Klaim Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada lagi pengungsi banjir yang tinggal di tenda di Aceh memicu polemik pada Maret 2026. Pernyataan yang disampaikan usai Salat Idul Fitri di Aceh Tamiang itu dipertanyakan oleh kalangan mahasiswa, khususnya Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Tengku Raja Aulia Habibie, yang menilai kondisi di lapangan masih jauh dari kata pulih. Ia bahkan menantang Presiden untuk datang langsung tanpa protokol guna melihat realitas sebenarnya.

Pernyataan Presiden yang menyebut pemulihan pascabencana telah mencapai “100 persen” dan tidak ada lagi warga di tenda, pada awalnya dimaksudkan sebagai sinyal optimisme pemerintah terhadap percepatan penanganan bencana. Pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa mesin birokrasi telah bekerja cepat dalam melakukan pemulihan infrastruktur dasar pasca-banjir besar yang melanda wilayah pesisir timur Aceh. Namun, di sisi lain, klaim tersebut justru membuka ruang perdebatan baru tentang akurasi data dan transparansi informasi publik. Optimisme yang disampaikan di mimbar seringkali terasa kontras ketika berhadapan dengan debu dan lumpur yang masih tersisa di sudut-sudut desa terpencil.

Kesenjangan informasi ini menjadi krusial karena menyangkut nasib ribuan jiwa yang kehilangan ruang aman. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Maret 2026, masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang bertahan di tenda pengungsian di sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga Gayo Lues. Data ini menunjukkan bahwa proses pemulihan masih berlangsung dan belum sepenuhnya rampung, terutama dalam penyediaan hunian layak. Meskipun evakuasi darurat mungkin telah usai, fase rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, yang merupakan jantung dari pemulihan pascabencana, ternyata masih menghadapi jalan terjal yang panjang.

“Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan menipu masyarakat Aceh dan Indonesia. Ribuan warga hingga hari ini masih tinggal di tenda dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Habibie dalam keterangannya. Kritik keras ini bukan sekadar retorika politik mahasiswa, melainkan cerminan dari kegelisahan warga yang merasa suara mereka teredam oleh laporan-laporan formal yang manis di tingkat pusat.

Suara serupa juga datang dari warga terdampak yang sehari-hari bergulat dengan ketidakpastian. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan kondisi pengungsian di Desa Sekumur, Aceh Tamiang. Dalam video tersebut, seorang warga menunjukkan deretan tenda yang masih dihuni dengan fasilitas sanitasi yang seadanya. “Bapak lihat ini, Pak. Kami masih tinggal di tenda,” ujarnya, menanggapi langsung pernyataan Presiden. Suara parau dalam video itu menjadi bukti otentik bahwa di balik angka-angka statistik, ada manusia yang masih menggantungkan hidupnya pada selembar terpal plastik.

Kondisi sosiologis masyarakat di pengungsian seringkali luput dari pengamatan makro. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) baru mencapai sebagian kecil dari target, bahkan belum sepenuhnya layak ditempati. Di beberapa lokasi seperti Kecamatan Sekerak, ratusan unit huntara disebut baru akan selesai setelah Lebaran, memaksa warga merayakan hari raya dalam kondisi darurat. Hal ini menambah beban psikologis masyarakat yang seharusnya merayakan kemenangan Idul Fitri dalam kehangatan rumah, namun justru harus berselimut dinginnya malam di pengungsian.

Pemerintah memiliki argumentasi berbeda untuk mempertahankan kredibilitas laporannya. Sejumlah pejabat menyebut bahwa data yang disampaikan Presiden merujuk pada progres administratif dan target distribusi bantuan yang telah hampir selesai. Dalam konteks ini, istilah “tidak ada lagi pengungsi di tenda” dipahami sebagai indikator bahwa proses relokasi sedang berlangsung atau telah dialokasikan, meskipun implementasinya belum merata di semua wilayah. Ada kecenderungan di dalam birokrasi untuk menganggap sebuah masalah "selesai" segera setelah anggaran dicairkan atau surat keputusan ditandatangani, tanpa melihat apakah fisik bangunan sudah tegak berdiri atau belum.

Seorang pejabat daerah, misalnya, menyatakan bahwa “secara administratif, penanganan sudah mencapai tahap akhir, namun memang di lapangan masih terdapat kendala teknis seperti cuaca, akses, dan kesiapan infrastruktur.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laporan birokrasi dan kondisi faktual di lapangan. Hambatan logistik di medan Aceh yang berbukit dan rawan longsor seringkali membuat distribusi material huntara tersendat, sebuah detail yang kerap hilang dalam ringkasan eksekutif di meja kerja presiden.

Kritik dari kalangan mahasiswa kemudian tidak hanya berhenti pada soal data, tetapi juga menyentuh cara pemerintah membaca realitas. Habibie menilai bahwa pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada laporan berisiko mengaburkan penderitaan nyata masyarakat. Filter birokrasi yang berlapis seringkali membuat informasi yang sampai ke telinga pemimpin tertinggi menjadi terlalu halus dan kehilangan urgensi kemanusiaannya.

“Presiden jangan hanya melihat laporan dan angka-angka di atas kertas. Jika ingin melihat fakta, datanglah tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan. Datang sebagai manusia, bukan sebagai pejabat,” tegasnya. Tantangan ini adalah sebuah seruan untuk kepemimpinan yang empatik, sebuah ajakan untuk menanggalkan jubah seremonial dan merasakan langsung denyut nadi penderitaan rakyat tanpa sekat-sekat protokoler yang kaku.

Polemik ini mencerminkan persoalan klasik dalam tata kelola bencana yang membuat jurang antara angka dan pengalaman. Dalam banyak kasus, keberhasilan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan rasa pulih yang dirasakan korban. Data bisa menyatakan selesai, tetapi bagi mereka yang masih tidur di bawah terpal, bencana belum benar-benar usai. Secara teknis, bantuan mungkin sudah "tersalurkan", namun secara substantif, martabat hidup warga belum sepenuhnya pulih jika mereka belum memiliki atap permanen untuk berteduh.

Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar benar atau salahnya angka, melainkan kepercayaan publik (public trust). Ketika klaim pemerintah berhadapan dengan kesaksian warga, maka transparansi, verifikasi lapangan, dan keberanian mengakui kekurangan menjadi kunci. Integritas sebuah pemerintahan diuji bukan saat keadaan baik-baik saja, melainkan saat mereka berani menghadapi fakta pahit di lapangan dan melakukan koreksi kebijakan secara cepat.

Perdebatan ini menyisakan satu pertanyaan mendasar bagi kita semua tentang kapan sebuah bencana benar-benar bisa disebut selesai? Apakah ketika laporan administratif telah ditutup, atau ketika warga terakhir telah kembali hidup dengan layak dan mandiri? Kita perlu menyadari bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam yang diukur dengan debit air atau jumlah kerugian material, melainkan peristiwa kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian hingga tuntas ke akar trauma dan kebutuhan dasarnya.

Selama tenda-tenda itu masih berdiri di bawah langit Aceh, dan selama anak-anak pengungsi masih belajar di bawah bayang-bayang ketidakpastian, mungkin jawabannya belum sepenuhnya ada. Kejujuran dalam mengakui apa yang belum selesai adalah langkah pertama untuk benar-benar menyelesaikan masalah, jauh melampaui retorika keberhasilan di podium mimbar kekuasaan. (Red)