Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang organisasi TNI, revisi Undang-Undang Kepolisian, hingga perlindungan lingkungan hidup yang dinilai semakin terdesak oleh laju pembangunan dan investasi di Kota Batam.

Berbeda dari aksi yang hanya berfokus pada isu nasional, AMB justru menempatkan persoalan lingkungan sebagai benang merah dari berbagai kebijakan yang mereka soroti. Bagi mahasiswa, pembangunan ekonomi dan investasi tidak boleh mengabaikan daya dukung alam yang menopang kehidupan masyarakat.

Koordinator Umum aksi, Muryadi, mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut perlu ditinjau agar lebih tepat sasaran.

"Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp1,2 triliun per hari. Dengan angka sebesar itu, negara sebenarnya bisa membangun sekolah atau rumah sakit yang masih dibutuhkan di berbagai daerah, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Muryadi dalam orasinya.

Pemerintah sendiri menetapkan anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan efisiensi dari rencana awal Rp335 triliun. Hingga April 2026, program tersebut telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat melalui sekitar 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menegaskan penghematan dilakukan tanpa mengurangi efektivitas program.

Perdebatan mengenai MBG pun terus berlangsung. Pendukung program tersebut menilai pemberian makanan bergizi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya, Dadan Hindayana pernah menyatakan, “Sebanyak 93 persen anggaran dialirkan langsung melalui KPPN ke setiap SPPG di provinsi hingga kampung-kampung.”

Di sisi lain, sejumlah kalangan sipil mempertanyakan prioritas anggaran tersebut. Kritik juga datang dari pegiat pendidikan yang menilai dana besar itu dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah yang masih tertinggal.

Selain MBG, AMB mendesak Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengubah struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia. Mahasiswa menilai kebijakan itu berpotensi memperluas peran militer dalam berbagai sektor di luar fungsi pertahanan. "Kami meminta Presiden mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dan tidak memperluas peran militer ke ranah sipil," ujar Muryadi. 

Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian yang mereka anggap dapat memperbesar pengaruh institusi keamanan dalam birokrasi sipil. Menurut mereka, reformasi sektor keamanan seharusnya tetap menjaga prinsip supremasi sipil.

Namun, perhatian terbesar peserta aksi tertuju pada persoalan lingkungan hidup di Batam. Menurut Muryadi, pembangunan fisik yang berlangsung cepat tidak diimbangi dengan upaya menjaga ekosistem. Mereka menyoroti reklamasi pesisir, berkurangnya kawasan mangrove, pemotongan bukit, serta alih fungsi daerah tangkapan air yang dinilai berpotensi memperbesar risiko banjir dan krisis lingkungan.

"Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan," katanya. Kekhawatiran itu muncul di tengah pesatnya pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan. BP Batam mencatat sistem penyediaan air bersih kota ini masih bertumpu pada enam waduk utama, yakni Duriangkang, Sei Ladi, Mukakuning, Piayu, Sei Harapan, dan Nongsa. Kapasitas produksi air terus ditingkatkan untuk menopang kebutuhan rumah tangga, industri, dan sektor pariwisata.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi. "Kami menyetujui tuntutan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pusat. Kalau evaluasi sifatnya perbaikan, tentu masih ada dukungan dari kita bersama sebagai masyarakat Indonesia," kata Kamaluddin.

Ia menegaskan pembangunan Batam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. "Batam harus kita bangun dan kita majukan. Tetapi pada saat yang sama kelestariannya juga harus kita jaga," ujarnya. Kamaluddin mengatakan DPRD akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Batam dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bahan evaluasi bersama.

Terkait persoalan air bersih, ia menjelaskan kapasitas air baku Batam masih relatif aman dalam beberapa tahun mendatang. Persoalan yang dihadapi lebih banyak berada pada jaringan distribusi yang sudah tua dan membutuhkan pembaruan. "Menurut laporan BP Batam yang kami ikuti, daya tampung air di Batam masih aman hingga tahun 2037. Persoalannya bukan pada ketersediaan air, melainkan banyak instalasi distribusi yang sudah tua dan mengalami kerusakan," ujarnya.

Di tengah derasnya pembangunan, aksi mahasiswa ini mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kemajuan jika meninggalkan ruang hidup masyarakat. Kota-kota modern dalam mengukur keberhasilannya tidak hanya dari tingginya investasi, gedung yang menjulang, dan angka pertumbuhan ekonomi. Di balik itu terdapat pertanyaan yang perlu dijawab apakah kemajuan yang dibangun hari ini masih menyisakan udara bersih, sumber air yang terjaga, dan ruang hidup yang layak bagi generasi berikutnya.

Batam selama ini dikenal sebagai kota yang tumbuh cepat. Namun sejarah banyak kota di dunia menunjukkan bahwa krisis lingkungan sering datang bukan karena pembangunan yang terlalu sedikit, melainkan karena pembangunan yang terlalu cepat tanpa keseimbangan. 

Dalam konteks itulah suara mahasiswa menjadi pengingat bahwa pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar soal memperbanyak investasi, melainkan memastikan bahwa kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan alam. Sebab, ketika hutan mangrove menghilang, bukit diratakan, dan daerah resapan air menyusut, yang dipertaruhkan bukan hanya wajah kota hari ini, melainkan kualitas kehidupan generasi yang akan mewarisi Batam di masa depan. (Red)