Kesepakatan kerja sama nuklir sipil selama 30 tahun yang ditandatangani Amerika Serikat dan Arab Saudi pada 22 Juli 2026 menjadi salah satu perkembangan geopolitik paling penting di Timur Tengah tahun ini. Perjanjian yang diteken di Washington oleh Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman itu disebut bertujuan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung agenda diversifikasi ekonomi Arab Saudi. Di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dengan Iran, kesepakatan tersebut memunculkan kekhawatiran baru mengenai masa depan rezim nonproliferasi nuklir internasional dan potensi perlombaan senjata di kawasan. 

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menempatkan diri sebagai salah satu penjaga utama rezim nonproliferasi nuklir dunia. Washington secara konsisten menekan negara-negara yang dianggap berpotensi mengembangkan senjata nuklir, termasuk Iran, melalui sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, hingga operasi militer terhadap fasilitas nuklir di kawasan Timur Tengah. Karena itu, keputusan Washington membuka kerja sama nuklir dengan Arab Saudi memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Amerika.

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa kesepakatan itu murni merupakan kerja sama nuklir sipil yang bertujuan mendukung ketahanan energi Arab Saudi. Dalam keterangan resminya, Departemen Energi Amerika Serikat menyatakan perjanjian tersebut merupakan kemitraan strategis bernilai miliaran dolar yang dirancang untuk berlangsung selama beberapa dekade. Washington menilai kerja sama itu tidak hanya akan memperkuat sektor energi Arab Saudi, tetapi juga tetap sejalan dengan komitmen kedua negara dalam mencegah penyebaran senjata nuklir.

Sejumlah pakar nonproliferasi menilai isi kesepakatan itu berbeda dari standar yang selama ini diterapkan Washington kepada negara lain. Berbeda dengan perjanjian nuklir Amerika Serikat-Uni Emirat Arab pada 2009 yang dikenal sebagai gold standard, kesepakatan terbaru ini dilaporkan tetap membuka peluang bagi Arab Saudi melakukan pengayaan uranium setelah melalui kajian bersama, serta tidak secara eksplisit mensyaratkan penerapan Additional Protocol Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang memungkinkan inspeksi mendadak terhadap fasilitas nuklir. Kondisi inilah yang memicu kritik dari kalangan pakar keamanan internasional. 

Kritik juga datang dari kalangan politik Amerika. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat maupun Republik mempertanyakan kebijakan tersebut karena dikhawatirkan dapat menjadi preseden baru dalam rezim nonproliferasi global. Mereka menilai kesepakatan itu berpotensi melemahkan standar yang selama ini dijadikan acuan Amerika dalam setiap kerja sama nuklir sipil. 

Di pihak lain, pemerintahan Donald Trump menilai kerja sama tersebut tetap berada dalam koridor penggunaan energi damai. Trump bahkan kemudian menyatakan bahwa implementasi kesepakatan itu akan bergantung pada kesediaan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Langkah itu menunjukkan bahwa isu nuklir kini tidak lagi semata-mata menyangkut energi, tetapi juga menjadi bagian dari negosiasi geopolitik yang lebih luas di Timur Tengah. 

Iran diperkirakan menjadi salah satu pihak yang paling mencermati perkembangan ini. Selama bertahun-tahun Teheran mendapat tekanan internasional karena mempertahankan program pengayaan uranium. Kini, rival utamanya di Teluk justru memperoleh akses terhadap teknologi nuklir melalui dukungan Washington. Dari sudut pandang Iran, kondisi tersebut dapat memperkuat narasi bahwa Barat menerapkan standar berbeda terhadap sekutu dan lawannya. 

Kekhawatiran berikutnya adalah munculnya efek domino di kawasan. Apabila Arab Saudi berhasil membangun industri nuklir yang semakin lengkap, negara-negara lain seperti Turki maupun Mesir dapat terdorong memperkuat program nuklir sipil mereka demi menjaga keseimbangan strategis. Dalam teori hubungan internasional, dinamika semacam ini dikenal sebagai security dilemma, ketika langkah defensif suatu negara justru mendorong negara lain melakukan respons serupa sehingga meningkatkan ketegangan kawasan.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman, menilai bahwa kebijakan Amerika terhadap sekutu dan lawannya memang sering dipengaruhi pertimbangan geopolitik, bukan semata-mata prinsip nonproliferasi. Sementara para pendukung kesepakatan berargumen bahwa melibatkan Arab Saudi dalam kerja sama resmi dengan Amerika justru lebih aman dibanding membiarkan Riyadh mencari teknologi nuklir dari negara lain seperti China atau Rusia, karena tetap ada mekanisme pengawasan dan komitmen hukum internasional. 

Perdebatan mengenai kesepakatan ini sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah kredibilitas rezim nonproliferasi internasional yang selama puluhan tahun dibangun untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Apabila aturan dipandang berbeda antara sekutu dan lawan, kepercayaan terhadap sistem internasional dapat semakin terkikis. Sebaliknya, jika kerja sama ini benar-benar mampu menjaga transparansi, memenuhi standar keselamatan IAEA, dan mencegah penyalahgunaan teknologi nuklir, ia dapat menjadi contoh bahwa kebutuhan energi dan keamanan masih bisa berjalan beriringan.

Di tengah ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, satu hal menjadi semakin jelas bahwa teknologi nuklir tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa dimensi politik, keamanan, dan kepercayaan. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan kesepakatan Amerika Serikat–Arab Saudi tidak hanya akan menentukan masa depan hubungan kedua negara, tetapi juga menjadi ujian bagi masa depan tata kelola nuklir dunia. (Red)