Meningkatnya aksi mahasiswa di Kota Batam dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak pertengahan Juni 2026, dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal menguatnya kembali fungsi kontrol sosial dalam demokrasi. Aksi yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa itu mengangkat persoalan pelayanan publik, lingkungan, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah. Fenomena tersebut, menurut akademisi dan pengamat kebijakan publik Rikson Pandapotan Tampubolon, menjadi pengingat bagi pemerintah agar pembangunan yang berlangsung di Batam tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat.

Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai Batam sejak 17 hingga 22 Juni 2026. Sejumlah kelompok mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Kota Batam dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Batam seperti krisis air bersih, persoalan sampah, banjir, dan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan. DPRD Kota Batam menerima aspirasi tersebut dan menyatakan siap menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Rikson Pandapotan Tampubolon melihat kebangkitan aktivitas mahasiswa ini sebagai perkembangan yang sehat bagi kehidupan demokrasi daerah. "Mahasiswa memiliki fungsi sebagai social control dan agent of change. Kehadiran mereka menjadi pengingat agar pemerintah tetap fokus menyelesaikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Rikson.

Menurut mantan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) tersebut, arah gerakan mahasiswa saat ini menunjukkan perubahan yang menarik. Jika sebelumnya aksi-aksi mahasiswa lebih banyak berfokus pada isu politik nasional, kini perhatian mereka bergeser pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

"Yang penting bukan berapa kelompok yang turun ke jalan, tetapi isu yang diperjuangkan. Mahasiswa sedang menjalankan fungsi kritisnya untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sudut pandang tersebut muncul di tengah kenyataan bahwa Batam sedang mengalami pertumbuhan investasi dan ekspansi kawasan industri yang cukup pesat. Namun sejumlah persoalan mendasar masih menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sendiri mengakui bahwa persoalan air bersih, sampah, dan banjir merupakan tiga isu yang paling banyak disampaikan masyarakat dan menjadi prioritas utama pemerintahan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad sebelumnya mengatakan, “Air bersih, sampah, dan banjir adalah persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Ini menjadi fokus utama kami, dan terus kami tangani secara bertahap.”

Di sektor air bersih, BP Batam bersama operator air minum terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah wilayah yang selama ini mengalami gangguan distribusi. Pemerintah bahkan telah menyiapkan langkah jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di sisi lain, kritik mahasiswa terhadap sejumlah program nasional seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih memunculkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai pengawasan terhadap program tersebut penting agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak hanya menjadi proyek administratif.

Rikson memandang perhatian mahasiswa terhadap program-program tersebut justru patut diapresiasi. “Kita harus memastikan program-program itu tidak berhenti sebagai proyek administratif semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.”

Namun terdapat pula pandangan yang berbeda. Pemerintah dan DPRD menilai berbagai program tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan membutuhkan dukungan serta evaluasi yang konstruktif, bukan sekadar penolakan. Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, saat menerima aksi mahasiswa, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita yakin pemerintah terus berupaya maksimal untuk memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," katanya. Bagi Rikson, keberagaman kelompok mahasiswa yang bergerak pada momentum berbeda tidak perlu dimaknai sebagai perpecahan. Dalam sistem demokrasi, banyaknya organisasi justru menunjukkan adanya berbagai saluran aspirasi yang hidup. Yang lebih penting adalah substansi persoalan yang diperjuangkan.

Ia juga berharap gerakan mahasiswa tidak berhenti pada demonstrasi di jalan. Kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, hingga kelompok pekerja dinilai akan memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Di tengah ambisi menjadikan Batam sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, suara-suara kritis dari kampus sesungguhnya tidak selalu identik dengan hambatan bagi pembangunan. Sebaliknya, kritik dapat menjadi mekanisme koreksi agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan meninggalkan kebutuhan dasar masyarakat.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, jumlah kawasan industri, atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan baru memiliki makna ketika air bersih mengalir tanpa keluhan, banjir tidak lagi menjadi langganan, lingkungan tetap terjaga, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. (Red)