Wacana penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem mencuat setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh di Hambalang, Bogor, pada pertengahan Februari 2026. Isu ini mengemuka di tengah dinamika internal NasDem dan upaya konsolidasi kekuatan politik pemerintahan Prabowo. Pertemuan tersebut disebut tidak hanya membahas ambang batas parlemen, tetapi juga menyentuh kepentingan ekonomi dan posisi politik kedua pihak. Bagaimana wacana ini muncul, siapa yang diuntungkan, dan apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia menjadi pertanyaan penting.

Wacana merger antara Partai Gerindra dan Partai NasDem mengemuka untuk mempertemukan dua kepentingan antara kebutuhan memperkuat kekuasaan dan upaya bertahan dari tekanan politik serta ekonomi. Di satu sisi, Prabowo berkepentingan memperluas basis dukungan politiknya di parlemen. Di sisi lain, Surya Paloh sedang menghadapi situasi di internal partai dan dalam jejaring bisnisnya.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kondisi internal NasDem tengah bergejolak. Rencana suksesi kepemimpinan yang melibatkan keluarga pendiri memicu resistensi kader. Dalam situasi seperti ini, tawaran merger, baik datang dari pihak Gerindra maupun NasDem, menjadi opsi yang tidak sepenuhnya mustahil.

Seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, misalnya, menilai bahwa langkah ini bisa dibaca sebagai strategi rasional. “Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, konsolidasi kekuatan adalah hal yang lumrah. Merger bisa menjadi jalan untuk stabilitas politik,” ujarnya.

Pandangan berbeda datang dari kalangan aktivis demokrasi. Mereka melihat wacana ini sebagai kemunduran. Seorang peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, “Jika partai digabung bukan karena kesamaan ideologi, melainkan karena kepentingan elite, itu justru memperlemah demokrasi. Publik kehilangan pilihan politik yang autentik.”

Di luar persoalan politik, faktor ekonomi juga disebut turut memengaruhi dinamika ini. Sejumlah lini bisnis yang terafiliasi dengan Surya Paloh dikabarkan menghadapi tekanan, terutama yang bergantung pada relasi dengan proyek-proyek strategis negara. Dalam sistem ekonomi-politik Indonesia, kedekatan dengan kekuasaan sering berbanding lurus dengan kelangsungan bisnis.

Ketika akses terhadap kekuasaan menyempit, dampaknya tidak hanya terasa di ranah politik, tetapi juga ekonomi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa wacana merger bukan sekadar langkah ideologis, melainkan juga bagian dari strategi bertahan.

Sementara itu, pergerakan kader NasDem ke partai lain menambah tekanan internal. Partai seperti Partai Solidaritas Indonesia disebut aktif merekrut figur-figur potensial, termasuk mantan kepala daerah yang memiliki basis massa. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas dalam partai politik Indonesia masih sangat cair dan seringkali ditentukan oleh peluang elektoral, bukan kesamaan gagasan.

Menurut sejumlah pengamat, posisi tawar NasDem sedang melemah. Sementara bagi Gerindra, merangkul NasDem akan semakin memperkokoh dominasi politik di parlemen. Saat ini, hanya segelintir partai yang berada di luar lingkar kekuasaan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi. Banyak partai lahir sebagai kendaraan politik figur. Ketika figur tersebut kuat, partai ikut berjaya. Namun ketika pamor meredup, partai ikut melemah. Contoh yang kerap dirujuk adalah perjalanan Partai Demokrat yang sangat bergantung pada figur Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika kekuasaan berpindah, daya elektoral partai tersebut pun menurun.

Dalam perspektif yang lebih luas, wacana merger Gerindra–NasDem membuka kembali perdebatan lama apakah partai politik di Indonesia telah benar-benar menjadi institusi publik, atau masih sebatas alat kepentingan pribadi. Sebagian pihak melihat merger sebagai langkah efisiensi dalam sistem politik yang terfragmentasi. Namun, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai gejala “privatisasi partai”, ketika organisasi politik dikelola layaknya perusahaan keluarga, dan keputusan strategis ditentukan oleh segelintir elite.

Namun isu ini bukan semata tentang dua partai yang mungkin bergabung, melainkan cermin dari sebenarnya wajah demokrasi Indonesia hari ini tentang bagaimana kekuasaan dirawat, bagaimana loyalitas dibentuk, dan bagaimana kepentingan publik berada di persimpangan dengan kepentingan elite.

Jika partai politik terus bergantung pada figur, maka demokrasi akan berjalan di atas fondasi yang rapuh. Sebab ketika figur itu goyah, yang runtuh bukan hanya partai, melainkan juga kepercayaan publik terhadap sistem itu sendiri. (Red)