Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menelusuri dugaan keterlibatan siswa dalam pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau. Permintaan itu disampaikan pada Rabu (24/6/2026) setelah muncul laporan bahwa ratusan siswa SD dan SMP bersama guru mengikuti aksi yang digelar pada Minggu (21/6/2026) di kawasan Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam. DPR menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa penggagas kegiatan tersebut dan sejauh mana pelibatan peserta didik dilakukan agar tidak mengganggu prinsip pendidikan.

Isu yang mengemuka bukan lagi semata soal dukungan terhadap program MBG, melainkan mengenai batas antara penyampaian aspirasi dan pelibatan siswa dalam kegiatan yang menyerupai aksi massa. Karena itu, Komisi X DPR meminta pemerintah memastikan apakah kehadiran para pelajar murni sukarela atau terdapat unsur mobilisasi dari institusi pendidikan.

"Kami minta untuk menelusuri kebenaran berita tersebut. Pada prinsipnya jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu berpengaruh terhadap proses belajar mengajar," kata Lalu Hadrian Irfani di kompleks parlemen, Jakarta.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan dirinya tidak sepakat apabila siswa dilibatkan dalam aksi dukungan maupun protes terhadap suatu kebijakan. Menurut dia, saluran aspirasi seharusnya cukup disampaikan oleh guru, kepala sekolah, atau dinas pendidikan tanpa mengikutsertakan peserta didik. "Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah," ujarnya.

Pawai dukungan terhadap keberlanjutan MBG berlangsung pada Minggu pagi, 21 Juni 2026. Para peserta membawa spanduk bertuliskan dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sebagian siswa tampak mengenakan seragam sekolah dan mengikuti orasi yang disampaikan dari mobil komando. Sejumlah laporan menyebut peserta berasal dari berbagai sekolah dasar dan menengah pertama di Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan menjelaskan kegiatan itu muncul setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua mengenai tersendatnya pelaksanaan MBG akibat keterlambatan pencairan dana operasional. "Hari ini masyarakat melaksanakan kegiatan pawai dalam rangka mendukung MBG. Kami tentunya menampung kerisauan dari orang tua terkait Program MBG yang beberapa waktu lalu sempat tersendat," ujar Hendri.

Ia mengakui sempat mengumpulkan para guru untuk membahas keresahan masyarakat dan dari pertemuan tersebut lahir gagasan menyelenggarakan pawai. Menurut Hendri, kegiatan itu bertujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kota Batam. "Yang pantas kita lakukan adalah menyampaikan masukan kepada kawan-kawan DPRD agar diteruskan ke pemerintah pusat, bahwa program MBG ini bagus," katanya.

Namun, Hendri membantah adanya pengerahan paksa terhadap guru maupun siswa. Ia menegaskan keikutsertaan bersifat sukarela. "Kami hanya menawarkan bagaimana kalau kegiatan pawai ini diselenggarakan. Tidak ada yang diwajibkan," ujarnya.

Di sisi lain, seorang guru yang enggan disebut namanya mengaku tidak menerima surat resmi mengenai kegiatan tersebut. Informasi, kata dia, hanya beredar melalui grup WhatsApp sekolah. "Kami pun kaget. Apalagi acaranya hari Minggu. Terpaksalah ikut," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan. Sebab, walaupun kegiatan berlangsung pada hari libur, pelibatan siswa dan guru dalam jumlah besar tetap memerlukan pertimbangan etis serta perlindungan terhadap hak anak.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri selama ini mendapat dukungan luas karena dinilai membantu pemenuhan gizi peserta didik. Banyak orang tua khawatir ketika puluhan dapur pelayanan sempat berhenti beroperasi akibat masalah pendanaan. Karena itu, mereka mendukung keberlanjutan program tersebut.

Namun sejumlah pemerhati pendidikan menilai dukungan terhadap suatu program pemerintah tidak seharusnya diwujudkan melalui pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang bernuansa demonstrasi. Mereka berpendapat sekolah semestinya menjadi ruang belajar yang netral dari mobilisasi kepentingan, baik politik maupun birokrasi.

Di titik inilah persoalannya menjadi lebih penting daripada sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap MBG. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak memang layak dijaga keberlangsungannya. Akan tetapi, tujuan yang baik tetap memerlukan cara yang tepat.

Pendidikan sejatinya tidak hanya mengajarkan anak untuk menerima manfaat dari sebuah kebijakan, tetapi juga melindungi mereka dari menjadi alat dalam perebutan pengaruh dan kepentingan orang dewasa. Ketika anak-anak turun ke jalan membawa spanduk, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang mereka dukung, melainkan siapa yang sesungguhnya sedang berbicara melalui mereka. (Red)