Sedikitnya lebih dari 500 orang yang sebagian besar merupakan etnis Rohingya diduga tewas setelah dua kapal pengangkut pengungsi hilang dan tenggelam di perairan Myanmar pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. Informasi tersebut disampaikan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Kamis (16/7/2026). Kedua lembaga menyebut tragedi itu sebagai salah satu insiden paling mematikan yang menimpa pengungsi Rohingya dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus memperlihatkan semakin besarnya risiko yang dihadapi mereka ketika mencari perlindungan melalui jalur laut.

UNHCR dan IOM mengungkapkan, kapal pertama yang mengangkut sekitar 250 penumpang dilaporkan hilang kontak tidak lama setelah berangkat. Sementara kapal kedua yang membawa sekitar 280 orang diduga tenggelam di lepas pantai Ayeyarwady, Myanmar, pada 8 Juli 2026. Hingga kini, otoritas belum mengeluarkan konfirmasi resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab pasti kedua insiden tersebut.

Dalam pernyataan bersama, kedua badan PBB itu menyatakan, "Terjadinya peristiwa tersebut dan jumlah pasti korban kecelakaan masih belum dinyatakan secara resmi." Meski demikian, mereka mengaku sangat khawatir jumlah korban jiwa jauh lebih besar mengingat minimnya laporan mengenai penyintas.

Melalui akun resminya di platform X, UNHCR juga menyampaikan keprihatinan mendalam. "Sebagian besar penumpang berasal dari etnis Rohingya yang menantang risiko pelayaran laut yang berbahaya demi mencari keamanan." Pernyataan itu menegaskan bahwa perjalanan laut bukanlah pilihan pertama, melainkan jalan terakhir bagi mereka yang tidak lagi memiliki ruang hidup yang aman.

Sebagian penumpang diketahui berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh, kompleks pengungsian terbesar di dunia yang saat ini menampung sekitar satu juta warga Rohingya. Selebihnya berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang hingga kini masih dilanda konflik bersenjata, krisis politik, dan kondisi kemanusiaan yang memburuk.

Menurut data terbaru UNHCR, sepanjang 2025 lebih dari 7.800 warga Rohingya mencoba menempuh perjalanan laut di Teluk Benggala dan Laut Andaman. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi itu juga mencatat ratusan orang meninggal atau hilang di laut, menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu jalur migrasi laut paling mematikan di dunia.

Di sisi lain, sejumlah organisasi kemanusiaan menilai tragedi ini bukan sekadar kecelakaan laut, melainkan akibat langsung dari kegagalan perlindungan internasional terhadap para pengungsi. Direktur Regional Amnesty International untuk Asia, Ming Yu Hah, pernah menegaskan bahwa "Rohingya terus dipaksa mempertaruhkan nyawa mereka di laut karena tidak memiliki alternatif yang aman dan bermartabat." Pernyataan tersebut mencerminkan kritik bahwa komunitas internasional belum mampu menyediakan jalur perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan tersebut.

Namun pemerintah Bangladesh memiliki pandangan berbeda. Berulang kali pemerintah di Dhaka menegaskan bahwa negara itu telah menanggung beban kemanusiaan yang sangat besar sejak gelombang eksodus Rohingya pada 2017. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina sebelumnya menyatakan, "Kami telah melakukan yang terbaik atas dasar kemanusiaan, tetapi krisis ini tidak bisa ditanggung Bangladesh sendirian." 

Pernyataan itu menunjukkan bahwa negara-negara penampung juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan membutuhkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat internasional. Krisis Rohingya sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak eksodus besar pada 2017, lebih dari satu juta warga Rohingya meninggalkan Myanmar akibat penganiayaan sistematis, kekerasan militer, serta tidak diakuinya status kewarganegaraan mereka. 

Tanpa kepastian hukum, akses pendidikan, pekerjaan, dan jaminan keamanan, banyak keluarga akhirnya memilih mempertaruhkan nyawa dengan menaiki kapal-kapal kayu yang tidak layak berlayar menuju Malaysia, Indonesia, atau negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Bagi sebagian besar pengungsi Rohingya, laut bukanlah tujuan, melainkan satu-satunya jalan keluar ketika semua pintu perlindungan tertutup. Setiap kapal yang berangkat membawa harapan untuk hidup lebih aman, tetapi juga kemungkinan tidak pernah mencapai daratan.

Tragedi tenggelamnya dua kapal ini menjadi pengingat bahwa krisis Rohingya belum berakhir. Selama akar persoalan berupa diskriminasi, konflik, dan ketiadaan status kewarganegaraan belum terselesaikan, perjalanan berbahaya melalui laut akan terus berulang. Di balik angka lebih dari 500 korban yang diduga meninggal, terdapat ratusan kisah keluarga yang kehilangan sebagai kenyataan yang semestinya menggugah dunia untuk tidak lagi memandang krisis Rohingya sekadar sebagai statistik, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab bersama. (Red)