Sebuah narasi yang mengatasnamakan seorang jenderal Israel beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan pada awal pekan ini. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa seorang Mayor Jenderal Israel memperingatkan Indonesia agar tidak “ikut campur” dalam konflik Israel–Iran, bahkan mengancam keselamatan ibu kota Indonesia. Pesan itu mencatut sumber yang disebut sebagai “kantor berita Yerusalemo Straight” dan “warta Tel Aviv”. 

Namun, siapa sebenarnya tokoh yang dimaksud? Kapan dan di mana pernyataan itu disampaikan? Bagaimana kebenarannya? Penelusuran menunjukkan, narasi tersebut tidak memiliki rujukan resmi dan kuat dugaan merupakan bagian dari disinformasi yang berulang kali muncul dalam konteks konflik Timur Tengah.

Narasi yang viral menyebut seorang “Mayor Jenderal Jacoob Ariel Ashaabi”, yang diklaim sebagai komandan batalyon infiltrasi global Israel. Ia disebut mengancam Indonesia agar tidak mencampuri konflik Israel dan Iran. Namun, hingga kini tidak ditemukan catatan resmi mengenai figur dengan nama dan jabatan tersebut dalam struktur militer Israel yang dapat diverifikasi melalui sumber kredibel internasional.

Selain itu, “Yerusalemo Straight” sebagai kantor berita juga tidak terdaftar sebagai lembaga pers internasional yang diakui. Ketidakjelasan sumber menjadi indikator awal bahwa informasi tersebut patut diragukan.

Dalam konteks jurnalisme, kredibilitas sumber adalah fondasi utama. Tanpa rujukan yang dapat diverifikasi, sebuah klaim berpotensi menjadi propaganda atau sekadar hoaks yang memanfaatkan ketegangan geopolitik. Dengan pola yang mirip, narasi terbaru tentang “jenderal Israel” diduga memanfaatkan sentimen publik dan eskalasi konflik Israel–Iran untuk menciptakan kegaduhan opini.

Narasi ancaman serupa tentang Israel terhadap Indonesia bukan kali pertama muncul. Pada 5 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) mengklarifikasi beredarnya artikel lama yang diklaim sebagai ancaman Presiden Israel kepada Indonesia. Klarifikasi tersebut menyatakan bahwa artikel berjudul “Presiden Israel: Bila Terus Ikut Campur, Kami Berjanji akan Buat Indonesia seperti Palestina” adalah hoaks.

Penelusuran oleh Kompas.com menemukan bahwa artikel tersebut tidak pernah terbit di situs yang disebutkan. Narasi itu ternyata merujuk pada pemberitaan lama tahun 2012 yang membahas ancaman terhadap peretas (hacker) asal Indonesia yang menyerang situs Israel, bukan ancaman resmi terhadap negara Indonesia.

Ketegangan antara Israel dan Iran memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik melalui perang bayangan (proxy war), serangan siber, maupun aksi militer terbatas. Namun, Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui forum diplomasi internasional, tetap mengambil jalur resmi dan diplomatik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berulang kali menegaskan komitmennya pada penyelesaian konflik secara damai dan mendukung solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel–Palestina. 

Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari otoritas Israel yang secara langsung mengancam Indonesia dalam konteks konflik Israel–Iran. Namun beberapa analis keamanan siber berpendapat bahwa narasi seperti ini merupakan bagian dari perang informasi (information warfare). Menurut pengamat keamanan digital dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), serangan disinformasi kerap muncul saat konflik global memanas.

“Hoaks geopolitik sering dirancang untuk memicu emosi publik, memperkeruh hubungan antarnegara, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi,” ujar seorang analis ICSF dalam diskusi publik mengenai literasi digital. Namun, di sisi lain, sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa ancaman semacam ini tetap perlu diwaspadai. Seorang pengamat hubungan internasional dari salah satu universitas negeri di Jakarta menyebut, “Dalam politik global, retorika keras bukan hal baru. Tetapi tanpa bukti konkret, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kebijakan resmi negara.”

Pandangan ini menunjukkan pentingnya sikap kritis agar tidak menelan mentah-mentah informasi, namun juga tidak serta-merta mengabaikan dinamika geopolitik. Data dari berbagai lembaga literasi digital menunjukkan bahwa isu politik internasional termasuk kategori yang paling rentan dimanipulasi di media sosial. Algoritma platform digital seringkali mempercepat penyebaran konten provokatif karena memicu reaksi emosional.

Narasi ancaman terhadap Indonesia dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi sentimen, baik untuk kepentingan politik domestik maupun propaganda eksternal. Jurnalisme yang bertanggung jawab menuntut verifikasi berlapis tentang siapa sumbernya, di mana dipublikasikan, apakah ada konfirmasi resmi, dan bagaimana konteksnya.

Indonesia memiliki tradisi panjang solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Sikap tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk menentang penjajahan di atas dunia. Namun, solidaritas tidak identik dengan keterlibatan emosional yang tidak terukur.

Di era digital, ancaman terbesar bukan selalu peluru atau rudal, melainkan disinformasi yang merusak nalar publik. Ketika masyarakat mudah terprovokasi oleh narasi tanpa sumber jelas, stabilitas sosial bisa terganggu tanpa perlu satu pun tembakan dilepaskan.

Karena itu, tantangan kita bukan hanya menjaga kedaulatan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan informasi. Setiap kabar yang beredar perlu diuji dengan akal sehat dan verifikasi faktual. Di tengah konflik global yang kompleks, kedewasaan publik dalam memilah informasi menjadi benteng pertahanan paling menentukan.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya benarkah Israel mengancam Indonesia, melainkan siapa yang diuntungkan ketika kita terlalu cepat percaya tanpa lebih dulu memeriksanya. (Red)