Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada 17 Juni 2026 memilih menyampaikan kritik melalui simbol yang mencolok. Mengenakan topeng Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sambil menutup telinga, mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengevaluasi proyek-proyek beranggaran besar, memperbaiki kondisi ekonomi nasional, serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Aksi berlangsung di kawasan Jalan Diponegoro dan menjadi bagian dari gelombang kritik mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir. 

Di tengah lalu lintas yang melambat dan pengamanan aparat yang berjaga di sekitar kompleks DPRD, simbol “menutup telinga” menjadi pusat perhatian. Bagi para demonstran, tindakan itu menggambarkan kegelisahan bahwa suara publik semakin sulit mendapatkan ruang dalam proses pengambilan kebijakan.

Alih-alih sekadar membawa spanduk atau berorasi, mahasiswa memilih bahasa visual yang mudah dipahami publik. Topeng kepala negara dan wakil kepala negara yang dipadukan dengan gerakan menutup telinga menyampaikan pesan bahwa kritik masyarakat dinilai belum memperoleh respons yang memadai.

Aksi tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, mahasiswa di berbagai daerah, termasuk Bandung Raya, berulang kali turun ke jalan menyampaikan keberatan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Isu yang diangkat beragam, mulai dari kondisi ekonomi nasional, harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak, efektivitas program prioritas pemerintah, hingga sejumlah rancangan regulasi yang dianggap berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik. 

Koordinator aksi dari kalangan mahasiswa sebelumnya menyatakan bahwa demonstrasi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebijakan yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, kelompok mahasiswa menilai pemerintah perlu lebih serius memperhatikan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan. 

Namun, pandangan tersebut tidak diterima secara seragam. Di sisi lain, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa berbagai program strategis nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur dan program sosial, dirancang untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah juga berargumen bahwa pembangunan membutuhkan investasi besar agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.

Kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah menilai penghentian proyek-proyek strategis secara mendadak justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya tarik investasi, serta mengganggu penciptaan lapangan kerja. Mereka berpendapat bahwa yang diperlukan bukan penghentian total, melainkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.

Sementara itu, kalangan mahasiswa dan sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya dapat diukur dari besarnya nilai investasi atau panjangnya daftar proyek yang dikerjakan. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari kemampuan negara mendengar kritik, menjamin transparansi anggaran, serta memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Perdebatan tersebut mencerminkan tantangan klasik dalam demokrasi tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan tuntutan partisipasi publik. Di satu sisi, negara membutuhkan stabilitas dan kesinambungan program. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan ruang yang cukup untuk mengawasi dan mengoreksi arah kebijakan.

Selama aksi berlangsung, mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui mimbar bebas dan berbagai pertunjukan simbolik. Aparat keamanan melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban demonstrasi. Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung dalam pengawasan ketat aparat gabungan yang disiagakan di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat. 

Aksi tutup telinga itu mungkin bukan sekadar kritik terhadap pemerintah. Ia juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diuji oleh kemampuan rakyat untuk berbicara, tetapi juga oleh kesediaan penguasa untuk mendengar. Jalan-jalan di sekitar DPRD Jawa Barat sore itu memperlihatkan satu hal yang selalu berulang dalam sejarah bangsa ketika masyarakat merasa tidak didengar, mereka akan mencari cara lain agar suaranya sampai. Dan sering dalam diam sebuah simbol, pesan paling keras disampaikan.

Karena dalam demokrasi, persoalannya bukan siapa yang paling lantang berbicara. Persoalannya adalah masihkah ada telinga penguasa yang bersedia mendengarkan jerit tangis rakyatnya? (Red)