Proyek pelebaran jalan sepanjang 2,148 kilometer yang menghubungkan Desa Tenggak dan Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah diketahui jalur tersebut merupakan akses menuju kampung halaman Sri Suparni, istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 miliar melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan 2025 untuk memperlebar ruas jalan yang sebelumnya dinilai terlalu sempit dan rawan kecelakaan. Di tengah dukungan warga terhadap perbaikan infrastruktur tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai skala prioritas pembangunan dan kemungkinan pengaruh kedekatan dengan elite pemerintahan.

Jalan yang sebelumnya memiliki lebar sekitar 4 hingga 5 meter kini diperluas satu meter di setiap sisi. Bagi warga setempat, perubahan itu terasa signifikan. Arus kendaraan menjadi lebih lancar dan risiko kendaraan saling berebut ruang saat berpapasan dapat dikurangi.

Namun perhatian publik tidak berhenti pada aspek teknis pembangunan. Lokasi jalan yang mengarah ke kampung halaman istri seorang menteri membuat proyek tersebut dengan cepat menjadi bahan perbincangan, terutama di media sosial. Dalam iklim politik yang sensitif terhadap isu privilese kekuasaan, setiap proyek yang bersinggungan dengan pejabat publik cenderung memunculkan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan dan prioritas anggaran.

Kepala Desa Sribit, Sutaryo, membantah anggapan bahwa pelebaran jalan tersebut berkaitan dengan status Sri Suparni sebagai istri Menteri ESDM. Menurutnya, usulan pelebaran jalan telah diajukan jauh sebelum Bahlil Lahadalia menjadi figur penting di pemerintahan pusat. "Itu kan jalan ramai, sudah sering sekali terjadi kecelakaan. Makanya sudah lama kami usulkan agar diperlebar," kata Sutaryo.

Ia menjelaskan bahwa usulan pelebaran jalan telah disampaikan sejak masa pemerintahan Bupati Sragen sebelumnya, namun belum memperoleh tindak lanjut. Selama bertahun-tahun, jalan tersebut hanya mendapat perbaikan tambal sulam tanpa penambahan lebar jalan. "Jadi bukan karena ada keluarga pejabat yang sering pulang lewat ke sini. Bukan karena itu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma pas kebetulan saja dapat giliran anggarannya pas era Bupati Sragen sekarang," ujarnya.

Penjelasan serupa juga disampaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Bina Marga DPU Sragen, Aribowo Sulistyo, menyebut proyek tersebut berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan telah melalui proses pembahasan anggaran daerah. Menurutnya, dasar pelaksanaan proyek adalah kebutuhan teknis serta meningkatnya volume kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, bukan karena faktor politik ataupun hubungan keluarga pejabat negara.

Meski demikian, tidak semua pihak menerima penjelasan itu tanpa catatan. Anggota DPRD Sragen dari Partai NasDem, Bambang Widjo Purwanto, mempertanyakan alasan pemerintah daerah mendahulukan pelebaran jalan tersebut sementara sejumlah ruas jalan lain yang menghubungkan antar-kecamatan masih mengalami kerusakan cukup parah.

"Kalau berbicara kepentingan, saya kira jalur Banaran–Gondang, Bligo Selatan itu jauh lebih penting. Kenapa di sana justru diprioritaskan, sementara jalur penghubung antar-kecamatan ini malah tidak dilaksanakan?" ujarnya.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya bagaimana pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas pembangunan kepada masyarakat. Di banyak daerah, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memilih proyek mana yang didahulukan. Karena itu, transparansi menjadi faktor penting agar keputusan pembangunan tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus.

Di sisi lain, fakta bahwa Sri Suparni merupakan putri asli Desa Sribit memang tidak dapat dipisahkan dari sorotan publik. Dalam beberapa kesempatan sepanjang 2026, ia beberapa kali menghadiri kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah di Sragen, sementara Bahlil Lahadalia juga tercatat beberapa kali berkunjung ke desa tersebut saat momentum Lebaran dan silaturahmi keluarga.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah jalan itu memang perlu diperlebar atau tidak. Hampir semua pihak sepakat bahwa akses yang lebih aman dan nyaman merupakan kebutuhan masyarakat. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap proyek lahir dari kebutuhan publik yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Di tengah tuntutan pemerataan pembangunan, proyek Jalan Tenggak–Sribit menjadi pelajaran penting bahwa infrastruktur bukan hanya soal beton, aspal, dan anggaran. Ia juga menyangkut kepercayaan publik. Ketika sebuah jalan diperbaiki di dekat lingkar kekuasaan, pemerintah dituntut bekerja dua kali lebih keras untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan karena kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sebab kualitas sebuah pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa mulus jalan yang dibangun, melainkan juga dari seberapa kuat keyakinan warga bahwa negara memperlakukan semua daerah dengan ukuran yang sama. Di situlah pembangunan menemukan makna bukan sekadar membuka akses fisik antarwilayah, tetapi juga menjaga jembatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. (Red)