Penyusutan air Waduk Sei Nongsa di Kota Batam, Kepulauan Riau, mendorong organisasi lingkungan Akar Bhumi Indonesia (ABI) mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam mengevaluasi seluruh waduk dan daerah tangkapan air untuk mengidentifikasi penyebab berkurangnya cadangan air baku. Desakan ini menguat di tengah gangguan pasokan air kepada warga Nongsa, rendahnya curah hujan, dan kebutuhan membuka data kondisi waduk agar penanganan krisis dapat dinilai secara transparan dan terukur.

Pantauan pada Rabu sore (14/10) memperlihatkan sejumlah saluran yang semestinya mengalirkan air menuju Waduk Sei Nongsa tidak menunjukkan tanda-tanda aliran. Tanah terbuka dengan warna kekuningan terlihat di beberapa bagian kawasan yang berkaitan dengan daerah tangkapan air. Indikator ketinggian air di lokasi juga menunjukkan angka di bawah satu meter. Jika tanpa informasi mengenai titik pengukuran, acuan elevasi, dan kondisi alat, angka tersebut belum cukup untuk menggambarkan volume air waduk secara keseluruhan.

Saat peliputan jurnalis Batam Pos berlangsung, tiga petugas keamanan berjaga di kawasan waduk dan melarang awak media melakukan peliputan dengan alasan harus memperoleh izin dari BP Batam. “Harus ada izin ke BP untuk melakukan peliputan,” ujar seorang petugas keamanan di lokasi. Petugas itu juga menyebut penyusutan air telah berlangsung selama beberapa pekan dan mesin yang biasanya beroperasi di kawasan waduk tidak menyala dalam beberapa hari terakhir. Keterangan tersebut merupakan informasi dari petugas di lapangan yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai kondisi operasional fasilitas waduk.

Hingga berita ini disusun, belum tersedia penjelasan langsung dari BP Batam mengenai temuan lapangan pada 14 Oktober, termasuk kondisi saluran air, mesin yang disebut tidak beroperasi, dan angka ketinggian air yang terpantau. Meski demikian, BP Batam sebelumnya telah menyampaikan perkembangan kondisi Waduk Nongsa dan sejumlah langkah penanganan gangguan pasokan air di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan pada Senin (5/10), Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyatakan tinggi muka air (TMA) Waduk Nongsa berada pada kisaran 5,5 meter di atas permukaan laut, turun sekitar 4,5 meter dari kondisi normal yang berkisar 10 meter. Pada kondisi puncak, TMA waduk tersebut dapat mencapai sekitar 12,7 meter. BP Batam mengaitkan penurunan itu dengan minimnya curah hujan yang mengurangi debit air masuk ke waduk. 

Penjelasan pemerintah tersebut sejalan dengan gambaran iklim yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam prediksi sifat hujan Oktober 2026, BMKG memasukkan Batam dan sejumlah wilayah lain di Kepulauan Riau ke dalam daerah yang diprakirakan mengalami curah hujan di bawah normal. BMKG juga menyebut kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada akhir September, meskipun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan waduk tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya hujan pada satu hari, melainkan perlu ditinjau berdasarkan akumulasi curah hujan, lamanya periode kering, dan kemampuan daerah tangkapan air mengalirkan air menuju waduk.

Faktor cuaca tentu tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan lain yang memperburuk penyusutan air. Ketua ABI Hendrik menilai kondisi Waduk Sei Nongsa perlu ditempatkan dalam evaluasi yang lebih luas, mencakup seluruh sumber air baku di Batam. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan apakah penurunan muka air juga terjadi di waduk lain, bagaimana kondisi daerah tangkapan airnya, dan apakah pemanfaatan lahan di sekitar sumber air masih sesuai dengan fungsi ekologis kawasan.

“Ini sebenarnya bukan hanya menyangkut Waduk Sei Nongsa atau Waduk Nongsa, tetapi seluruh waduk,” ujar Hendrik, Jumat (16/10). Ia menyoroti sejumlah faktor yang perlu diperiksa, antara lain pendangkalan, kerusakan daerah tangkapan air, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas yang berpotensi mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Meski demikian, faktor-faktor tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab langsung penyusutan Waduk Sei Nongsa tanpa pemeriksaan teknis. Makanya untuk memastikan kontribusi masing-masing faktor, diperlukan kajian yang mencakup sedimentasi, kondisi hidrologis, perubahan tutupan lahan, dan perbandingan antara volume air yang masuk dan keluar dari waduk.

Di sinilah evaluasi menyeluruh menjadi penting. Jika penyusutan terutama dipicu rendahnya curah hujan, pemerintah perlu mengukur seberapa besar cadangan air yang masih tersedia dan berapa lama cadangan itu dapat menopang kebutuhan masyarakat. Jika pemeriksaan menemukan kerusakan daerah tangkapan air atau perubahan penggunaan lahan yang mengganggu fungsi resapan, penanganannya harus melampaui langkah darurat untuk menambah pasokan. Perlindungan kawasan sumber air dan penegakan aturan pemanfaatan lahan perlu menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.

BP Batam sendiri telah mengumumkan langkah mitigasi untuk mengatasi gangguan pasokan air di Nongsa. Dalam keterangan yang diterbitkan pada 15 Oktober, lembaga tersebut menyebut air dari embung Kebun Raya Nongsa telah dialirkan melalui jaringan pipa transmisi air baku menuju Waduk Nongsa. BP Batam juga menyiapkan interkoneksi jaringan distribusi dari Waduk Duriangkang ke kawasan Nongsa dan pemasangan mini booster pump untuk memperkuat aliran ke wilayah yang berada di elevasi tinggi serta ujung jaringan distribusi.

Langkah itu penting untuk menjaga layanan air dalam jangka pendek, terutama bagi warga yang mengalami gangguan aliran. Namun, keberhasilan interkoneksi tidak otomatis menyelesaikan persoalan ketahanan air baku. Penambahan jalur distribusi dapat membantu memindahkan air dari sumber lain, tetapi manfaatnya bergantung pada ketersediaan air di sumber tersebut, kapasitas jaringan, kebutuhan pelanggan, dan pengaturan distribusi. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah upaya darurat tersebut hanya ditujukan untuk menjaga pasokan sementara atau telah menjadi bagian dari rencana pengelolaan air yang lebih menyeluruh.

Dalam keterangan sebelumnya, Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano juga menyebut rendahnya curah hujan memengaruhi ketersediaan air baku Nongsa. Ia mengatakan aktivitas perambahan dan penambangan pasir di kawasan tangkapan air dapat mengurangi kemampuan lahan menyerap air sehingga memengaruhi jumlah air yang tersimpan dan dialirkan ke waduk. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa selain faktor cuaca, kondisi kawasan tangkapan air juga perlu mendapat perhatian. Namun untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut berkontribusi terhadap kondisi Waduk Nongsa saat ini, tentu diperlukan data hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang dapat diuji secara terbuka.

Dari sisi lain, BP Batam menghadapi tanggung jawab untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan cuaca. Penurunan muka air bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan meminta warga menghemat pemakaian. Penghematan tetap penting, tetapi harus disertai informasi yang jelas mengenai kondisi cadangan air, kebutuhan harian, kapasitas produksi, dan kemungkinan gangguan pasokan. Tanpa data tersebut, masyarakat akan kesulitan memahami seberapa serius situasi yang dihadapi dan langkah apa yang perlu dilakukan bersama.

ABI meminta BP Batam membuka data curah hujan, tren tinggi muka air, tingkat sedimentasi, dan luas daerah tangkapan air yang masih berfungsi. Organisasi itu juga mendorong evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas di sekitar waduk, terutama apabila ditemukan pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan fungsi perlindungan sumber air. Keterbukaan informasi diperlukan bukan untuk langsung menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar yang dapat diperiksa publik.

Sebagai langkah pemulihan, ABI mengusulkan rehabilitasi daerah tangkapan air melalui penanaman vegetasi yang sesuai dengan kondisi ekologis setempat, perbaikan drainase, penguatan sumur resapan, pemeriksaan sedimentasi, dan edukasi penghematan air. Usulan tersebut perlu disusun berdasarkan karakteristik setiap kawasan, sebab penanaman pohon saja tidak selalu cukup untuk memulihkan fungsi hidrologis suatu daerah. Pemulihan membutuhkan perlindungan tutupan lahan, pengendalian perubahan penggunaan lahan, pemeliharaan saluran air, dan pemantauan berkala agar manfaatnya dapat diukur.

Penyusutan Waduk Nongsa memperlihatkan bahwa ketahanan air Batam tidak hanya ditentukan oleh banyaknya air yang dapat diproduksi atau dialirkan melalui jaringan pipa. Ketahanan itu juga bergantung pada kemampuan menjaga sumber air, merawat daerah tangkapan, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengantisipasi perubahan iklim. BP Batam perlu memastikan langkah darurat berjalan seiring dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh waduk. Ketika air mulai menyusut, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya janji pemulihan aliran, melainkan kepastian bahwa sumber air yang menopang kehidupan kota dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (Red)