Sekitar 1.000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bergabung dengan ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jabodetabek dalam aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Aksi yang digelar sejak pagi itu merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan terhadap daya beli, hingga penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak tepat sasaran.

Di Lapangan Parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, mahasiswa mulai berkumpul sejak pukul 08.30 WIB. Sejumlah bus dan angkutan umum disiapkan untuk mengangkut massa menuju lokasi aksi. Spanduk-spanduk bernada kritik terhadap pemerintah tampak dibentangkan, menandai semakin menguatnya kegelisahan sebagian kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan nasional.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk peringatan terhadap kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin menjauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. "Ekonomi itu hanya tumbuh di atas kertas, tetapi tidak berubah di atas meja rakyat. Lapangan kerja makin menyempit, harga sudah naik semua," kata Athof sebelum keberangkatan massa aksi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kerap disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah dan kelas menengah yang menghadapi tekanan biaya hidup semakin besar.

Aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini menyampaikan lima tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, mengurangi keterlibatan militer di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.

Bagi para mahasiswa, persoalan ekonomi tidak lagi sekadar angka statistik. Mereka menilai berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tekanan yang nyata, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh pekerjaan bagi lulusan baru.

Narasi "Indonesia Bangkrut" yang diusung dalam aksi ini memang terdengar provokatif. Namun bagi penggagasnya, istilah tersebut dimaksudkan sebagai alarm sosial-politik. Athof bahkan menyebut ancaman kebangkrutan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan moralitas publik.

Sementara pemerintah selama ini menolak anggapan bahwa Indonesia berada di ambang kebangkrutan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam berbagai kesempatan justru menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas yang terkendali. Pada Februari lalu, Purbaya menyampaikan bahwa rasio utang pemerintah berada di kisaran 40,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang menurutnya masih relatif aman dibanding banyak negara lain. Ia bahkan menyebut pilihan memperbesar utang dilakukan untuk menjaga ekonomi agar tidak mengalami guncangan yang lebih dalam.

"Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat," ujar Purbaya dalam sebuah forum ekonomi. Pemerintah juga berargumen bahwa sejumlah program yang kini menjadi sasaran kritik mahasiswa, termasuk Makan Bergizi Gratis, merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kelompok pendukung kebijakan tersebut menilai penghentian program secara mendadak justru berpotensi mengganggu agenda pembangunan yang telah dirancang pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Aksi kali ini juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang sempat memanas antara BEM UI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa bulan terakhir. Pada Februari 2026, BEM se-UI mengkritik pernyataan Purbaya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara wisuda UI. Saat itu Purbaya berkelakar bahwa bantuan dana melalui LPDP dan dukungan pendanaan kepada UI diharapkan membuat BEM tidak lagi sering berdemo. Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari kalangan mahasiswa yang menilai mimbar akademik seharusnya tidak digunakan untuk narasi yang berpotensi mereduksi independensi gerakan mahasiswa.

Sebaliknya, Purbaya menegaskan kedekatannya dengan dunia akademik dan menyatakan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pendidikan tinggi, termasuk komitmen bantuan hingga Rp100 miliar untuk mendukung penguatan kapasitas akademik UI.

Di balik perdebatan antara mahasiswa dan pemerintah, akan sejauh mana angka-angka pertumbuhan ekonomi mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah mungkin memiliki data yang menunjukkan stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai indikator makro yang relatif terjaga. Namun mahasiswa mengingatkan bahwa pengalaman sehari-hari masyarakat seringkali menghadirkan cerita yang berbeda. Harga kebutuhan yang terus naik, pekerjaan yang semakin kompetitif, serta ketidakpastian ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga biasa.

Demonstrasi mahasiswa bukan semata soal setuju atau tidak setuju terhadap pemerintah. Ia adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan suara-suara kegelisahan publik tetap terdengar di tengah dominasi laporan statistik dan pidato-pidato resmi.

Sejarah menunjukkan bahwa sebuah negara tidak hanya dinilai dari sehatnya angka-angka ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya mendengar kritik. Di sisi lain, kritik pun akan lebih bermakna jika tidak berhenti pada slogan dan kemarahan, melainkan mampu menawarkan jalan keluar yang realistis.

Maka ketika mahasiswa meneriakkan "Menuju Indonesia Bangkrut", mungkin yang perlu didengar bukan hanya kata "bangkrut"-nya. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang tersembunyi di balik teriakan itu. Apakah pembangunan yang sedang berjalan benar-benar sudah membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik, atau justru meninggalkan sebagian dari mereka jauh di belakang dan sirnanya kepercayaan. (Red)