareskrim tersebut muncul sehari setelah Polda NTT mengumumkan peningkatan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan itu diambil setelah tim gabungan penyidik menggelar perkara khusus di Mapolda NTT pada Kamis sore, 19 November 2026.

Kabid Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra mengatakan penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan sejumlah saksi tambahan selama proses penyelidikan. Polisi juga telah mengantongi hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, dan keterangan dari ahli psikologi, medis, dan pidana. Sejumlah barang milik korban turut diamankan sebagai bagian dari kebutuhan pembuktian, termasuk telepon seluler dan pakaian pribadi.

"Kami mengkorelasikan dengan segitiga pembuktian yaitu di TKP kemudian barang bukti dan bukti yang akan menjadi alat bukti," kata Henry, seperti dikutip CNN Indonesia pada Jumat, 20 November 2026. Penyidik menggunakan pendekatan scientific crime investigation, yakni metode penyidikan yang mengintegrasikan keterangan saksi, hasil pemeriksaan ilmiah, bukti fisik, dan analisis ahli untuk menguji rangkaian peristiwa. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keterlibatan sejumlah saksi menjadi bagian penting untuk merekonstruksi peristiwa yang dilaporkan korban. Dua perempuan berinisial EK dan LS, yang disebut mengantar RWM ke rumah dinas bupati, telah dimintai keterangan. Penyidik juga memeriksa dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menjaga rumah dinas tersebut. Dengan peningkatan status perkara, penyidikan kini diarahkan untuk memperjelas hubungan antara keterangan korban, saksi, hasil pemeriksaan medis, serta barang bukti yang telah dikumpulkan.

Kasus ini bermula dari laporan RWM ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Gregorius Retas Daeng, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu terjadi setelah RWM memperoleh tawaran pekerjaan di salah satu perusahaan daerah air minum Kabupaten Kupang.

Korban kemudian mendatangi rumah dinas Yosef Lede di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, bersama tantenya yang berinisial EK dan seorang perempuan lain berinisial LS. Menurut Gregorius, kedatangan mereka semula berlangsung dalam suasana jamuan makan malam. Namun, situasi berubah setelah Yosef disebut meminta kedua perempuan yang mendampingi korban untuk meninggalkan rumah dinas.

Gregorius menyatakan kliennya mengalami pemerkosaan hingga dua kali di dalam kamar rumah dinas tersebut. Ia juga mengatakan kondisi psikologis korban masih terganggu akibat peristiwa yang dilaporkan. "Sampai saat ini dia masih ketakutan," ujar Gregorius kepada Tempo, Rabu, 18 November 2026.

Kuasa hukum korban juga mengkritik lambatnya penanganan perkara pada tahap awal. Ia mengkhawatirkan munculnya upaya penyelesaian di luar jalur hukum, termasuk kabar mengenai rencana pernikahan antara korban dan terlapor. "Informasi yang kami dapatkan bahkan mau dinikahkan," ucap Gregorius.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan pihak korban meminta agar kepolisian memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun intervensi. Namun, dugaan adanya upaya perdamaian dan rencana pernikahan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum korban, bukan fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum.

Di sisi lain, Yosef Lede belum memberikan penjelasan substantif mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia sebelumnya menyatakan menghormati laporan yang disampaikan korban dan menyerahkan penanganannya kepada kepolisian. "Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," kata Yosef kepada CNN Indonesia di rumah dinasnya, Sabtu, 14 November 2026. Ia juga menyatakan bersedia memenuhi panggilan penyidik apabila diminta memberikan keterangan. "Saya akan datang, jika dipanggil penyidik," ujarnya.

Namun, Yosef tidak memenuhi jadwal pemeriksaan pada Rabu, 18 November 2026. Melalui kuasa hukumnya, Samuel Haning, ia meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang menjadi Sabtu, 21 November 2026, dengan alasan harus mengikuti agenda persidangan di DPRD Kabupaten Kupang. Direktur PPA-PPO Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu membenarkan adanya permintaan penundaan tersebut. Menurut dia, kuasa hukum terlapor telah menyampaikan surat permohonan kepada penyidik.

Perbedaan posisi antara pelapor dan terlapor tersebut kini harus diuji melalui mekanisme pembuktian. Keterangan korban, bantahan atau penjelasan pihak terlapor, dan hasil pemeriksaan saksi serta ahli menjadi bagian dari rangkaian yang perlu diperiksa secara objektif.

Keterlibatan pejabat publik dalam perkara dugaan kekerasan seksual menempatkan kepolisian pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses hukum. Jabatan pemerintahan tidak memberikan seseorang kekebalan terhadap pemeriksaan hukum. Status sebagai pejabat publik tidak boleh pula menjadi alasan untuk mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Kedua prinsip tersebut harus berjalan bersamaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual sekaligus memperhatikan hak korban. Penanganannya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan pencegahan agar korban tidak mengalami kekerasan berulang.

Dalam konteks tersebut, informasi mengenai kondisi psikologis korban, hasil pemeriksaan medis, dan barang bukti harus ditangani secara hati-hati. Identitas dan privasi korban perlu dilindungi agar proses pemberitaan maupun penyidikan tidak menimbulkan penderitaan tambahan.

Pernyataan Bareskrim bahwa tidak ada perdamaian menjadi penting untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik. Sebuah komitmen yang perlu dibuktikan melalui keterbukaan perkembangan penyidikan, kepastian pemeriksaan terhadap terlapor, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai setiap tahapan perkara.

Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Reza Arief Dewanto sebelumnya juga menyatakan akan mengawal penanganan perkara tersebut secara profesional. Ia mengaku telah memperoleh arahan dan dukungan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai ketentuan. "Saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional," kata Reza pada Selasa, 17 November 2026, seperti dilansir Antara.

Kini, setelah perkara memasuki tahap penyidikan, perhatian publik tidak cukup hanya tertuju pada bantahan mengenai isu perdamaian. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan seluruh bukti diperiksa secara transparan, korban memperoleh perlindungan yang layak, dan terlapor mendapatkan hak untuk memberikan keterangan serta pembelaan.

Dalam perkara yang melibatkan pejabat publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum juga menjadi bagian dari pertaruhan. Demikian rumah dinas yang semestinya menjadi ruang pelayanan pemerintahan tidak boleh berada di luar jangkauan pengawasan hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara serius, siapa pun pihak yang dilaporkan. Dan setiap korban harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar darinya. (Red)

Share :

Perspektif

Scroll