Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritisi frekuensi lawatan Presiden selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Kritik tersebut kemudian direspons langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Polemik yang berkembang tidak hanya membahas efektivitas diplomasi Indonesia, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai transparansi kebijakan luar negeri dan gaya komunikasi para pejabat negara.

Perdebatan semakin meluas setelah pegiat media sosial Ferry Koto ikut mengomentari respons Teddy terhadap Dino. Melalui unggahan di akun media sosialnya pada Selasa (2/6/2026), Ferry menilai tanggapan Teddy tidak menjawab substansi kritik yang disampaikan Dino dan justru memperlihatkan persoalan dalam cara pemerintah merespons masukan publik.

Ferry mengaku telah menyaksikan secara lengkap video tanggapan Teddy yang diunggah melalui akun resmi Sekretariat Kabinet. Menurutnya, respons yang disampaikan Teddy menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

"Saya sudah lihat video Teddy @setkabgoid yang dibuat untuk merespon video saran Bang @dinopattidialal terkait perjalanan luar negeri Presiden," tulis Ferry. Ia kemudian melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap Sekretaris Kabinet tersebut.

"Mendengar kata pembukanya saja sudah kelihatan, ini arek yang belum cukup kapasitas menduduki jabatan penting, apalagi mengurus negara. Langsung mual saya melihatnya. Saya sabarkan hati melihat sampai akhir," ujar Ferry.

Ferry, yang dikenal sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, juga menilai Teddy terlalu percaya diri menganggap dirinya menjadi sasaran kritik Dino Patti Djalal. Menurut Ferry, substansi kritik Dino ditujukan kepada Presiden Prabowo dan pemerintah secara keseluruhan, bukan kepada Teddy secara pribadi.

"Teddy-Teddy, kamu ke-ge-er-an. Tidak ada Bang Dino memention kamu, semua saran itu untuk Presiden. Namamu sempat disebut sekilas, hanya untuk mengingatkan agar jika ada agenda perjalanan Presiden maka diumumkan jauh hari," katanya.

Lebih lanjut, Ferry meminta Teddy untuk menghormati posisi dan pengalaman Dino Patti Djalal yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri serta dikenal sebagai diplomat senior Indonesia.

"Eselon 2 lho kamu. Mbok tahu diri, Bang Dino itu mantan Wakil Menteri. Walau kamu sindir cuma tiga bulan, tetap saja dia Wakil Menteri. Lha kowe, Letkol saja giveaway, duduk di Seskab giveaway, karena dicari-carikan jabatan agar tidak melanggar UU TNI," ujar Ferry.

Pernyataan Ferry menambah panjang daftar respons publik terhadap polemik yang bermula dari video Dino Patti Djalal beberapa hari sebelumnya. Dalam videonya, Dino menyoroti tingginya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menyebut sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa pemerintahannya di luar negeri. Menurut Dino, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan perlu dievaluasi agar tetap proporsional.

"Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino dalam video yang kemudian banyak diperbincangkan publik.

Dino juga mengingatkan bahwa setiap kunjungan kenegaraan melibatkan biaya besar, mulai dari transportasi, pengamanan, logistik, hingga rombongan pendamping. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih transparan mengenai tujuan, hasil, dan manfaat setiap lawatan internasional yang dilakukan Presiden.

Menanggapi kritik tersebut, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa lawatan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda seremonial atau pencitraan. Menurutnya, kunjungan tersebut menghasilkan berbagai capaian diplomatik dan ekonomi yang penting bagi Indonesia. Ia juga meminta agar kritik yang disampaikan tidak mengabaikan hasil yang telah diperoleh pemerintah dari berbagai pertemuan internasional.

"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy.

Dalam penjelasannya, Teddy turut membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden membebani keuangan negara secara berlebihan. Ia menyatakan bahwa seluruh biaya tambahan di luar anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Selain itu, jumlah anggota rombongan juga disebut telah dipangkas lebih dari 50 persen dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya, dari lebih dari 120 orang menjadi sekitar 50 hingga 60 orang.

Namun demikian, sejumlah pengamat menilai inti kritik Dino sebenarnya bukan semata-mata soal biaya perjalanan. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah mengelola agenda diplomasi secara strategis, terencana, dan komunikatif kepada publik. Transparansi mengenai tujuan kunjungan, target yang ingin dicapai, serta hasil konkret yang diperoleh dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Di sisi lain, kubu pendukung pemerintah berargumen bahwa situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin dinamis menuntut Presiden lebih aktif membangun hubungan internasional secara langsung. Mereka menilai diplomasi tingkat tinggi saat ini menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperkuat kerja sama pertahanan, menjaga posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional, serta membuka akses pasar baru bagi perekonomian nasional.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa publik sesungguhnya tidak hanya memperhatikan seberapa sering seorang presiden bepergian ke luar negeri, tetapi juga ingin mengetahui manfaat nyata yang diperoleh negara dari setiap perjalanan tersebut. Di era keterbukaan informasi, keberhasilan diplomasi tidak cukup hanya dibuktikan melalui pertemuan dan foto bersama para pemimpin dunia, melainkan juga melalui capaian yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

Polemik antara Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya dapat dibaca sebagai cerminan dinamika demokrasi. Kritik dari mantan diplomat senior merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik, sementara respons pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan. Yang menjadi tantangan berikutnya bukan sekadar siapa yang paling benar dalam perdebatan ini, melainkan bagaimana pemerintah mampu menjelaskan kepada rakyat bahwa setiap langkah diplomasi yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional.

Sebab dalam demokrasi modern, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan kebijakan, tetapi juga melalui keterbukaan menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diputuskan. (Red)