Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Jumat pagi, 5 Juni 2026. Di tengah tekanan pasar global dan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, sejumlah ekonom menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Pemerintah dinilai perlu menghadirkan strategi yang lebih komprehensif, mencakup kebijakan fiskal, pengelolaan pasar keuangan, hingga kepastian arah pembangunan ekonomi nasional.

Tekanan terhadap rupiah terjadi meskipun Bank Indonesia telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei lalu. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama dalam dua tahun terakhir dan bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global serta menjaga inflasi tetap terkendali. Bank sentral menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari strategi "pro-stability" untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Namun bagi Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada kebijakan moneter. "Penguatan rupiah membutuhkan kombinasi antara kebijakan fiskal, pasar keuangan yang sehat, strategi neraca pembayaran yang jelas, dan kepercayaan investor yang kuat," kata Fakhrul dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurutnya, pelemahan rupiah yang terus berlanjut menunjukkan bahwa pasar sedang menilai lebih dari sekadar tingkat suku bunga. Investor juga mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintah, kondisi fiskal, independensi bank sentral, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

Fakhrul mengusulkan lima langkah strategis yang dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap rupiah.

Pertama, pemerintah perlu melakukan normalisasi fiskal secara bertahap. Ia menilai beban menjaga stabilitas ekonomi tidak boleh sepenuhnya ditanggung Bank Indonesia. Karena itu, berbagai program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis, perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal negara.

Kedua, memperbaiki struktur pasar obligasi melalui normalisasi kurva imbal hasil (yield curve). Menurut Fakhrul, struktur yield obligasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan risiko yang lazim ditemukan di negara berkembang. "Bagi investor global, kondisi tersebut menciptakan pertanyaan mengenai fungsi pasar dan proses pembentukan harga aset di Indonesia," ujarnya.

Ketiga, mengurangi ketergantungan pada instrumen sterilisasi seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen ini dinilai efektif meredam gejolak jangka pendek, tetapi pasar membutuhkan mekanisme yang lebih alami agar likuiditas kembali mengalir ke sektor produktif dan pasar obligasi.

Keempat, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas terkait strategi neraca pembayaran. Dalam konteks ini, investor menunggu kejelasan implementasi berbagai kebijakan pengelolaan devisa dan investasi, termasuk peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia dalam memperkuat ketahanan eksternal ekonomi.

Kelima, membangun kembali kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten. "Pasar bisa menerima kebijakan yang sulit. Pasar juga bisa menerima kebijakan yang tidak populer, tetapi pasar sangat sulit menerima ketidakpastian," kata Fakhrul.

Sementara pemerintah menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus memantau perkembangan pasar keuangan. "Berkenaan dengan masalah rupiah dan IHSG, kami terus berkoordinasi secara intens untuk memonitor dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya.

Menurut pemerintah, sejumlah indikator makroekonomi masih relatif terjaga, termasuk inflasi yang tetap berada dalam sasaran Bank Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Bank Indonesia yang menilai pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, mulai dari ketegangan geopolitik hingga penguatan dolar AS di pasar global.

Meski demikian, sejumlah analis menilai tekanan terhadap rupiah bukan hanya dipicu faktor eksternal. Investor juga mencermati dinamika kebijakan dalam negeri, termasuk perubahan regulasi sektor keuangan dan perluasan mandat Bank Indonesia yang baru disahkan DPR. Beberapa pengamat menilai perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi bank sentral dan kepastian arah kebijakan ekonomi ke depan.

Laporan Reuters menyebut sebagian pelaku pasar masih mengkhawatirkan potensi intervensi politik terhadap lembaga-lembaga ekonomi strategis, terutama ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Di tengah situasi tersebut, kenaikan suku bunga memang berhasil memberi sinyal bahwa Bank Indonesia siap menjaga stabilitas rupiah. Namun pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pasar valuta asing tidak hanya bergerak berdasarkan selisih suku bunga. Kepercayaan investor, kualitas tata kelola, kredibilitas kebijakan, dan kepastian arah pembangunan memiliki pengaruh yang sama besar.

Kurs rupiah adalah cermin bagaimana dunia memandang risiko dan peluang Indonesia. Ketika rupiah melemah hingga menembus batas baru, yang sedang diuji bukan hanya kekuatan cadangan devisa atau efektivitas kebijakan moneter, melainkan juga keyakinan bahwa arah ekonomi Indonesia tetap jelas, konsisten, dan dapat dipercaya.

Dalam jangka pendek, Bank Indonesia mungkin mampu meredam gejolak. Namun dalam jangka panjang, stabilitas rupiah akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membangun kepercayaan. Sebab pasar dapat memaafkan perlambatan ekonomi, bahkan menerima kebijakan yang tidak populer. Tetapi yang paling sulit diterima pasar adalah ketidakpastian. (Red)