Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan akan menggelar aksi lanjutan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, setelah demonstrasi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut pada 12 Juni 2026 tidak berjalan sesuai rencana akibat penyekatan yang dilakukan aparat keamanan. Aksi yang dipimpin aliansi mahasiswa lintas kampus itu akan kembali digelar dalam waktu dekat dengan jumlah peserta yang diperkirakan lebih besar sebagai bentuk lanjutan dari tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengatakan keputusan menggelar demonstrasi susulan merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap yang telah dibacakan sebelum massa membubarkan diri pada aksi sebelumnya. “Sesuai komitmen di pernyataan sikap sebelum bubar aksi juga,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu (14/6).

Menurutnya, konsolidasi masih dilakukan untuk mengajak lebih banyak elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bergabung dalam aksi berikutnya. Namun, komposisi kampus yang akan terlibat masih menunggu hasil pembahasan internal antarorganisasi mahasiswa.

Menariknya, isu yang berkembang pascaaksi tidak hanya berkisar pada lima tuntutan yang dibawa mahasiswa. Perhatian publik justru turut tertuju pada dinamika pengamanan demonstrasi dan dugaan pembatasan ruang penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan sejumlah laporan lapangan, mahasiswa mengaku mengalami penyekatan di beberapa titik menuju lokasi aksi. Massa yang sebelumnya berencana berkumpul di Bundaran HI akhirnya tertahan di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta dan kemudian menggelar aksi di sekitar kawasan Thamrin.

BEM UI menilai langkah tersebut menghambat hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebaliknya, aparat keamanan beralasan pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta kelancaran aktivitas masyarakat di pusat ibu kota. Perdebatan mengenai batas antara pengamanan dan pembatasan ruang demokrasi ini menjadi salah satu sorotan utama setelah aksi berlangsung.

Dalam demonstrasi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, aliansi mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:

Menghentikan pemborosan APBN.

Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menghentikan militerisme di ranah sipil.

Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan melalui berbagai indikator makro belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. “Ekonomi hanya tumbuh di atas kertas. Beras naik, lapangan kerja sulit,” ujar perwakilan aliansi mahasiswa saat membacakan sikap resmi mereka.

Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi karena dianggap belum menjawab persoalan biaya hidup yang meningkat dan terbatasnya kesempatan kerja bagi generasi muda.

Di ruang publik, respons terhadap aksi mahasiswa terbelah. Kelompok yang mendukung menilai demonstrasi merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi. Mereka berpendapat mahasiswa berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama ketika menyangkut isu ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Sejumlah diskusi publik di media sosial menunjukkan adanya dukungan terhadap tuntutan terkait harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

Namun tidak sedikit pula yang mengkritik narasi Indonesia Bangkrut yang dianggap terlalu berlebihan dan berpotensi menimbulkan kepanikan publik. Sebagian pihak berpendapat kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan sejumlah indikator yang relatif stabil meskipun menghadapi tekanan global, sehingga kritik mahasiswa perlu didukung dengan data yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih konkret. Pandangan lain menyebut demonstrasi tetap sah sebagai bentuk ekspresi politik, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu hak masyarakat lain.

Aksi 12 Juni lalu tidak hanya melibatkan mahasiswa UI. Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut bergabung, di antaranya BEM UI beserta 15 BEM fakultas, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, dan Semar UI. Jumlah peserta yang diperkirakan hadir mencapai ribuan orang.

Keterlibatan berbagai kampus menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak lagi dipandang sebagai persoalan satu institusi pendidikan, melainkan keresahan yang dirasakan sebagian mahasiswa terhadap arah kebijakan nasional.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kampus dan jalanan kerap menjadi ruang lahirnya kritik terhadap kekuasaan. Namun demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa keras suara yang diteriakkan di atas mobil komando, melainkan juga dari seberapa terbuka negara mendengar suara tersebut. Kritik mahasiswa juga akan lebih kuat ketika disertai argumentasi yang terukur, data yang akurat, dan tawaran solusi yang realistis. Sebab tujuan akhir dari demonstrasi bukanlah sekadar menghadirkan keramaian atau memenangkan perdebatan politik, melainkan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Karena itu, aksi lanjutan BEM UI nanti harus menjadi pengingat bahwa demokrasi selalu membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan, antara keberanian warga untuk menyampaikan kritik dan kebesaran hati negara untuk mendengarkannya. Ketika salah satunya hilang, yang tersisa bukan lagi dialog, melainkan saling curiga. Dan di situlah demokrasi mulai kehilangan maknanya. (Red)