Konflik bersenjata di Papua kembali memanas pada Mei 2026 setelah terjadi serangkaian kontak senjata antara aparat gabungan TNI-Polri dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan di wilayah Yahukimo, Intan Jaya, hingga Nabire. Di tengah terus bertambahnya pengerahan personel keamanan ke Papua, kekerasan justru belum menunjukkan tanda mereda. Pemerintah melalui Satgas Habema dan Operasi Damai Cartenz menyatakan operasi dilakukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat adat, pegiat HAM, dan lembaga sipil mempertanyakan efektivitas pendekatan keamanan yang selama bertahun-tahun diterapkan negara di Papua. Mengapa konflik tetap hidup di tengah kekuatan militer yang begitu besar?

Papua hari ini menjadi salah satu wilayah dengan rasio aparat keamanan tertinggi di Indonesia. Berbagai laporan menyebutkan sekitar 56 ribu personel TNI dan 26 ribu anggota Polri ditempatkan di Papua, sementara kekuatan kelompok bersenjata yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) diperkirakan hanya sekitar 1.400 orang. Rasio tersebut membuat jumlah aparat keamanan puluhan kali lebih besar dibanding kelompok bersenjata yang mereka hadapi.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan konflik tidak benar-benar berhenti. Sepanjang awal 2026, eskalasi justru meningkat di sejumlah daerah pegunungan Papua. Satgas Damai Cartenz mencatat adanya lonjakan gangguan keamanan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan jumlah insiden meningkat signifikan pada awal 2026. 

Di Yahukimo, aparat bahkan memperkirakan kelompok bersenjata tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang bergerak dinamis di wilayah hutan dan pegunungan. Kondisi geografis Papua yang berat membuat operasi militer tidak sesederhana perbandingan jumlah personel. Pihak TNI dan Polri menolak tudingan bahwa negara sengaja memelihara konflik. Mereka menegaskan operasi dilakukan secara profesional untuk melindungi warga sipil dan menjaga keutuhan wilayah negara. Dalam berbagai operasi gabungan bersama Satgas Habema dan Damai Cartenz, aparat mengklaim berhasil menguasai markas kelompok bersenjata serta menyita ratusan amunisi. 

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol. Yusuf Sutejo menyatakan, “TNI-Polri tidak akan tinggal diam. Kami akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku kelompok kriminal bersenjata hingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.” Bagi aparat keamanan, pendekatan militer dianggap diperlukan karena kelompok bersenjata dinilai terus melakukan penyerangan terhadap warga sipil, pekerja proyek, hingga aparat negara. Negara memandang tindakan tersebut sebagai ancaman keamanan nasional yang harus direspons secara tegas.

Namun kritik terhadap pendekatan keamanan terus menguat. Banyak kalangan menilai konflik Papua tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan kriminal bersenjata semata. Konflik Papua dinilai memiliki akar sejarah, politik, ekonomi, identitas, hingga persoalan ketidakadilan pembangunan yang jauh lebih kompleks. Lembaga HAM seperti Imparsial menyebut sedikitnya ada empat akar utama persoalan Papua. Adanya diskriminasi terhadap orang asli Papua, kegagalan pembangunan yang adil, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta perbedaan tafsir sejarah integrasi Papua ke Indonesia.

Bagi sebagian masyarakat adat Papua, persoalan terbesar bukan sekadar keamanan, tetapi soal rasa kepemilikan atas tanah dan identitas mereka sendiri. Tanah di Papua bukan hanya aset ekonomi, melainkan bagian dari memori leluhur, kebudayaan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Karena itu, pengerahan aparat dalam jumlah besar sering dipandang bukan sebagai solusi, melainkan simbol semakin jauhnya negara dari dialog. Apalagi pengiriman pasukan nonorganik dari luar Papua kerap dinilai minim pendekatan sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya juga menjalankan pendekatan pembangunan melalui pembangunan jalan, bandara, layanan kesehatan, hingga program kesejahteraan. Namun pembangunan tersebut sering dianggap belum mampu menyentuh akar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Masalah Papua akhirnya menjadi paradoks besar bagi negara yang telah hadir dengan infrastruktur, aparat, dan anggaran yang besar, tetapi rasa aman dan rasa percaya belum sepenuhnya tumbuh. 

Senjata mungkin mampu merebut wilayah, tetapi belum tentu mampu merebut hati. Sebagian pengamat menilai opsi terbaik penyelesaian konflik Papua harus bergerak melampaui pendekatan militer. Dialog politik yang terbuka, penghormatan terhadap masyarakat adat, penegakan HAM, evaluasi operasi keamanan, serta pembangunan yang benar-benar partisipatif dinilai menjadi jalan yang lebih menjanjikan dibanding sekadar penambahan pasukan.

Pengalaman berbagai konflik di dunia menunjukkan bahwa konflik bersenjata jarang selesai hanya dengan kekuatan militer. Di banyak tempat, perdamaian justru lahir ketika negara mulai mendengar luka, ketakutan, dan sejarah yang selama ini dipendam masyarakatnya sendiri. Papua mungkin membutuhkan keamanan. Tetapi lebih dari itu, Papua membutuhkan rasa didengar. Sebab konflik yang berlangsung puluhan tahun bukan hanya soal siapa memegang senjata, melainkan siapa yang gagal memahami manusia di baliknya. Dan selama Papua terus dipandang semata sebagai wilayah operasi keamanan, mungkin yang bertambah hanyalah jumlah pasukan — bukan jumlah perdamaian. (Red)