Batam sebagai kota industri, investasi, dan pariwisata di kawasan kepulauan strategis di Provinsi Kepulauan Riau, kini menghadapi tantangan klasik wilayah pulau secara jangka pendek dan panjang akan ketersediaan air bersih. Ironisnya, meski dikelilingi laut, kebutuhan air minum warga masih bergantung pada sumber air baku terbatas yang berasal dari waduk dan tampungan hujan.

Dalam upaya mencari solusi jangka panjang, Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menjajaki kemungkinan pengolahan air laut menjadi air tawar atau desalinasi. Teknologi ini disebut sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi ancaman krisis air bersih yang semakin nyata seiring pertumbuhan penduduk dan industri di Batam. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat persoalan besar pada biaya produksi yang tinggi berpotensi membebani pelanggan.

Saat ini, sistem penyediaan air di Batam sebagian besar bergantung pada waduk (dam) yang menampung air hujan sebagai sumber utama air baku. Model ini membuat pasokan air sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan musim kering. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa kondisi geografis Batam sebagai wilayah kepulauan harus membuat beberapa opsi untuk tersedianya sumber air tawar alami yang sangat terbatas.

“Air yang kita kelola saat ini berasal dari dam yang sumbernya bergantung pada air hujan. Karena itu, kita perlu mencari solusi alternatif untuk jangka panjang,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap curah hujan menjadi tantangan serius, terutama di tengah perubahan iklim yang menyebabkan pola musim semakin tidak menentu. Banyak kota kepulauan di dunia menghadapi masalah serupa, sehingga teknologi desalinasi mulai dilirik sebagai solusi strategis.

BP Batam mengakui telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mengembangkan sistem pengolahan air laut menjadi air minum. Teknologi desalinasi memang bukan hal baru. Berbagai negara seperti Singapura dan Arab Saudi telah lama memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air domestik.

Namun, persoalan terbesar di Batam adalah biaya produksi. Menurut Ariastuty, harga air yang saat ini dibayarkan masyarakat berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per meter kubik. Sementara itu, estimasi biaya air hasil desalinasi dapat mencapai sekitar Rp28.000 per meter kubik. “Perbandingan harga ini cukup jauh. Itu menjadi kendala utama, sehingga sampai saat ini belum ada investor yang benar-benar berani masuk,” katanya.

Perbedaan harga yang signifikan ini menimbulkan dilema kebijakan, satu sisi desalinasi menawarkan solusi jangka panjang, tetapi sisi lain berpotensi meningkatkan tarif air bagi masyarakat. Proyek desalinasi dan tetap dikaji opsi lain seperti Estuary Dam sebagai alternatif. BP Batam sedang mengkaji pembangunan estuary dam atau waduk muara laut sebagai opsi tambahan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air baku. Proyek ini masih berada dalam tahap kajian oleh pusat perencanaan BP Batam dan sedang ditawarkan kepada calon investor. 

Namun hingga kini, lokasi pasti pembangunan belum diumumkan. Estuary dam merupakan konsep yang pernah diterapkan di beberapa wilayah pesisir dunia untuk menampung campuran air laut dan air tawar, kemudian diolah agar dapat digunakan sebagai sumber air baku guna pasokan atas pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional yang membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih. 

Data berbagai kajian perkotaan menunjukkan bahwa kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi sering kali mengalami tekanan besar terhadap sumber daya air, terutama jika sumber alami terbatas. Teknologi desalinasi memang menjanjikan solusi, tetapi membutuhkan investasi besar, energi tinggi, serta model pembiayaan yang matang agar tidak membebani konsumen.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan proyek desalinasi sering bergantung pada subsidi pemerintah, efisiensi energi, atau integrasi dengan kebijakan air nasional yang lebih luas.

Rencana pengolahan air laut di Batam memperlihatkan bagaimana teknologi modern sering hadir sebagai jawaban atas keterbatasan geografis. Namun teknologi tidak pernah berdiri sendiri. Karena selalu bertemu dengan realitas ekonomi, kebijakan publik, dan daya beli masyarakat. Karenanya pertanyaan utama bukan sekadar apakah teknologi itu tersedia, tetapi apakah masyarakat mampu menjangkaunya. Krisis air di Batam, dengan demikian, bukan hanya soal ketersediaan sumber daya, melainkan juga tentang bagaimana kota kepulauan merancang masa depannya. 

Di tengah lautan luas, Batam sedang mencari keseimbangan antara inovasi, keberlanjutan, dan keadilan sosial. (Red)