Pada Sabtu, 20 Juni 2026, Presiden Bolivia Rodrigo Paz menetapkan keadaan darurat nasional setelah gelombang protes anti-pemerintah dan blokade jalan yang berlangsung hampir 50 hari melumpuhkan distribusi pangan, bahan bakar, serta layanan kesehatan di berbagai wilayah. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk membuka kembali jalur transportasi dan memulihkan aktivitas ekonomi, namun keputusan itu juga memicu kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan politik dan kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Apa yang semula merupakan aksi protes terhadap tekanan ekonomi dan melonjaknya biaya hidup berkembang menjadi krisis politik yang lebih luas. Sejumlah serikat pekerja, kelompok petani, serta organisasi masyarakat adat menuntut perubahan kebijakan ekonomi dan mendesak Presiden Rodrigo Paz mengundurkan diri. Demonstrasi yang dimulai sejak Mei lalu berubah menjadi blokade jalan besar-besaran yang memutus pasokan barang kebutuhan pokok ke sejumlah kota utama.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Rodrigo Paz menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan masyarakat terus menjadi korban kebuntuan politik. "Rakyat Bolivia tak boleh terus menjadi sandera blokade yang menghalangi bekerja, belajar, menerima bantuan medis, memenuhi kebutuhan diri, dan membawa makanan ke rumah-rumah," kata Paz.

Pernyataan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk mengaktifkan keadaan darurat yang memungkinkan pengerahan aparat keamanan, termasuk militer, guna membuka kembali jalan-jalan utama yang diblokade. Dalam sudut pandang yang lebih luas menunjukkan bahwa krisis Bolivia tidak hanya dipicu perseteruan politik. Tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong kemarahan publik.

Pemerintahan Rodrigo Paz sebelumnya mengambil langkah pengurangan subsidi bahan bakar guna mengurangi defisit anggaran negara. Kebijakan yang dianggap perlu untuk menstabilkan keuangan negara itu justru memicu kenaikan harga dan memperbesar beban masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, inflasi meningkat, pasokan bahan bakar terganggu, sementara harga pangan terus merangkak naik.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak kecil. Laporan berbagai lembaga ekonomi memperkirakan kerugian nasional mencapai sekitar 2,8 miliar dolar AS akibat terhambatnya distribusi barang dan lumpuhnya aktivitas perdagangan. Lebih dari 20.000 usaha kecil dan menengah dilaporkan terdampak, sementara ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

Kelangkaan bahan bakar dan obat-obatan juga mulai dirasakan rumah sakit. Kelompok pasien kanker bahkan memperingatkan bahwa sekitar 75 hingga 80 persen pasien kesulitan menjalani terapi rutin akibat terputusnya akses transportasi. "Dengan tertundanya pengobatan, kami sesungguhnya sedang mempersingkat usia mereka," kata Vladimir Vargas dari asosiasi pasien kanker Bolivia.

Pemerintah berpendapat bahwa keadaan darurat merupakan pilihan terakhir setelah berbagai upaya dialog dilakukan. Sehari sebelumnya, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan dengan Konfederasi Buruh Bolivia (COB), organisasi pekerja terbesar di negara itu. Namun, sejumlah kelompok pedesaan yang berafiliasi dengan mantan Presiden Evo Morales menolak kesepakatan tersebut dan tetap melanjutkan aksi blokade.

Paz juga menuding adanya upaya sistematis untuk mengguncang pemerintahan yang baru berjalan tujuh bulan. Menurut pemerintah, langkah luar biasa diperlukan untuk memastikan distribusi pangan dan layanan dasar kembali berjalan.

Di sisi lain, oposisi dan sejumlah pengamat politik mengingatkan bahwa pengerahan militer berpotensi memperburuk situasi. Mantan Presiden Evo Morales membantah tudingan bahwa dirinya berada di balik gelombang demonstrasi. Ia menilai keresahan masyarakat terutama disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang semakin berat.

Beberapa anggota parlemen dan kalangan akademisi juga memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan keamanan tanpa dukungan politik yang kuat justru dapat memperdalam polarisasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Bolivia memiliki sejarah panjang ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Karena itu, setiap langkah yang melibatkan kekuatan bersenjata selalu dipandang sensitif oleh masyarakat.

Di luar perebutan kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan politik, yang paling merasakan dampaknya adalah warga biasa. Mereka menghadapi antrean bahan bakar, harga pangan yang semakin mahal, serta sulitnya memperoleh layanan kesehatan. Di tengah kebuntuan politik, rakyat Bolivia menjadi pihak yang paling menanggung beban.

Krisis ini mengingatkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilu atau kekuatan aparat keamanan. Legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan kesejahteraan dan ruang dialog yang sehat bagi masyarakat.

Keadaan darurat mungkin mampu membuka jalan yang diblokade. Namun, tidak ada dekrit yang sanggup membuka kembali kepercayaan publik bila akar persoalan ekonomi dan politik tidak diselesaikan. Sebab, sejarah berulang kali menunjukkan bahwa sebuah negara tidak runtuh hanya karena demonstrasi, melainkan ketika jurang antara pemerintah dan rakyat menjadi terlalu lebar untuk dijembatani. (Red)