Kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam sebuah serangan gabungan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat, memicu gelombang reaksi global. Pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan meliburkan aktivitas publik selama tujuh hari. Di saat yang sama, pasar energi dunia bergejolak, dan negara-negara Barat meningkatkan status siaga diplomatik serta keamanan. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana dampaknya bagi kawasan hingga Indonesia?

Pembahasan ini penting bukan hanya karena sosok Khamenei berada di pucuk hierarki politik Iran sejak 1989, tetapi juga karena selama ini ia menjadi simpul utama dalam arsitektur kekuasaan Republik Islam, baik secara ideologis, militer, maupun geopolitik. Namun begitu kabar wafatnya datang, terjadi kekosongan kekuasaan tertinggi, lalu siapa mengisi ruang itu di Teheran?

Dalam struktur politik Iran, suksesi Pemimpin Tertinggi secara formal ditentukan oleh Majelis Ahli. Namun, banyak analis menilai bahwa dalam situasi krisis, faktor penentu sesungguhnya adalah kekuatan militer dan keamanan, terutama Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang bukan sekadar pasukan elite. Laporan berbagai lembaga riset seperti Council on Foreign Relations (CFR) dan International Crisis Group selama ini mencatat bahwa IRGC memiliki pengaruh luas di sektor ekonomi, energi, konstruksi, hingga jaringan keamanan luar negeri melalui Pasukan Quds. 

Sejumlah pengamat Barat menilai bahwa kematian figur sentral seperti Khamenei berpotensi mempercepat dominasi faksi garis keras. Seorang analis keamanan Timur Tengah dari CFR pernah menyebut dalam sebuah diskusi publik, “Dalam sistem Iran, stabilitas bukan semata soal konstitusi, tetapi soal keseimbangan antara ulama dan Garda Revolusi.”

Memang pandangan ini tidak sepenuhnya disepakati. Seorang akademisi dari Universitas Teheran dalam wawancara dengan media regional berargumen, “Sistem Republik Islam dirancang untuk bertahan dari krisis personal. Institusi lebih kuat dari individu.” Di sinilah perdebatan bermula setelah kematian seorang pemimpin otomatis apakah turut mengubah arah negara, atau justru memperkuat solidaritas internal?

“Axis of Resistance”: Terkendali atau Lepas Kendali?

Selama dua dekade terakhir, Iran membangun jaringan sekutu non-negara di kawasan, mulai dari Hezbollah di Lebanon hingga Houthi movement di Yaman. Jaringan ini kerap disebut sebagai “Axis of Resistance”. Sebagian analis Barat khawatir, tanpa figur sentral yang dikenal pragmatis dalam mengambil keputusan strategis, kelompok-kelompok ini bisa bertindak lebih agresif.

Namun di sisi lain, pejabat keamanan Israel dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa negaranya “siap menghadapi segala skenario eskalasi”, dan sistem pertahanan seperti Iron Dome maupun dukungan militer AS dianggap cukup untuk meredam ancaman langsung.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, meskipun retorika keras sering muncul, Iran dan Israel cenderung terlibat dalam konflik bayangan (shadow war), bukan perang terbuka penuh. Ini menunjukkan adanya kalkulasi rasional di kedua pihak.

Salah satu kekhawatiran terbesar komunitas internasional adalah potensi gangguan di Selat Hormuz. Data dari U.S. Energy Information Administration (EIA) menyebutkan bahwa sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi penutupan atau gangguan militer signifikan akan membuat harga minyak global bisa melonjak tajam, premi asuransi kapal meningkat, inflasi energi menghantam negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Namun perlu dicatat, menutup Selat Hormuz bukan langkah sederhana. Tindakan itu hampir pasti memicu respons militer internasional, termasuk dari armada AS dan sekutu-sekutunya di Teluk. Karena itu, banyak pakar melihat ancaman tersebut lebih sebagai kartu tawar strategis ketimbang opsi realistis jangka panjang.

Isu Nuklir: Apakah Fatwa Akan Bertahan?

Khamenei sebelumnya pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan senjata nuklir haram. Di tengah ketegangan baru, pertanyaan muncul apakah membuat fatwa tersebut tetap menjadi rujukan?

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) selama ini memantau program nuklir Iran, dan laporan mereka menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam tingkat pengayaan uranium. Negara-negara Barat menuduh Iran mendekati ambang kemampuan senjata, sementara Teheran bersikeras bahwa programnya untuk tujuan damai.

Seorang diplomat Eropa pernah mengatakan kepada media internasional, “Masalah Iran bukan hanya soal teknologi, tetapi soal kepercayaan.” Sebaliknya, pejabat Iran berulang kali menyatakan bahwa tekanan dan sanksi justru memperkuat argumen domestik untuk mempercepat kemandirian strategis.

Krisis di Iran tentu diamati dengan saksama oleh Vladimir Putin di Rusia dan Xi Jinping di China. Jika perhatian militer dan diplomatik Barat tersedot ke Timur Tengah, ruang manuver di kawasan lain bisa berubah. Tapi asumsi bahwa satu krisis otomatis membuka peluang agresi besar juga perlu dibaca hati-hati. Politik global tidak selalu bergerak linear. Karena seringkali penuh kalkulasi risiko.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak paling nyata adalah ekonomi di antaranya terjadi lonjakan harga minyak mentah, tekanan terhadap subsidi energi dan APBN, potensi inflasi pangan dan logistik.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan pentingnya menjaga ketahanan fiskal terhadap gejolak eksternal. Krisis geopolitik jauh dari Jakarta bisa terasa sangat dekat ketika harga BBM dan kebutuhan pokok naik. Dalam sistem global yang saling terhubung, satu keputusan militer di Timur Tengah bisa beresonansi hingga ke warung kopi di Bengkong atau pasar tradisional di Batam.

Geopolitik bukan sekadar peta dan rudal, tapi juga kemungkinan lonjakan harga harga beras, ongkos angkut, dan stabilitas sosial. Kematian seorang pemimpin bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan satu blok kekuatan. Ia membuka babak baru yang penuh ketidakpastian di mana rasionalitas, emosi, dan kepentingan saling bersilangan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan apakah para pemegang kuasa global mampu menahan diri di tengah godaan eskalasi yang lebih luas di kawasan?

Dalam dunia yang terhubung ini, tidak ada perang yang benar-benar jauh. Dan seringkali yang paling membayar mahal bukanlah mereka yang menekan tombol kode dan simbol, melainkan kita yang tak pernah diundang ke meja perundingan. (Red)