Upaya Pemerintah Kota Batam memperkuat budaya baca melalui Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi bagi Pemangku Kepentingan pada 28–29 Juli 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun sejumlah pegiat literasi mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) atau banyaknya kegiatan yang digelar. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah membangun ekosistem literasi yang hidup, mudah diakses masyarakat, dan melibatkan komunitas sebagai mitra utama.

Pesan itu mengemuka di tengah perubahan paradigma pembangunan literasi secara nasional. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kini menegaskan bahwa IPLM tidak lagi dipandang sekadar angka statistik, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan, efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap kebiasaan membaca masyarakat. Bahkan, sejak 2025 metodologi pengukuran IPLM diperbarui agar lebih mencerminkan kondisi riil di daerah dan tidak berhenti pada capaian administratif semata.

Perubahan pendekatan itu dinilai relevan bagi Batam, kota industri yang terus tumbuh dengan masyarakat yang semakin beragam. Di tengah derasnya arus informasi digital, membangun budaya membaca tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi membutuhkan ruang belajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pegiat literasi Batam sekaligus alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Rizki Irma, menyambut baik langkah Pemerintah Kota Batam yang mulai memberi perhatian terhadap penguatan budaya baca. "Ini hal baik. Akhirnya literasi menjadi fokus Pemko. Semoga benar-benar upaya meningkatkan literasi ini bukan secara administrasi atau di atas kertas saja, tapi juga secara nyata di lapangan," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah membuka ruang kolaborasi dengan komunitas literasi yang selama ini telah bergerak secara mandiri. Selama bertahun-tahun, berbagai kelompok masyarakat rutin mengadakan kelas membaca, diskusi buku, hingga kegiatan berbagi bacaan di taman, ruang publik, dan kafe tanpa banyak tersentuh program pemerintah.

"Sekarang banyak komunitas literasi di Batam yang membuat kegiatan literasi yang tidak terlihat oleh pemerintah kota. Mereka kelompok-kelompok kecil yang membuat kegiatan," katanya.

Bagi Kiki, komunitas merupakan simpul penting dalam membangun budaya baca. Mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dan mampu menjangkau kelompok yang sering luput dari program formal, seperti pekerja industri, mahasiswa, anak muda, maupun masyarakat umum.

"Pemko harus melibatkan komunitas literasi supaya literasi hidup di luar. Bukan hanya melibatkan pemerintah kecamatan atau kepala sekolah yang hanya hidup di ruang formal," ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Perpusnas yang kini mendorong penguatan relawan dan komunitas literasi sebagai bagian dari strategi nasional. Menurut Perpusnas, perpustakaan harus berkembang menjadi ruang belajar yang hidup, adaptif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal melalui kolaborasi lintas sektor.

Selain kolaborasi, persoalan akses juga menjadi perhatian. Kiki menilai perpustakaan umum perlu menyesuaikan layanan dengan pola aktivitas masyarakat perkotaan. Selama ini, sebagian besar perpustakaan hanya beroperasi pada jam kerja sehingga sulit dimanfaatkan oleh pekerja maupun mahasiswa. "Perpustakaan harus bisa diakses kapan saja, bukan hanya Senin sampai Jumat. Harusnya Sabtu dan Minggu juga bisa," katanya.

Ia juga mengusulkan konsep perpustakaan terbuka dan perpustakaan bergerak yang hadir di taman kota, kawasan permukiman, rumah susun, hingga ruang publik lainnya agar masyarakat tidak selalu harus datang ke gedung perpustakaan. “Kita butuh perpustakaan yang terbuka, nyaman, inklusif, dengan koleksi buku yang tidak dibatasi satu jenis. Lokasinya juga harus bisa dimasuki semua kelompok, etnis, ras, dan latar belakang.”

Dari sisi pemerintah, penguatan literasi dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa pembangunan kota modern tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur. "Apa artinya kota yang modern jika masyarakatnya belum siap secara kapasitas intelektual dan mental? Di sinilah literasi memegang peranan penting," ujarnya.

Menurutnya, peningkatan literasi bukan sekadar mengejar kenaikan indeks, melainkan membangun masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozie, mengatakan penguatan budaya baca membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. "Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi dalam menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Batam," katanya.

Meski demikian, kalangan akademisi mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan literasi tidak boleh berhenti pada capaian angka. Analis Kebijakan Publik Batam, Rikson Tampubolon, menilai literasi seharusnya menjadi agenda lintas organisasi perangkat daerah, bukan hanya tanggung jawab Dinas Perpustakaan.

"Literasi bukan urusan Dinas Perpustakaan semata, melainkan agenda strategis seluruh perangkat daerah. Kota modern tidak hanya dibangun oleh jalan, gedung, dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas cara berpikir masyarakatnya," katanya.

Menurut Rikson, persoalan terbesar Batam bukan semata keterbatasan koleksi buku, melainkan belum terbentuknya kebiasaan membaca sebagai budaya sehari-hari. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengejar indikator administratif seperti jumlah kegiatan atau peserta. "Perpustakaan ibarat jantung pembangunan intelektual. Namun jantung tidak akan membuat tubuh sehat jika darahnya tidak mengalir ke seluruh bagian tubuh," ujarnya.

Sebagai kota industri dan kawasan perdagangan bebas, Batam dinilai memerlukan pendekatan literasi yang lebih luas. Literasi tidak lagi hanya berarti kemampuan membaca buku, tetapi juga mencakup literasi digital, keuangan, hukum, teknologi, hingga kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja.

Rikson mendorong agar layanan literasi diperluas ke kawasan industri, rumah susun pekerja, wilayah hinterland, pulau-pulau penyangga, sekolah, hingga ruang-ruang publik. “Pendekatannya tidak bisa diseragamkan. Literasi harus hadir di pulau-pulau kita, rumah susun pekerja, kawasan industri, wilayah hinterland, sekolah, hingga ruang-ruang publik.”

Ia juga mengusulkan pembentukan Gerakan Batam Membaca sebagai gerakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat. Usulan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional. Perpusnas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan literasi tidak lagi ditentukan oleh besarnya gedung perpustakaan ataupun banyaknya koleksi buku, melainkan oleh aktivitas literasi yang berlangsung di dalamnya, kualitas layanan, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku membaca masyarakat.

Karena itu, membangun literasi adalah pekerjaan yang jauh lebih panjang dibanding membangun sebuah gedung perpustakaan. Buku memang penting, tetapi ruang untuk berdialog, komunitas yang aktif, akses yang mudah, dan kebiasaan membaca yang tumbuh setiap hari jauh lebih menentukan masa depan sebuah kota.

Jika Batam ingin menjadi kota industri yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga unggul dalam kualitas sumber daya manusianya, maka literasi harus benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja atau meningkat di atas lembar statistik. Sebab kota yang cerdas bukanlah kota yang memiliki perpustakaan paling megah, melainkan kota yang warganya menjadikan membaca, belajar, dan berpikir kritis sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari. (Red)