Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026). Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala, Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sandjaya, diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari serta Mayjen Trenggono sebagai wakil kepala baru. Pergantian dilakukan setelah evaluasi sekitar satu setengah tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Menurutnya, Presiden terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN yang memegang peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

“Bapak Presiden terus melakukan monitoring, dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kabinet, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo. Ia menegaskan bahwa keputusan pergantian pimpinan merupakan bagian dari upaya memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sejak dibentuk, BGN menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar puluhan juta pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Program ini merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, BGN berhasil membangun fondasi kelembagaan dan memperluas jaringan pelayanan gizi nasional. Pada akhir 2025, BGN melaporkan telah menjangkau sekitar 39,5 juta penerima manfaat melalui lebih dari 13 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di berbagai daerah.

Atas capaian tersebut, Dadan bahkan sempat menerima penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo pada Februari 2026. Sementara Nanik S. Deyang dan para wakil kepala lainnya menerima penghargaan Bintang Jasa Pratama.

Namun, di balik ekspansi program yang masif, BGN juga menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah kasus keracunan makanan, persoalan kualitas dapur penyedia makanan, tata kelola mitra, hingga pengawasan rantai pasok sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir.

Penunjukkan Nanik S. Deyang bukanlah keputusan yang muncul tiba-tiba. Sebelum dipercaya menjadi Kepala BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Dalam posisi tersebut, ia bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Beberapa bulan terakhir, Nanik juga menjadi figur yang cukup menonjol dalam upaya pengawasan internal program. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat ditutup sementara karena tidak memenuhi petunjuk teknis, memicu kejadian luar biasa, atau terindikasi melakukan praktik mark-up harga bahan baku.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” ujar Nanik seusai rapat kabinet pada April lalu.

Rekam jejak tersebut membuat sebagian kalangan menilai Nanik dipilih karena dianggap memahami persoalan operasional yang selama ini menjadi titik lemah pelaksanaan MBG.

Pergantian pimpinan BGN memunculkan beragam respons. Pihak yang mendukung kebijakan ini menilai langkah Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap program prioritas nasional. Pergantian dianggap sebagai mekanisme yang wajar dalam pemerintahan ketika diperlukan percepatan kinerja dan penyempurnaan tata kelola.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat koordinasi pusat-daerah, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat dengan cepat melaksanakan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pergantian figur tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Tantangan utama justru terletak pada sistem pengawasan, standar keamanan pangan, efektivitas distribusi, transparansi anggaran, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung program berskala nasional.

Kritik lain yang kerap muncul adalah besarnya anggaran MBG yang terus meningkat setiap tahun sehingga membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang semakin ketat. Karena itu, publik diperkirakan akan menaruh ekspektasi tinggi kepada kepemimpinan baru BGN untuk menunjukkan perbaikan yang terukur, bukan sekadar pergantian nama di struktur organisasi.

Pemerintah memastikan pergantian pimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, sementara pimpinan baru diminta segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Prasetyo, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh proses transisi kepemimpinan. “Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali dan setiap unit kerja di Badan Gizi Nasional harus menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Tujuan program MBG tidak sekadar membagikan makanan. Ia membawa harapan untuk menekan stunting, memperbaiki kualitas kesehatan generasi muda, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga kualitas pelayanan, keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Di titik inilah pergantian Dadan Hindayana kepada Nanik S. Deyang menjadi menarik untuk dicermati. Bukan semata-mata pergantian pejabat, melainkan ujian berikutnya bagi pemerintah apakah perubahan kepemimpinan mampu menghadirkan tata kelola yang lebih baik, atau hanya menjadi bagian dari dinamika birokrasi yang berulang. (Red)